Tulisan Tanpa Judul; Mengenang 13 tahun Perdamaian Aceh.

Tulisan ini saya tulis tiga belas tahun lalu, saat Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan Helsinki. Tulisan ini sudah pernah dimuat di opini Serambi Indonesia, tanggal, hari dan bulannya saya sudah tidak ingat lagi. Sehubungan dengan peringatan 13 tahun perdamaian Aceh, serta untuk sekedar bernostalgia dengan pikiran-pikiran muda saya dalam melihat, menyikapi dan menarik sebuah kesimpulan dari situasi yang pernah terjadi.

Terkadang kita bisa mengenal diri kita dari tulisan-tulisan lama kita. Disana kita bisa belajar bagaimana kita berubah dan perubahan itu ditentukan oleh faktor apa saja. Untuk itu saya mengajak para pembaca untuk “flash back” ke tiga belas tahun yang lalu khususnya tentang bagaimana saya melihat situasi saat itu. Tulisan ini tidak saya beri judul.

Selamat membaca!

***

Keinginan dialog pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah kebijakan yang memuaskan semua pihak. Masyarakat Aceh sudah menunggu sejak dua tahun lalu. Perdamaian yang disuarakan komponen peduli Aceh telah menampakkan kemajuan gembira.

Kendati demikian, perjalanan damai belum semulus diharapkan.  Masyarakat politik Indonesia belum sepenuhnya mendukung keberanian pemerintah SBY. Meski pertemuan informal sudah empat kali berlansung di Helsinki, hasil-hasil yang telah disepahami bersama menjadi kontroversi di kalangan partai politik yang mendiami gedung Senayan.

Komisi I DPR RI mengkritisi kesepahaman yang diambil pemerintah RI dan GAM. Point yang mengatur soal “gencatan senjata”, demilitarisasi terbatas, keterlibatan monitoring internasional -dalam hal ini negara Asean dan Eropa-, pengakuan identitas politik GAM, pemberian amnesti politisi GAM, pemberian hak politik yang luas kepada partisipasi politik local; dalam hal ini, memberi kesempatan GAM berperan serta pada dinamika politik dalam bingkai konstitusi otonomi daerah.

Alasannya jelas, pemerintah dinilai telah memberi konsesi besar kepada GAM, serta terjebak dalam internasionalisasi kasus Aceh. Ditakutkan akan memberi peluang menguatnya dukungan internasional dan rakyat Aceh terhadap GAM.

Yang cukup disayangkan, anggota DPR dan DPD asal Aceh bisu dan senyap.

Alasan politisi sipil diatas senada dengan yang disampaikan TNI. Menurut TNI, dua kali darurat militer dan darurat sipil hingga ke tertib sipil, berhasil menghancurkan basis gerilya GAM.

TNI butuh waktu dua tahun lagi untuk menamatkan perlawanan GAM,  memaksa GAM menyerahkan senjata dan menerima otonomi khusus tanpa syarat apapun.

Pengalaman beberapa kesepahaman yang pernah dicapai pemerintah dan GAM, TNI memprediksikan kesepakatan damai yang diambil kali ini hanya akan memberi ruang dan waktu kepada GAM untuk konsolidasi kembali. Jika prediksi ini terjadi, maka TNI -dalam salah satu majalah internalnya mengatakan-, operasi militer sebagaimana yang dilakukan selama ini harus diulang dari awal dengan semua konsekwensinya. Terutama soal waktu dan biaya operasi.

Pendapat senada juga keluar dari semua organisasi sipil proxy TNI. Di Aceh sendiri, front-front milisi sedari awal mengeluarkan statement menolak upaya dialog dengan GAM. Diprediksi penolakan ini akan semakin meluas.

Kelompok anti dialog dan perdamaian, baik yang dalam struktur resmi aparatur negara mahupun yang berada diluarnya, pasti akan mencoba memperluas dukungan politik anti dialog. Rekayasa dan mobilisasi paksa sudah menjadi cara kerja kelompok ini. Penolakan TNI dan Menkopolkam Widodo AS untuk hadir dalam perundingan yang sebelumnya ikut dihadirinya sudah merupakan “pemboikotan” terhadap proses perdamaian yang dianggap menguntungkan GAM.

