Zikir dan Quo Vadis 9 Tahun Damai Aceh

Tulisan ini kesimpulan diskusi terbuka yang dilaksanakan The Aceh Institute di café Three In One, Banda Aceh, 18 Agustus 2014. Memperingati sembilan tahun perdamaian Aceh.  

***

Sembilan tahun damai Aceh masih meninggalkan pekerjaan rumah yang belum selesai. Menurut Yarmen Dinamika, sampai hari ini tujuh puluh persen kesepakatan pemerintah dan GAM di Helsinki telah terealisasi. Masih sisa tiga puluh persen lagi. Yang tersisa ini hal-hal penting menyangkut peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari persentase tersebut, pemerintah pusat masih perlu menyelesaikan peraturan pemerintah terkait pembagian kewenangan antara Aceh dan pemerintah pusat. Pembagian pengelolaan minyak dan gas, serta peraturan presiden tentang kewenangan pertanahan. Ketiga poin ini punya hubungan lansung dengan peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Aceh pasti setuju dengan penilaian, pemerintah pusat tak memiliki kehendak politik menyelesaikan turunan UUPA – Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh-. Pemerintah pusat selalu beralasan sangat sulit menyesuaikan turunan UUPA dengan keinginan masyarakat Aceh. Lantaran bertabrakan dengan undang-undang lebih tinggi yang mengatur perihal pengelolaan minyak dan gas, pembagian kewenangan pusat-daerah, serta hal-hal menyangkut kewenangan pertanahan.

Yarmen Dinamika mengatakan, penyelesaian pekerjaan rumah menyangkut perdamaian Aceh penting menjadi skala prioritas untuk menghindar dari kembalinya konflik di Aceh. Penelitian World Bank pada beberapa daerah di belahan dunia yang pernah terjadi konflik internal seperti Indonesia dan Aceh. Seringnya konflik terulang lantaran tiga sebab. Pertama, tidak adanya pemenuhan terhadap kesepakatan perdamaian. Kedua, lantaran hal-hal baru ekses dari dinamika politik, sosial dan ekonomi pasca perdamaian. Ketiga, terjadinya asimilasi antara tidak adanya realisasi janji pasca damai dan dinamika baru pasca damai.

Lantas bagaimana?. Ada ilustrasi menarik disampaikan Letjend (Purn) Amiruddin dalam diskusi terbuka ini. “Tak ada yang tidak mungkin jika dikomunikasikan dengan baik. Misalnya, pendaftaran Pilkada 2012 yang sudah ditutup KIP Aceh, bisa dibuka kembali setelah pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri menyarankan Partai Aceh melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi”. Menurut staff ahli Menkopolkam ini, cara mensiasati tabrakan undang-undang dilakukan dengan membuat undang-undang atau peraturan yang membolehkan kita meniadakan ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku.

Jika benar seperti yang disampaikan Letjend (Purn) Amiruddin, sebenarnya tidak ada masalah antara pemerintah pusat dan Aceh. Masalahnya tinggal di political will pemerintah pusat dan kecakapan komunikasi pemerintah Aceh.

Munawar Liza Zainal, mantan walikota Sabang, pernah terlibat dalam perundingan Helsinki dan peserta diskusi Aceh Institute, bercerita tentang praktek buruk komunikator Aceh saat berkomunikasi terkait penyelesaian turunan UUPA.

Perwakilan Aceh kerap berprilaku kasar dan arogan. Aksi ini tidak memperlihatkan simpati dari pemerintah pusat.

Munawar bercerita pengalamannya melobby pemerintah pusat supaya mencabut kewenangan Pelindo (Perusahaan Layar Indonesia) di pelabuhan Sabang. Sebagai gantinya, diserahkan kepada perusahaan daerah kota Sabang untuk mengelolanya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut karena kecakapan komunikasi yang dibangun dengan semua pihak sehingga mampu membuka kesepahaman dengan pemerintah pusat.

***

Langkah apa selanjutnya? Pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu melakukan evaluasi sekaligus intropeksi terkait pengalaman melakukan advokasi turunan UUPA. Belajar pengalaman Sindikasi Jaringan Demokrasi Aceh dalam melahirkan draft alternatif masyarakat sipil yang berhasil merangkum semua draft dari Aceh termasuk usulan universitas dan DPR Aceh ke pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh perlu menerapkan pola advokasi yang melibatkan semua unsur baik partai politik lokal mahupun nasional, organisasi kemasyarakatan, universitas, alim ulama dan perwakilan media.

Perlu ada satu kesepahaman dari Aceh supaya memudahkan komunikasi ke pemerintah pusat. Jangan ada pihak yang melobby, dan ada pihak kedua yang datang dari pintu belakang untuk meniadakan tuntutan tersebut.

Selain tugas menyelesaikan turunan UUPA, pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu melakukan terobosan kedalam. Harus mampu memberi kesan kepada semua komponen di Aceh, nasional dan internasional, perdamaian Aceh membawa dampak nyata perbaikan taraf hidup masyarakat. Indikatornya, harus tertuang jelas dan kongkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan APBA tahunan.

Kewenangan dan fasilitas yang sudah didapat dari pemerintah pusat harus didaya upayakan supaya terlihat dampak signifikan bahwa perdamaian ini bervisi maju bagi kemanjuan daerah dan masyarakat.

Semuanya tergantung dari kecakapan pemerintah Aceh karena perannya sebagai leading sector dalam komunikasi pusat dan daerah.

Banda Aceh, 19 Agustus 2014