Resensi Buku Hasan Tiro : Demokrasi Untuk Indonesia.

Buku ini merupakan sumbangsih pikiran Hasan Tiro terhadap proses pembangunan negara Republik Indonesia yang baru tumbuh dan sedang mencari bentuk. Buku ini direkomendasikan untuk dibaca oleh orang-orang yang sudah memiliki pemahaman dasar ilmu politik. Membaca sepintas akan terlihat sosok Hasan Tiro sangat anti terhadap Jawa sebagai etnik paling besar populasinya di Indonesia.

Bila yang membaca buku ini memiliki wawasan keterbukaan dan keberagaman, maka buku ini menjelaskan bagaimana pikiran Hasan Tiro memaknai Bhineka Tunggal Ika.

Buku ini menjelaskan Indonesia baru tumbuh. Bagaimana Indonesia yang tidak memiliki sejarah persatuan yang kuat antar etnik. Indonesia yang memiliki keberagaman paham dan agama. Indonesia yang setiap jengkal tanah airnya memiliki kekayaan alam berlimpah. Indonesia yang memerlukan sebuah tatanan ekonomi politik yang memiliki kekhususan, dimana semua perbedaan dapat dikelola, serta bisa menumbuh kembangkan negara yang baru tumbuh tanpa perlu memberangus perbedaan yang ada.

Menurut Hasan Tiro, persatuan Indonesia tidak serta merta bisa diklaim atas kesamaan nasib pernah dijajah Belanda. Membuat fondasi negara baru diatas negara lama –Hindia Belanda- adalah sesuatu yang rapuh.

Tulis Hasan Tiro, “Pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang bukanlah menggantikan pemerintahan lama dengan yang baru, – sebagaimana Lenin mendirikan Union Soviet setelah menumbangkan Tsar di Rusia-. Yang sedang kita lakukan adalah mendirikan negara baru yang bernama Indonesia”.

Indonesia perlu dirombak kembali dari awal, bukan hanya melanjutkan pemerintahan Belanda dengan pemerintahan baru yang diisi oleh pribumi yang secara kuantitatif dan kualitatif didominasi etnik Jawa.

Konsep  “Demokrasi untuk Indonesia” ala Hasan Tiro adalah sebuah tatanan negara yang keterwakilan politiknya  berdiri kokoh diatas dua kamar besar; perbedaan suku bangsa disatu kamar dan perbedaan ideologi dikamar yang lain. Keterwakilan ideologi adalah keterwakilan lewat partai politik. Sementara keterwakilan suku bangsa adalah keterwakilan sebagaimana layaknya lembaga Kongres dalam tatanan negara Amerika Serikat; dimana setiap “propinsi” memiliki keterwakilannya di pemerintah pusat.

Pembagian jumlah dan batas-batas propinsi dalam negara Indonesia –menurut Hasan Tiro- tidak boleh dilakukan dengan hanya bermodal sebuah peta, pensil dan penggaris serta ilmu ukur. Pembagian wilayah tidak dapat dilakukan  dengan membagi propinsi hanya lewat angka-angka yang ada pada alat penggaris saja.

Pembagian wilayah itu harus mencerminkan sejarah, sosiologis dan politis sebuah bangsa di nusantara. Hal paling sederhana adalah merujuk kembali kepada wilayah yang pernah berdaulat sebelum Belanda berkuasa. Begitu juga dengan pembagian jumlah kabupaten yang ada dalam setiap propinsi harus merujuk kepada entitas sub etnik yang ada sebelum Hindia Belanda. Dengan demikian keberagaman etnik, budaya dan kepentingan-kepentingannya tetap dapat hidup di Indonesia.

Kedua kamar ini diisi oleh orang-orang terbaik mewakili partai politik dan etnik masing-masing lewat sebuah mekanisme pemilihan umum yang menganut sistem distrik bukan proporsional seperti yang berlaku di era 50-an dan Orde Baru.

Pada sistem distrik, rakyat memiliki kedaulatan penuh menentukan siapa saja orang terbaik yang mewakili komunitas mereka. Sedangkan peran partai politik adalah mencari calon-calon yang bisa diterima rakyat. Demokrasi ala Hasan Tiro akan menutup peluang suku bangsa mayoritas di Indonesia dapat berkuasa penuh hanya lantaran jumlah penduduk mereka lebih ramai dari yang lain.

Untuk pengelolalan negara, Hasan Tiro percaya sistem federal adalah yang paling tepat untuk keberagaman seperti Indonesia. Keleluasaan pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi lokal menjadi kekuatan utama yang membuat negara ini maju.

Terhadap hubungan sipil-militer. Hasan Tiro percaya bahwa tentara adalah alat kekuasaan rakyat yang harus tunduk dibawah otoritas kekuasaan politik yang dipilih rakyat secara periodik. Fungsi tentara adalah alat pertahanan negara sementara polisi berfungsi sebagai penanggungjawab keamanan masyarakat yang tunduk dibawah menteri dalam negeri.

Kepada para peminat filsafat, buku ini menggambarkan sosok Hasan Tiro muda yang penuh dengan pergolakan pemikiran. Hal ini ditandai dengan ketidak-konsistenan penulis terhadap ide sendiri. Terkhusus pada akar liberalisme yang menjadi dasar dari  pandangan beliau tentang negara dan masyarakat.

Di satu sisi, kebebasan yang dipahami Hasan Tiro berangkat dari kemerdekaan individu. Sementara  dalam pembahasan yang lain dalam buku ini, beliau menekankan kebebasan individu berada dibawah kebebasan kolektif.

Buku Demokrasi Untuk Indonesia ialah cerminan dari situasi politik Indonesia tahun 50-an. Membaca buku ini tanpa dilengkapi berbagai teks lain yang menjelaskan Indonesia pada zaman itu akan membuat kita semakin sulit mengerti dengan tulisan pendiri Gerakan Aceh Merdeka ini.

Konteks saat itu ialah, Indonesia yang dilanda oleh pergolakan daerah, bentuk negara yang masih menjadi perdebatan para elit politik, pemberontakan dalam tubuh angkatan bersenjata dan gonta ganti kabinet.

Membaca buku ini menjawab seluruh pertanyaan saya tentang Hasan Tiro muda. Pikirannya adalah perwujudan dari pergolakan dinamika seorang anak muda Aceh, Muslim,  Indonesia dan pikiran-pikiran barat. Mari kembali melihat Indonesia dan Aceh dari buku ini.