Referendum Aceh

Dalam sebuah diskusi di Sp. Kramat, Aceh Utara. Saya dijejal pertanyaan oleh seorang pemuda tentang referendum Aceh. Menurutnya, Aceh tak boleh menuntut referendum. Aceh sudah merdeka sejak dahulu, tak pernah tunduk kepada Belanda dan Jepang, apalagi Indonesia.

Kata pemuda itu, “Ketika referendum jadi tuntutan mahasiswa, artinya anda mengakui Aceh pernah menjadi bagian dari Indonesia, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah”.

Pemuda itu meng-agitasi pemuda gampong yang datang menyaksikan diskusi kami. Kata dia, “Kami dan mereka berbeda. Kami berjuang untuk kemerdekaan Aceh, tak perlu referendum-referenduman. Tugas kami mengusir TNI/Polri, dan kita akan merdeka”.

Lalu si pemuda bertanya kepada saya, “Jika nanti dalam referendum kelompok pro otonomi yang menang, apakah kalian mahasiswa akan mendukung hasil itu?” Lantang saya jawab, “Iya. Aceh ini punya rakyat. Mereka-lah yang menentukan apakah merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia”.

Lalu pemuda itu berpaling kepada pemuda gampong yang berkerumun diposko Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Posko ini berada dideretan pertokoan mukim Sp. Kramat. Tempat yang pernah menjadi daerah paling merah di Aceh Utara. Dia berujar kepada pemuda gampong itu, “Kami memang berbeda dengan mereka. Mereka –mahasiswa- sama juga dengan kelompok pro otonomi”. Pemuda itupun pergi meninggalkan posko kami.

Disaat yang lain, ada kejadian yang sama ditempat berbeda. Kali ini di Pusong, Lhokseumawe. Disini, posko SMUR berada tepat disamping masjid Pusong. Di lorong aspal yang membatasi Pusong Lama dan Pusong Baru. Seperti biasa, kami kedatangan pemuda yang sering tak kami kenal. Datang ke posko dan mengajak diskusi politik. Mereka menguasai bahasa Aceh secara murni, fasih, halus dan teratur. Tentu beda dengan kami yang ketika diskusi lebih percaya diri menggunakan bahasa yang bercampur antara Aceh dan Indonesia. Dalam pikiran kami, mereka benar-benar orang Aceh.

Pemuda yang datang kali ini, berperawakan necis. Mengenakan sepatu boot dan jaket besar yang panjangnya hampir mencapai lutut. Membawa beberapa foto kopi buku. Sepertinya buku itu dicetak sendiri menggunakan metode manual, bisa terlihat dari kondisi cetakannya. Pemuda necis ini sangat santun serta halus tutur katanya. Dia mengunyah sirih. Bersamanya ada dua bungkus rokok Marlboro merah made in luar negeri dan mancis bermerek Zippo.

Dia menyerahkan buku-buku itu kepada kami. Hanya tiga judul yang saya ingat; Sumatera Siapa Yang Punya, Nyum Mardeka, serta satu lagi, Masalah dan Alasan. Pemuda itu menjelaskan bahwa Aceh sudah mendapat pengakuan internasional. Terutama negara-negara pemegang veto di PBB seperti Amerika, Perancis, dan Inggris. Tinggal Cina saja yang belum memberi dukungan.

Sontak saya terkejut. Ini informasi baru but saya. Dia meminta saya membaca buku-buku itu supaya bisa lebih mengetahui status Aceh dan perjuangannya di dunia.

Kali ini saya diam tak membantah. Saya dapat resep dari Kepala Lorong Pusong Lama, Pak Balah.

Kata Pak Balah, “Jika ada orang tak dikenal datang, dan mengajak diskusi politik, kamu jangan bantah-bantah. Cukup diam saja”.

Terus saya tanya kembali, “Kalau saya tak sependapat bagaimana?”

“Kamu hanya bisa menjawab tidak setuju itu ketika orang itu bertanya kembali kepadamu. Disitulah kamu jawab yang tidak setuju itu”.

Si pemuda yang tak kami kenal itu, menjelaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri tak perlu lewat mekanisme jajak pendapat seperti yang diminta Timor Leste. Kita sudah merdeka sejak dari dulu, ketika Belanda angkat kaki dari Aceh dan wilayah nusantara.

