Politik Warna

Apalah arti sebuah warna. Warna adalah warna. Nilainya ada pada estetika, indah dan tidak indah dipandang mata. Definisi keindahan juga sebuah perspektif yang sifatnya subjektif. Tergantung siapa yang melihat, apa latar belakangnya, bahkan belakangan ia didefiniskan sebagai kasta sosial seseorang.

Dalam perkembangannya, arti warna dari sebuah warna an sich berubah menjadi identitas, baik personal maupun kelompok. Lalu warna menjadi bahasa. Misal, merah harus berhenti, kuning jaga-jaga dan hijau tanda boleh melaju.

Semua warna sudah terkapling menjadi makna dan identitas meski warna itu sendiri tak pernah bisa mengetahuinya. Sulit melepas warna dari intervensi terjemahan pemaknaan manusia, yang semuanya bermuara kepada penjelmaan kepentingan.

Suatu ketika, jalan tahun ketiga Zaini-Muzakir berkuasa di Aceh, Asiah Uzia, aktivis Partai Nasional Aceh (PNA) mengunggah foto di laman facebooknya. Foto sebuah jembatan yang kiri-kanannya dicat merah,hitam, dan putih. Warna yang diasosiasikan identitas Partai Aceh.

Dibawahnya, Asiah menulis yang lebih kurang mempertanyakan kenapa Pemerintah Aceh yang notabene Partai Aceh melakukan pengecatan identitas Partai Aceh pada fasilitas umum yang dibangun pemerintah.

Bukankah dana pembangunan tersebut bersumber dari uang rakyat, bukan dari Partai Aceh? Tanya Asiah di akun facebooknya yang turut menandai saya. Mungkin ia ingin saya -sebagai kader Partai Aceh- bisa menanggapi perihal tak padan tersebut.

Saya jelaskan dibawah unggahan itu, bahwa tidak ada kebijakan pemerintah Aceh dan Partai Aceh supaya ada pengecatan warna merah, putih, dan hitam pada fasilitas umum yang dibangun pemerintah.

Kejadian di foto itu bisa saja tindakan yang dilakukan oknum pendukung Partai Aceh ditempat jembatan tersebut berada. Mungkin manifestasi kegembiraan atau ungkapan terima kasih karena kampungnya dibangun jembatan oleh pemerintah dari partai yang ia perjuangkan.

Atau bisa saja kontraktor yang membangunnya kebetulan simpatisan Partai Aceh. Setelah bangunan selesai lalu sebagai bentuk syukur ia mencat warna kebanggaannya pada bangunan tersebut.

Lalu Asiah menampilkan foto yang lain lagi untuk mengomentari apa yang saya sampaikan. Foto deretan pohon dipinggir jalan yang dicat les merah-putih-hitam. Dibawahnya Asiah menulis, bagaimana dengan foto ini?

Dengan sedikit emosi saya menjawab, tunggu saja akan sampai juga waktunya kalau PNA berkuasa, hal-hal seperti ini juga akan terjadi. Bisa saja tidak diperintah atau muncul sendiri karena eforia kemenangan dan kebanggaan.

Situasi saat itu memang sedang panas-panasnya, meski Pilkada berikutnya masih tahun 2017 tapi aromanya sudah mulai terasa.

Jawaban saya kepada Asiah rupanya menjadi doa. Pilkada 2017, Irwandi sebagai Ketua PNA menjadi Gubernur Aceh. Berpasangan dengan Nova Iriansyah, Ketua DPD Aceh Partai Demokrat.

Sontak saja umbul-umbul oranye yang notabene identitas PNA naik dimana-mana. Setiap baliho pemerintah warna latarnya oranye. Termasuk plang informasi kegiatan proyek pemerintah dilapangan juga dicat oranye. Padahal ketika Partai Aceh berkuasa plang informasi itu tetap berlatar putih bukan merah. Bahkan di Cot Batee Geulungku, Bireuen ada Gedung pusat Pelatihan Pemerintahan seluruhnya dicat warna oranye.

Saat itu terjadi, sayapun tidak mempertanyakan dominasi warna oranye tersebut. Tidak menggunggahnya di facebook lalu menandai Asiah seraya bertanya kenapa kantor pemerintah tersebut harus bewarna oranye?