Siapa Yang Akan Diuntungkan Oleh Dialog Ini

Jika semua yang bebal mahu membuka kepala mereka, maka  kesepahaman yang dicapai ini bila kemudian menjadi sebuah kesepakatan politik yang mengikat kedua belah pihak.

Sebenarnya akan sangat menguntungkan otoritas politik bangsa Indonesia yang selama ini hanya ulah segelintir pihak, segelintir institusi negara dan non negara yang telah mencitrakan Indonesia di mata internasional sebagai kaum barbarian.

Dialog kali ini –jika dibanding dengan COHA- dapat dilihat bahwa RI berhasil menekan GAM menerima otonomi khusus yang diperluas dan tetap masih berada dalam bingkai NKRI. Baru pada dialog kali ini GAM secara eksplisit menyepakati untuk berada dibawah otoritas hukum dan politik Indonesia. Meski kedepan masih ada ruang kebebasan, GAM untuk tetap melakukan aktifitas politik, namun yang harus dipahami, kebebasan tersebut berada dibawah pengawasan konstitusi Indonesia. Dengan cara demikian Indonesia melalui perangkat hukum, politik dan ekonominya akan dapat melakukan gentle control terhadap pihak GAM.

Jika pemerintah mahu bercermin pada kesepakatan yang pernah dilakukan pada masa COHA, maka disana akan didapat, bahwa GAM juga merasa kewalahan dengan agreement yang telah ditandatanganinya. Keterlibatan internasional dalam struktur Joint Security Committee (JSC) mampu menimalisir jumlah tindakan pemungutan “pajak nanggroe” dan tindakan lain dalam hukum Indonesia yang dilihat sebagai tindakan kriminal.

Apresiasi keterlibatan GAM dalam sosial masyarakatpun sebenarnya dapat tereduksi secara tajam seandainya pemerintah local dapat mencitrakan diri sebagai pemerintah yang bersih dan merakyat. Untuk mengantisipasi tereduksinya eksistensi GAM, maka GAM-pun melakukan tindakan politik formal seperti melakukan komprensi-komprensi dan melancarkan propaganda-propaganda umum.

Seandainya, pemerintah Megawati pada masa itu mengambil kebijakan yang memberikan otoritas yang lebih besar kepada pihak ketiga, maka dapat diprediksikan eksistensi aktifitas GAM akan semakin terjepit karena meski bagaimanapun GAM sangat determinant oleh pihak ketiga yang secara dejure dan defacto lebih berkepentingan terhadap integritas Indonesia.

Yang terjadi sebaliknya, pemerintah tergeming oleh fatamorgana politik yang dimainkan GAM. Aktifitas rasionalisasi politik yang dilakukan GAM dilawan dengan senjata yang dimiliki oleh negara. Saya pikir GAM memahami benar bahwa apa yang dilakukannya semasa COHA sebenarnya menyalahi semua prinsip umum gerilya yang pernah ada, namun aktifitas politik fatamorgana terpaksa dilakukan menimbang keterjepitan politik yang diatur dalam kesepakatan COHA.

Tidak hanya GAM, TNI dan Polri pun merasakan apa yang dirasa GAM. Eksistensi intitusi pertahanan dan keamanan negara ini menjadi sangat terkekang, terutama aktifitas pungutan liar, intimidasi dan semua tindakan pelanggaran undang-undang lainnya. Masyarakat sipil menjadi lebih berani melakukan protes dan membuat pelaporan-pelaporan kepada JSC tetang setiap pelanggaran yang dilakukan GAM dan TNI/Polri.

Dalam proses perdamaian dan dialog, hampir bisa dipastikan semua  komponen yang diuntungkan dari proses ini adalah kelompok yang tidak bersenjata yang dalam bingkai ke-Acehan adalah masyarakat sipil baik yang tergabung dalam partai politik. Diluar partai politik, pengusaha dan mahupun elit-elit sipil yang tergabung dalam pemerintah sipil. Jika dalam konflik bersenjata, dominasi kelompok dari segi kuantitas dan kualitasnya lebih dominan ini. harus senantiasa tunduk dibawah iringan senjata GAM dan TNI/Polri.