Menurutnya, Belanda harus menyerahkan negeri yang pernah didudukinya ini kepada pewaris sah kerajaan Aceh karena Belanda pernah mengakui kerajaan Aceh. Hal ini dibuktikan lewat pernyataan perang yang dikeluarkan Ratu Belanda kepada kerajaan Aceh.

“Artinya, Aceh itu berdaulat dari dulu”, Timpal pemuda itu.

Pemuda Marlboro itu berpendapat, Belanda tidak boleh menyerahkan Aceh kepada Indonesia seperti yang dilakukan dalam perundingan Meja Bundar dan Renville pada 1949.

“Belanda telah mengkhianati kita”. Katanya dengan nada geram.

Pemuda itu berkata, “Sebenarnya kita tak punya masalah dengan Indonesia. Masalah kita dengan Belanda. Tuntutan kita hanya satu, Belanda harus mencabut deklarasi perangnya terhadap Aceh secara resmi, dan membayar segala kerugian yang pernah diderita Aceh sejak perang 1873”.

“Lantas, kenapa kita berperang dengan Indonesia?”. Tanya saya.

Pemuda itu dengan tangkas menjawab, “Kita tidak berperang dengan Indonesia. Mereka yang memerangi kita. Kita hanya mempertahankan diri sambil menunggu diplomasi internasional yang sedang dilakukan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe di luar negeri. Aceh akan merdeka bukan dengan perang dan senjata, tetapi diplomasi luar negeri. Tugas kami dalam nanggroe hanya memberi penerangan kepada masyarakat, dan senjata hanya kita pakai untuk mempertahankan diri, bukan berperang”.

Si pemuda itu, lantas mengatakan referendum tidak masuk dalam peta perjuangannya. Itu perjuangan mahasiswa saja. Aceh tak mungkin minta merdeka kepada Indonesia karena Aceh sudah duluan merdeka dari Indonesia. Cukup dengan Belanda mencabut deklarasi perang mereka dan tunduk kepada resolusi PBB tentang hak penentuan nasib sendiri negara-negara terjajah.

Lama kemudian baru saya mengerti penjelasan pemuda Marlboro itu. Lantas saya mengerti, kenapa tiga orang mantan pengurus Pemuda Pancasila Aceh Utara, melompat masuk ke kedutaan besar Belanda di Jakarta dan menuntut supaya mereka mencabut deklarasi perang 1873. Tiga orang itu adalah Ampon Man, Faisal Putra, dan Nasrullah Dahlawi.

Cerita-cerita lapangan ini menjadi pemantik diskusi ketika pulang ke Banda Aceh. Kami berbagi kisah di kantor yang kami sebut markas. Ada yang nakal diantara kami, menjadikan cerita-cerita yang lebih dekat dengan propaganda politik ini sebagai olokan sesama teman. Khususnya tentang pengakuan Inggris, Amerika dan Perancis terhadap perjuangan kemerdekaan Aceh.

Terlepas dari itu semua, kami mengakui bahwa alasan-alasan yang disampaikan dua pemuda di Sp. Kramat dan Pusong, merupakan keyakinan politik warga. Negara yang mengaku demokrasi perlu memberi tempat kepada keyakinan politik itu. Kami berprinsip tidak perlu ada perang. Negara harus memfasilitasi keyakinan politik itu, membangun dialog dan mencari jalan keluar terbaik untuk masyarakat Aceh.

Diskusi tentang keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka, kami bawa sampai ke Jakarta. Kami diskusikan kepada teman-teman yang pernah mendukung kemerdekaan Timor Leste. Jawaban mereka, Aceh berbeda dengan Timor Leste, baik sejarah, tujuan mahupun metode perjuangannya.

Sebagian teman disana mengolok-olok saya. Kata mereka, “Aceh, -mereka biasa memanggil kamerad Aceh yang datang ke Jakarta dengan sebutan itu- jika kamu percaya tesis Marxisme bahwa negara berperan sebagai alat penindas dan masyarakat secara alami bergerak kepada penghapusan negara, kok kamu berjuang untuk mendirikan negara? Kita sedang berfikir bagaimana meniadakan Indonesia, kok kamu berfikir ingin mendirikan negara Aceh?”.

Pertanyaan yang juga menjadi bahan diskusi kami di markas Banda Aceh.

