Primordialisme

Ahmad Wahib dalam catatan hariannya mengaku heran pada prilaku mahasiswa dari daerah yang datang ke Jakarta. Dalam buku yang dicetak LP3ES pada Juli 1981, dia menulis, “Kenapa mahasiswa Indonesia masih terikat emosi kedaerahan?”. Bergabung dalam organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Lampung, Perkumpulan Mahasiswa Solo, dan berbagai organisasi mahasiswa paguyuban lainnya. Menurutnya, “Bukankah menjadi Indonesia berarti menanggalkan seluruh embel kedaerahan dan menjadi manusia Indonesia yang didasarkan pada solidaritas kebangsaan, bukan kedaerahan”.

Ahmad Wahib lahir di Sampang 9 Nopember 1942 dan meninggal di Jakarta dalam usia 30 tahun. Dikenal sebagai pembaharu seperti Nurkholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Dia bekerja sebagai reporter di majalah Tempo sambil mengikuti kursus di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara Jakarta.

Wahib bertanya pada diri sendiri, “Apakah di Amerika ada Ikatan Mahasiswa Boston? Atau Himpunan Mahasiswa New York, California dan berbagai kota lainnya?”. Tentu tidak. Lantas apa beda Indonesia dan Amerika? Pertanyaan mudah dijawab; Amerika negara maju dan Indonesia negara berkembang.

Saya membaca buku Catatan Harian Ahmad Wahib tahun 1995. Saat itu masih semester satu di IAIN Ar-Raniry. Tahun itu, rakan-rakan sesama mahasiswa baru datang dari kampung ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikannya. Ramai diantara mereka bergabung dengan organisasi paguyuban. Tinggal di asrama, terlibat acara-acara sosial yang diadakan masyarakat perantau. Membentuk solidaritas ketahanan sosial bahkan politik berdasarkan daerah asal kelahiran.

Membaca pertanyaan Ahmad Wahib, lantas saya juga bertanya heran. Kenapa mereka berfikir sempit? Sudah ke kota, kok bergabung dalam organisasi kedaerahan. Sudah berada dalam sekat yang besar, lantas masih membawa sekat-sekat kecil bersamanya.

Kenapa mereka tidak menyibukkan diri bergabung di organisasi berdasarkan kegemaran, kepentingan studi atau identitas politik tertentu?

Membaca pertanyaan-pertanyaan Ahmad Wahib, membuat saya meng-afirmasi diri sendiri tentang kebenaran pertanyaan itu. Mencari jawaban, dan menemukan jawaban kebenaran sementara; bahwa bergabung dengan organisasi kedaerahan merupakan langkah mundur peradaban universal.

Kedua orang tua saya berasal dari Pidie. Ibu saya menamatkan Sekolah Pendidikan Guru di Banda Aceh dan orang tua saya kuliah di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Mereka menikah pada usia muda, dan hidup sebagai perantau di Banda Aceh.

Saya anak pertama. Hanya saya yang lahir di Pidie. Semua adik-adik lahir di Banda Aceh. Kami tumbuh kembang sebagai anak Banda Aceh.

Pidie adalah destinasi hari raya. Kami sekeluarga, besar dalam masyarakat Banda Aceh yang majemuk latar belakang kedaerahannya. Keberagaman ini membentuk kepribadian kami, sehingga definisi kebenaran dan kepentingan bukan berdasarkan latar belakang kedaerahan.

Sebagai politisi, orang tua saya banyak memberi warna dalam cara pikir keluarga. Dia memberi identitas kepada kami sekeluarga, kita orang Islam, Aceh dan Indonesia. Kami tumbuh dan berkembang dalam identitas tersebut.

Ketika kuliah, beberapa teman dari Pidie, mengajak saya bergabung dalam organisasi mahasiswa Pidie. Saya tidak tertarik sama sekali. Justru heran dan bertanya seperti pertanyaan Ahmad Wahib, kenapa sudah di kota, masih bergabung dengan organisasi se-kampung?

Ketika aktif sebagai junior di organisasi mahasiswa, intra mahupun ekstra kampus, saya menemukan semangat-semangat kedaerahan dan almamater perkuliahan dalam setiap suksesi kepemimpinan antar lembaga mahasiswa.