Jika kesepahaman politik memberi kewenangan self government dan self rule untuk Aceh dapat disepakati, maka masyarakat sipil akan menjadi kelompok yang paling diuntungkan. Bukan GAM dan bukan pula TNI. Jika dilihat dari kualifikasi yang dimiliki oleh GAM, maka hampir bisa dipastikan bahwa GAM tidak memiliki pengalaman biokrasi dan pemerintahan sehingga dominasi self government pasti akan dipenuhi oleh kalangan menengah, kaum berpendidikan formal dan elit-elit pengusaha local.

Disini, person yang tergabung dalam GAM akan ditantang untuk menunjukkan kualifikasi profesionalisme mereka sebagai pimpinan rakyat seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Disini pula GAM ditantang  bermain dalam aturan yang lebih damai dimana ideologi politik GAM akan ditantang dengan rasionalitas dan interest pragmatisme yang lebih nyata.

Kelompok politik dominant yang akan diuntungkan adalah, kelompok sosial masyarakat Aceh yang selama ini menginginkan otonomi luas untuk Aceh. Keinginan GAM untuk menandatangani kesepakatan damai dengan konsesi self government harus dilihat sebagai pengakuan tersirat GAM akan ide-ide otonomi luas yang pernah diusung oleh komponen elit menengah dan elit biokrasi pemerintah Indonesia di Aceh.

Secara umum, korban tsunami juga mendapat keuntungan dimana atmosphere politik yang terbuka membuat mereka berani melakukan kritikan dan tuntutan. kepada otoritas yang bertugas. Masyarakat sipilpun dapat melakukan monitoring bebas terhadap pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi pasca tsunami.

Jika terobosan brilliant ini dapat berlansung, kredibilitas politik RI di mata internasional akan mendapat tempat yang layak sebagai negara yang mampu menyelesaikan konflik politik dengan baik dan benar. SBY akan dilihat bukan hanya sebagai figure democrat tetapi juga sebagai peace maker.

Asimilasi

Jika dilihat lebih jaug lagi, Self government dengan pemberian hak-hak politik kepada anggota GAM dan masyarakat sipil di Aceh untuk saling berdinamika, berinteraksi dalam satu sistem khusus dibawah undang-undang Indonesia akan memberi peluang yangsebesar-besarnya kepada terjadinya asimilasi ideologi, asimilasi kepentingan, dan asimilasi rasionalitas. Dalam kontek ini akan memberi peluang lahirnya pikiran, baru yang tidak terkungkung dalam dua ide yang sampai saat ini masih saling kontradiktif yaitu antara kemerdekaan Aceh dan penggabungan Aceh kedalam struktur politik Indonesia.

Asimiliasi ide dan asimilasi kepentingan, akan melahirkan wilayah abu-abu. Jika proses ini dapat berlansung dengan baik dan dalam waktu yang lama, maka peluang terjadinya moderalisasi GAM terbuka sangat luas.

Jika nanti tokoh-tokoh GAM berhasil mendapatkan kekuasaan dari mekanisme demokrasi pilihan lansung, maka GAM akan ditantang oleh seluruh rakyat Aceh untuk menjalankan pemerintah yang baik dengan titik penilaian sejauhmana GAM mampu mendatangkan kemakmuran, keadilan dan martabat politik rakyat Aceh secara benar. Jika GAM terjebak dalam politik otoritarianisme, korupsi dan nepotisme maka sudah pasti eksistensi politik GAM di hati rakyat Aceh untuk masa yang akan datang akan hancur.

Kelompok yang dirugikan

Jika semua pihak melihat proses ini dengan kaca mata kebangsaan, dapat dipastikan, tidak ada satu kelompokpun yang sebenarnya akan dirugikan. Namun jika ditilik dengan kacamata kepentingan politik kelompok dan personal interest, maka disana sini akan terlihat adanya kerugian-kerugian secara politik dan ekonomi yang menentang proses self government ini.