Ada kesadaran umum dikalangan pegiat SMUR tahun 1998-1999, bahwa kami tidak berjuang untuk kemerdekaan Aceh. Kami berjuang untuk demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kami memahami tuntutan kemerdekaan Aceh sebagai sebuah tuntutan masyarakat tentang Aceh yang lebih baik menurut mereka. Bahwa nasionalisme baru yang sedang tumbuh di Aceh adalah manifestasi dari rasa se-penindasan tentang apa yang dialami masyarakat dari pola hubungan ekonomi politik pusat pemerintahan di Jakarta dan Aceh, yang memang berjalan sebagaimana hubungan negara penjajah dengan koloni jajahannya.

Menurut kami, kita tidak diciptakan Tuhan untuk mendirikan negara. Juga tidak diciptakan Tuhan untuk melindungi negara. Negara terbentuk karena proses zaman, akibat interaksi manusia dan kepentingan-kepentingan yang dibawanya.

Negara bisa ada dan juga tiada; hari ini ada dan bisa besoknya menjadi tiada kembali. Usia Indonesia saat itu baru 54 tahun, dari tiada menjadi ada dan bisa saja menjadi tiada kembali. Begitupula dengan Aceh.

Oleh sebab itu, sejarah seperti yang disampaikan pemuda Marlboro itu tidak pernah menjadi pertimbangan anak-anak SMUR. Bagi kami, merdeka atau tidaknya sebuah negeri sangat tergantung dari dinamika kekuatan perjuangan baik militer mahupun politik. Bahwa, power mampu menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Kekuatannya melebihi cerita-cerita indah di masa lalu.

Menurut SMUR, nasionalisme ialah sesuatu yang semu. Sebuah emosi yang lahir dari imajinasi bersama tentang sebuah komunitas. Ia hanya ada diarea bawah sadar. Bahkan, dapat diartikan sebagai selaput yang bisa saja memanipulasi sesuatu yang lebih dalam dan nyata tentang hubungan manusia dengan manusia.

Oleh sebab itu, yang ingin dituju oleh SMUR adalah adanya perubahan kualitatif tentang kehidupan sosial ekonomi politik masyarakat Aceh. Menjadi negara sendiri atau bagian dari Republik Indonesia tidaklah penting.

Kami melihat negara sebagai organisasi biasa. Negara kota yang tujuannya untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketika teknologi sudah mampu mengambil peran pegawai negara maka secara perlahan negara itu akan kehilangan fungsinya. Oleh sebab itu tak perlu ada “die hard” untuk sebuah negara.

Dalam sejarah perjalanannya, fungsi negara di Indonesia memperlihatkan bentuk sebenarnya dari negara yang didefinisikan Karl Marx sebagai alat penindas masyarakat. Pemerintahnya berperan sebagai perpanjang tanganan orang-orang kaya yang menindas si miskin. Melakukan apapun, termasuk membunuh rakyatnya sendiri untuk menjaga kelansungan kapitalisme dan imperialisme. Dalam situasi ini kita tidak memiliki kebenaran moral untuk melindungi negara ini dari gerakan pemisahan diri.

Bagi kami –saat itu- Aceh adalah masa depan dan Indonesia ialah masa lalu. Meski masih buta tentang Aceh masa depan, tetapi kami tak pernah buta dan lupa tentang Indonesia masa lalu. Menurut kami masa depan takkan jauh-jauh dari masa lalu itu.

Disanalah kami bersikap bahwa referendum menjadi penting dan perlu. Disana memiliki tiga makna; pertama sebagai pemenuhan demokrasi rakyat dalam pembentukan negara. Kedua, sebagai penghormatan kepada keyakinan politik rakyat yang menganggap Aceh yang sejak dari sejarahnya bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, referendum bisa berfungsi sebagai bagian dari resolusi konflik Aceh.

Kami perlu menerjemahkan teori dan pikiran kami kedalam bentuk aksi. Bahwa teori tanpa praktek adalah nihil. Saya yakin, kesadaran yang sama tentang referendum, meski dengan latar belakang dan prespektif pikiran yang berbeda pasti juga tumbuh dikalangan kelompok-kelompok mahasiswa yang lain. Kita perlu menumbuh kembangkan pikiran ini serta merubahnya menjadi aksi nyata.

Disana saya bertemu dengan Ir. Azmi, delegasi pemuda dari Koalisi Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN), organisasi yang mewadahi seluruh paguyuban mahasiswa Aceh yang berada diluar Aceh se-Indonesia.

Azmi mengunjungi posko kami di Pusong, Lhokseumawe. Dia datang untuk berdiskusi perkembangan politik mutakhir. “Kita perlu referendum”, Kata dia.