Simpatisan Partai Aceh mempertanyakan fenomena oranye tersebut kepada saya. Dengan santai saya menjelaskan, “Semuanya ada waktu. Kalau kita bisa kompak, akan tiba masa merah lagi kedepan. Dulu sudah warna kita, sekarang tiba masa warna orang lain lagi”.

Jawaban saya yang demikian membuat saya dicap sebagai orang yang sudah menyebelah ke kekuasaan Irwandi.

Politisasi warna tidak hanya terjadi di Aceh. Tahun 1997 ketika Orde Baru masih berkuasa kita pernah mendengar “gerakan kuningisasi” di Indonesia. Pemerintah mencat semua fasilitas umum, termasuk trotoar, penanda jalan, pagar dan kantor pemerintahan dengan warna kuning, warnanya Partai Golkar.

Tahun 1997 saya berkunjung ke Solo, Jawa Tengah dalam rangka mengikuti Pekan Tahdib Nasional Pelajar Islam Indonesia. Tahun itu merupakan tahun Pemilu di Indonesia. Disana saya merasakan lansung bagaimana politik warna mengambil peran di kota yang kini menjadi basis PDIP. Semua dicat kuning termasuk pohon-pohon dipinggir jalan.

Di kota ini pula, tahun 1997 menjadi pusat kuningisasi paling masif sekaligus menjadi kota perlawanan paling keras terhadap kuningisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru.

Di kota ini pula PPP dan PDIP yang secara ideologis berbeda jauh dan sulit untuk bersatu tapi bisa bergandengan membentuk koalisi oposisi yang diberi nama Mega-Bintang. Mereka melakukan aksi pengecatan warna putih pada penanda jalan yang sudah dirubah oleh pemerintah kepada warna kuning. Gerakan politik ini menjadi menjadi stepping kedua setelah aksi rebutan kantor PDIP tahun 1996 di Jakarta dalam upaya pendongkelan Soeharto tahun 1998.

Kemaren, di Banda Aceh sontak beredar dimedia sosial, Pemerintah Aceh membagi-bagikan beras kepada kelompok rentan ekonomi yang terdampak dari mewabahnya covid 19. Karung berasnya dicat warna biru; warna Partai Demokrat, berikut dengan lambang pemerintah Aceh (Pancacita) yang sepatutnya berwarna putih, hijau dan kuning juga berubah menjadi biru.

Kelompok diluar pemerintahanpun protes di media sosial bahwa ini upaya yang dilakukan Plt Gubernur Aceh yang kebetulan Ketua DPD Partai Demokrat sebagai politik pencitraan menaikkan popularitas Partai Demokrat di Aceh. Lalu hal ini dikait-kaitkan dengan Pilkada yang mungkin akan berlansung dua tahun lagi.

Ironinya protes-protes ini juga dilakukan oleh politisi dan aktivis pemuja-pemuja kekuasaan dimasa lampau

Terlepas apakah kejadian ini disengaja atau tidak, sebab alasan teknis atau bukan, saya kurang tertarik meresponnya, sama seperti respon saya saat ditanya soal warna merah-hitam dan putih saat pemerintahan Zaini-Muzakir, warna oranye saat Gubernur Irwandi, dan karung beras bantuan berwarna biru di Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Meskipun begitu, saya masih bisa memahami bila protes terkait ini dilayangkan oleh komponen masyarakat sipil yang belum terkontaminasi politik partisan baik partai politik mahupun figur-figur pemerintahan sebelumnya.

Bukan tidak bisa mengkritik, tapi setidaknya jangan sampai kita marah atas sesuatu yang kita sendiri pernah dan belum bertaubat melakukannya. Atas sesuatu yang bila dilakukan oleh teman sendiri kita tak akan marah. Kita marah ketika hal tersebut dilakukan orang lain, apalagi oleh orang yang tidak kita senangi, padahal jika diposisi yang sama mungkin juga kita akan melakukannya. Mari kita belajar untuk bertindak adil sejak dalam pikiran.

(Tulisan ini sudah pernah dimuat di media AJNN tanggal 10 April 2020)