Jendral-jendral TNI yang berkepentingan di Aceh, sudah pasti akan menjadi komponen yangdirugikan. Jika proses demilitarisasi terbatas dapat berjalan sehingga pada tahapan yang lebih maju diperkirakan akan melibas keuntungan ekonomi dan politik yang selama ini didapat oleh perwira-perwira TNI dan kelompok-kelompok sipil yang berada dalam lingkaran militer di Aceh.

Ketakutan besar yang dirasakan TNI adalah terbukanya kembali atmosphere politik untuk kalangan internasional. Melakukan investigasi dan pembongkaran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan mereka semasa darurat militer, darurat sipil dan tertip sipil di Aceh. Arogansi militer yang selalu tidak ingin dipantau oleh siapapun apalagi oleh komponen internasional selalu ingin menghalang-halangi setiap proses internasionalisasi kasus Aceh. TNI sangat trauma dengan kasus East Timor yang kemudian terjadinya pengusutan pelanggaran HAM, pengadilan HAM dan pemboikotan kerjasama militer.

Sementara DPR RI yang sampai saat ini masih menunjukkan ketidak sepakatannya dengan proses dialog yang sedang berlansung, hanyalah komponen elit-elit politik yang ingin mengambil popularitas politik dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Para elit-elit politik tersebut berusaha menelanjangi pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok nasionalis chauvinist di Indonesia.

Disisi lain, eksisitensi beberapa elit-elit politik yang sedang bersiap-siap menghadapi Pilkada secara lansung juga ikut terganggu karena proses yang terbuka akan membuka peluang yang besar untuk munculnya saingan-saingan yang lebih berpotensi untuk menang dalam pilihan lansung. Penerimaan self government harus digiring kearah pembaharuan konsep Pilkada yang telah diundang-undangkan dan dipraktekkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Tanpa pembaharuan dibidang ini, maka makna subtansi dari self government itu sendiri tidak akan mendapatkan hasil apapun.

Perbedaan Dengan Resolusi Konflik di Negara Lain

Peran internasional dalam konflik bersenjata yang terjadi didalam negeri masing-masing sudah menjadi metode penyelesaian konflik untuk saat ini. Pemerintah Indonesia sendiri pernah terlibat secara aktif dalam penyelesaian konflik Moro-Philipina. Untuk saat ini pun mantan presiden Indonesia, Gus Dur juga terlibat dalam penyelesaian konflik di Thailand selatan dan Phipilina selatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara-negara lain pada konflik-konflik yang lain di dunia.

Kesepakatan self government untuk Aceh berbeda dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh pemerintah Srilanka dengan LTTE dimana dalam kesepakatan yang dibuat pada tahun 2002 dan ditengahi oleh pemerintah Norwegia ini memberikan secara mutlak kekuasaan pemerintah Singhalis untuk sebagian wilayah utara Srilanka ke tangan LTTE. Sedangkan di Aceh, self government yang diberikan oleh pemerintah kepada GAM adalah sebuah bentuk tantangan politik untuk membuktikan pengaruh siapa yang lebih dominant; ideology politik pemerintah RI atau GAM. Jika TNI dan DPR yakin bahwa rakyat selama ini tidak mendukung perjuangan GAM maka kedua institusi tersebut tidak perlu takut menghadapi dinamika politik terbuka yang memberikan mandat penentu kebijakan kepada rakyat.

Peluang Kegagalan

Meskipun demikian, proses perundingan damai yang sedang berlansung belumlah berjalan semulus yang diinginkan oleh pemerintah. Nasib pemerintah SBY-JK kini dikepung oleh dua raksasa politik Indonesia; TNI dan DPR. Kebijakan perdamaian untuk Aceh benar-benar sedang berada diujung tanduk.

Masyarakat sipil sebagai komponen yang paling diuntungkan dari proses perdamaian ini harus mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan kondisi ini sehingga proses perdamaian yang sudah dirintis oleh pemerintah SBY dan Kalla dapat berjalan diatas rel yang sudah menghasilkan beberapa kesepahaman. Masyarakat sipil Aceh untuk saat ini harus mengambil posisi berada dibelakang pemerintahan SBY-Kalla dengan melakukan back up politik terhadap pemerintah untuk tidak gentar mengambil kebijakan sesuai dengan kesepahaman yang telah dicapai oleh juru runding pemerintah.