Tidak ada yang bicara tentang semangat perekat yang lain. Apalagi identitas keilmuan dan politik, sama sekali tidak muncul disana. Saya yang mulai akrab dengan nama Sokrates, Plato dan Aristoteles menjadi tidak tertarik sama sekali.

Saya hijrah mendirikan kelompok studi bernama Robur (Rombongan Pembantu Rakyat). Disini kami bicara beragam identitas politik, agama, kebangsaan, kebebasan berfikir dan bertindak. Mencoba menjadi manusia yang tak memiliki sekat bawaan.

Hingga datang suatu hari, teman saya sesama pemikir bebas dari Lam Ateuk, Aceh Besar mengajak bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB) yang –saat itu- tak lama lagi akan menggelar musyawarah besar pemilihan kepengurusan baru. Menurutnya, kita memerlukan organisasi dan wilayah untuk mengaktualisasi pikiran bebas kita dan alat itu adalah organisasi HIMAB yang sedang dalam kondisi hidup segan matipun tak mahu.

Lantas, apa objektifitas saya mengklaim diri pemilik identitas Aceh Besar? Dia bilang, “Coba saja kamu pikir, ada tidak yang bisa ditarik-tarik untuk itu?, Masak kamu tak punya satu saudarapun dari Aceh Besar?” “Ya. Saya punya”, jawab saya. “Salah seorang nenek saya orang Aceh Besar, orang Lampanah dan Tanoh Abee. Dinikahi kakek saya dalam pelarian perang masa DI/TII”. “Itulah dia”, jawab teman saya bersemangat. Lantas dia menyuruh saya mewakili mahasiswa dari Lampanah Lengah, sebuah kecamatan yang sangat terbelakang di Aceh Besar.

Sekat-sekat daerah dalam masyarakat kota lumrah terjadi. Apalagi di negara ketiga, dimana hubungan sosial berbasis keluarga besar dan gampong masih kuat. Berbeda dengan masyarakat Amerika, Inggris, Perancis dan negara industri lainnya dimana eksistensi individu dan kerekatan profesi sudah menggantikan kerekatan sosial berdasarkan daerah.

Sifat kedaerahan adalah bentuk kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Merupakan ikatan emosi paling awal dari sebuah masyarakat yang terbentuk dalam waktu yang sudah lama.

Di negara agraris seperti Indonesia, dimana penduduk dominan –apalagi di desa- berprofesi sebagai petani. Warga hidup dalam mono profesi, gampong dan ikatan produksi menjadi kesatuan yang utuh; masyarakat desa sekaligus sebagai masyarakat pertanian.

Dalam bentuk lain, desa terlihat seperti koloni-koloni kehidupan atau dalam bahasa industri dilihat sebagai barak-barak pekerja. Bisa kita bayangkan, bagaimana kerekatan emosi masyarakat yang demikian rupa. Mereka sebagai sebuah kekerabatan berdasarkan nasab, kekerabatan berdasarkan profesi, kekerabatan berdasarkan tempat tinggal dan tempat berproduks, menjadi satu kesatuan kelompok masyarakat yang membentuk identitas kedaerahan tertentu. Semangat kedaerahan ini disebut primordialisme.

Ketika ada satu atau dua warga yang hijrah ke kota, si warga akan mencari komunitas-komunitas berdasarkan kedaerahan, yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi pertolongan atas sesuatu yang bisa saja muncul akibat heterogenitas masyarakat kota.

Tidak hanya di Banda Aceh, atau Jakarta seperti ditulis dalam catatan Ahmad Wahib. Di Amerika sekalipun, masyarakat dari negeri ketiga (khususnya yang merasa tidak secure) berusaha melindungi diri dengan membentuk persatuan kedaerahan. Pembaca bisa menelusuri bagaimana tumbuhnya persatuan masyarakat Italia, China dan kulit hitam di Amerika Serikat. Begitulah cara mereka survive dalam perantauan.

Kekerabatan berdasarkan daerah asal dalam masyarakat kota sebenarnya bentuk kekompakan yang bersifat fatamorgana. Apalagi dalam masyarakat kota yang liberal dan heterogen; baik ras mahupun profesi pekerjaan. Dalam masyarakat kota seperti ini, kekerabatan profesi lebih utama dibanding bentuk kekerabatan yang lain, termasuk kekerabatan dalam bertetangga.