Menurutnya, kita perlu mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan ulama untuk bersepakat tentang referendum. Elemen pemuda yang dia maksud tidak hanya kelompok-kelompok aksi mahasiswa tetapi seluruh organisasi kepemudaan yang ada dan formil seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila, organisasi Santri, Pemuda Panca Marga dan bahkan FKPPI juga harus diundang.

“Wah, bagaimana bisa melahirkan keputusan referendum dalam kongres yang seperti ini?” Tanya saya.

Saran saya, “Sebaiknya kongres yang ingin dilaksanakan ini kita undur enam bulan saja lagi. Berikan waktu kepada kawan-kawan yang sudah setuju tuntutan referendum bekerja mensosialisasikan pentingnya referendum Aceh terlebih dahulu, baru kemudian kongres kita laksanakan”.

Azmi tidak setuju. “Kita tidak boleh terlambat! Kita kejar-kejaran dengan elemen lain, terutama orang-orang tua seperti Nur Nikmat cs yang juga sedang bersiap-siap melaksanakan semacam Duk Pakat Rakyat Aceh. Jika mereka lebih cepat, maka habislah isu referendum ini”.

“Bagaimana abang menjamin jika Kongres kita lakukan bulan Februari dan referendum akan menjadi sebuah keputusan bersama”. Tanya saya.

“Saya jamin”. Kata Azmi mantap.

“Seminggu lagi kita bertemu di Banda Aceh untuk duduk bersama teman-teman dari organisasi yang lain, membicarakan persiapan-persiapan teknis”. Kata Azmi lagi.

Saya mendapat tugas bertemu dengan PT Arun dan PT PIM untuk meminjam fasilitas gedung mereka, sebagai persiapan siapa tahu kongresnya kita laksanakan di Lhokseumawe.

Dua hari kemudian, Nezar Patria juga bertandang ke Pusong. Dari Jakarta dia datang khusus ingin menyaksikan situasi Lhokseumawe yang katanya seperti Jakarta tahun 1945. Kepadanya, saya ceritakan diskusi saya dan Azmi tentang kongres mahasiswa pemuda Aceh se Indonesia untuk tuntutan referendum. Menurutnya, tindakan ini sudah tepat sekali.

“Jangan takut, bila referendum tidak menjadi keputusan bersama, berarti itu belum menjadi kesadaran masyarakat Aceh. Jika sudah menjadi kesadaran, sampai kapanpun itu akan menjadi tuntutan bersama. Jika tidak sekarang, mungkin tahun depan”. Kata Nezar memberi semangat dan menjawab keraguan saya.

Lantas Nezar mengeluarkan mantranya, “Yang terpenting ialah, segera laksanakan kongres. Tidak hanya untuk melahirkan isu bersama, tetapi juga wadah tempat seluruh organisasi bernaung dan berjuang bersama, tanpa perlu meleburkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut ‘front bersama’ seperti CNRT di Timor Leste. Dalam front bersama inilah kelompok perjuangan akan membangun kesadaran-kesadaran yang maju kepada kelompok-kelompok yang lain sehingga sesuatu yang awalnya dianggap maju dan subversif kemudian menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja dan menjadi perjuangan bersama”.

Bersama teman-teman yang lain dari KARMA (Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) dan KMPAN yang menjadi panitia utama pelaksanaan kongres bahu membahu bersama elemen-elemen maju lainnya membuat kongres tersebut berhasil dilaksanakan dan referendum menjadi tuntutan utama kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Dengan berbagai alasan akhirnya Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Se-Nusantara (KOMPAS I) terlaksana di Gedung Sosial Banda Aceh. Kongres tersebut juga membentuk sebuah front perjuangan bersama yang kami sebut SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) dan menunjuk Muhammad Nazar sebagai koordinatornya.

Berangkat dari kongres itulah kemudian referendum menjadi kesadaran bersama masyarakat Aceh. Yang membuat tuntutan ini menggelembung dengan cepat, lantaran Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian ikut setuju dengan hasil Kongres Mahasiswa dan Pemuda Serantau. Sehingga aksi massa terbesar dalam sejarah perjuangan masyarakat Aceh pada 8- November 1999 dapat berhasil dilaksanakan berkat kerjasama GAM dan seluruh elemen mahasiswa dan pemuda.

Banda Aceh, 9 November 2014.

  • zulhelmiridwan

    teringat alm.mahmudal dikpro