Dalam teknis kerja, peran-peran back up politik ini tidak perlu dinampakkan secara vulgar oleh aktivis sipil yang selama ini dianggap oleh pemerintah dan militer sebagai proxy-nya GAM karena akan menimbulkan kecurigaan yang mendalam dari pemerintah dan juga terkesan kepada pemerintah bahwa proses ini akan lebih banyak menguntungkan pihak aktivis yang selama ini dikenal anti pemerintah. Yang harus dilakukan oleh aktivis sipil progressive adalah mendorong kalangan menengah, agamawan dan organisasi-organisasi moderat di Aceh memberikan dukungan atas proses dialog yang diperankan oleh pemerintah SBY-Kalla.

Hal yang sama juga patut dilakukan oleh activist progressive di Aceh terhadap komponen-komponen sipil yang beraliran politik moderat di Indonesia. Sebut saja seperti muhammadiyah, LSM-LSM, Golkar, Partai Demokrat, kelompok agamawan dan elit-elit Aceh di Jakarta.

Lebih kongkritnya lagi, kalangan progressive Aceh harus bersama dengan elit-elit moderat membentuk sebuah task force yang bekerja memuluskan self government di Aceh. Peluang kearah ini terbuka dengan luas, jika sebelumnya elit-elit Aceh menjaga jarak dengan issue referendum karena dianggap memiliki tendensi disintegrasi, namun saat ini apa yang disepakati GAM dengan self government sebenarnya sangat berkesinambungan dengan apa yang sebelumnya diperjuangkan oleh mereka melalui otonomi luas. Kalangan kelas masyarakat menengah dan aliran politik moderatpun tidak perlu takut dengan baying-bayang disintegrasi karena self government adalah bentuk kompromi politik dimana GAM bersedia kembali ke pangkuan Indonesia dengan konsesi-konsesi khusus yang sepatutnya didapatkan oleh mereka.

Pada tahapan selanjutnya, ketika proses self government sudah disepakati, kita akan kembali mendapatkan masalah-masalah baru, dimana TNI, kelompok politik yang dirugikan dan kelompok politik yang berseberangan dengan SBY senantiasa memikirkan cara dan jalan untuk menggagalkan proses tersebut. Biasanya, dalam situasi yang damai dan komando politik tidak sepenuhnya dipegang oleh militer, TNI biasanya akan dengan mudah melakukan “insurgensi” dengan cara menggerakkan unsure-unsur intelijen melakukan perekayasaan sosial dengan menggunakan organisasi-organisasi milisi yang sebelumnya sudah diciptakan. Penculikan dan pembunuhan akan tetap bisa dilakukan dengan mencitrakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh GAM dan komponen rakyat sipil yang tidak puas dengan sikap pemerintah. Hal ini pernah dilakukan TNI dalam penyerangan-penyerangan kantor JSC pada masa COHA.

GAM pun tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran politiknya dengan tindakan kontra inteligennya melakukan hal yang sama dan mencitrakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh TNI dan Polri. Untuk melakukan antisipasi kepada dua sebab ini, maka kalangan rakyat sipil di Aceh dari segenap lapisan struktur politik dan ekonomi mesti memperjuangkan agar otoritas yang besar bisa didapatkan oleh pihak ketiga (dalam hal ini internasional) dalam memediatori konflik yang terjadi dan mengantarkan self government pada posisi yang permanen.

Dalam keadaan masyarakat  yang tercerai berai dan tidak memiliki fundamen politik apapun, lebih kongkrit, maka masyarakat sangat sulit meningkatkan nilai tawar mereka dengan kedua kekuatan politik yang memiliki senjata. Peran internasional yang besar bisa menjadi katalisator kearah penguatan politik masyarakat sipil Aceh yang memiliki nilai tawar terhadap pemerintah, TNI dan GAM. Saya pikir, otoritas besar yang akan didapatkan oleh internasional akan sangat bermakna dalam mengurung tindakan-tindakan indisipliner GAM karena secara politik GAM sangat dependent pada komponen internasional.