Bahkan, masyarakat kota tak mengenal tetangga yang terkadang tinggal sedinding dengan rumahnya. Ia lebih mengenal teman se-profesi yang tinggal puluhan kilometer dari rumahnya. Pola hubunganpun berubah dari bentuk solidaritas ke pola hubungan berdasarkan kepentingan atau keuntungan.

Seperti pertanyaan dalam catatan harian Ahmad Wahib, apakah organisasi kedaerahan itu perlu? Bukankah manusia harus hidup dalam universalitas -bahwa semua manusia itu sama? Pertanyaan Ahmad Wahib adalah jawaban sekaligus protes sosial atas kemapanan yang timpang.

Idealnya, memang seperti pikiran Ahmad Wahib. Namun, realitas ketika ia menulis catatan hariannya belumlah semaju pikirannya. Dunia memang akan bergerak kearah pikiran Ahmad Wahib; semakin individuil dan setara.

Ketika perbedaan latar belakang, agama, politik, kesukuan dan gender tidak lagi menjadi ancaman kepada siapapun, bahkan perbedaan tidak lagi dibicarakan, maka yang menjadi pusat perhatian ialah personalitas.

Ketika itu, organisasi kedaerahan tidak lagi perlu. Bahkan, menjadi bahan tertawaan. Sebenarnya, kita hampir di suasana itu. Yang memperlambat hanya ulah politisi yang meng-eksploitasi sentimen kedaerahan menjadi komoditi politiknya.

Saat saya masih di organisasi Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), persoalan sentimen kedaerahan pernah menjadi perdebatan dalam diskusi perumusan Gagasan Strategi Perjuangan. SMUR adalah organisasi perlawanan mahasiswa di Aceh. Sejak awal mahasiswa yang bergabung didalamnya sudah menanggalkan embel-embel kedaerahan di rumah masing-masing.

Yang diperdebatkan, apakah perlu membentuk organisasi bayangan yang berkarakter kedaerahan? Semuanya tidak setuju. Menurut para kamerad pembentukan organisasi-organisasi paguyuban akan menghilangkan esensi awal perjuangan demokrasi kerakyatan, akan mengaburkan esensi penindas dan yang ditindas itu sendiri.

Teman-teman lebih setuju membentuk organisasi sektoral berbasis kepada aktifitas profesi ekonomi seperti; organisasi petani, pedagang kecil, buruh dan nelayan. Boleh saja dibentuk organisasi daerah tetapi harus berdasarkan kepada ikatan-ikatan sektoral ekonomi dan bukan sentimen kedaerahan.

Pikiran para kamerad sama dengan pikiran Ahmad Wahib meski mereka ‘mungkin’ tak pernah mengenal dan membaca catatan hariannya. Saya, sedikit mendesak supaya resolusi pikiran saya bisa diterima; bahwa semangat kedaerahan yang ada perlu diarahkan untuk energi perlawanan.

Pikiran saya, kita perlu melakukan intervensi pada organisasi daerah yang ada. Bila tidak bisa diajak kerjasama, solusinya mendirikan organisasi daerah tandingan organisasi yang sudah ada. Menurut saya, ada daerah tertentu yang semangat kedaerahannya melebihi ikatan organisasi sektoral. Untuk wilayah-wilayah yang demikian perlu ada keistimewaan khusus dengan membentuk organisasi kedaerahan.

Alasan saya tidak bisa diterima sepenuhnya. Para kamerad, mencoba moderat untuk dua kabupaten yaitu Aceh Selatan dan Aceh Barat. Di Aceh Selatan, kami bekerjasama dengan Wakampas (Wahana Komunikasi Mahasiswa Pemuda Aceh Selatan) dan Aceh Barat dengan Kagempar (Komite Aksi Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh Barat). Dua-duanya organisasi tandingan terhadap organisasi daerah yang sudah lama terbentuk yang diindikasi sangat loyal terhadap pemerintah kabupaten dan propinsi.

Alasan penerimaan pendapat saya karena kedua organisasi ini sudah terlanjur berdiri dan tak mungkindibubarkan lantaran argumen-argumen seperti diatas. Bahwa teman-teman yang bergabung di kedua organisasi tersebut bisa saja belum sampai kepada kesadaran seperti Ahmad Wahib.

Banda Aceh 1 Agustus 2014