Petani dan Zikir.

Tugas pokok Pemeritah Aceh pasca MoU Helsinki terdiri dari empat hal besar; pertama, rehabilitasi dan rekontruksi Aceh pasca tsunami dan konflik. Kedua, tanggungjawab ideologis merealisasikan semua butir-butir perjanjian damai GAM-RI kedalam perundang-undangan Indonesia sehingga sepenuhnya dapat dilaksanakan di Aceh. Ketiga, melaksanakan tanggungjawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang prima dan optimal. Keempat, memajukan perekonomian rakyat sehingga masyarakat Aceh dapat hidup makmur sentosa.

Tentang perekonomian rakyat, pemerintahan Zaini-Muzakir yang notabene pemerintahan Partai Aceh menuliskan dalam visi dan misi pemerintahannya bahwa perhatian utama peningkatan ekonomi dan kemakmuran dilakukan melalui memberi perhatian utama kepada sektor pertanian dalam arti yang luas. Alasan utama karena kebanyakan masyarakat Aceh adalah petani. Bahwa kebangkitan ekonomi kemasyarakatan di Aceh hanya dapat dilakukan dengan memberi dukungan penuh kepada kegiatan utama perekonomian masyarakat.

Industri yang tumbuh juga harus berangkat dari industri pertanian. Begitu juga teknologi, selayaknya adalah teknologisasi pertanian. Dengan demikian gerak pertumbuhan  ekonomi dan kemakmuran Aceh adalah bentuk dari evolusi  kinerja petani. Dalam hal ini kemampuan petani Aceh menggenjot produktivitas, melaksanakan industri berbasis pertanian sebagai nilai lebih hasil produksi, serta akses kepada pasar dunia merupakan tantangan utama petani Aceh.

Merujuk kepada visi dan misi pemerintahan Zikir menyimpulkan bahwa pertanian merupakan “imam” program pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Maknanya, seluruh kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan ekonomi makro mahupun mikro harus mengabdi kepada kepada pembangunan pertanian. Pertanian menjadi mainstreaming pembangunan Aceh. Dengan begitu pembangunan ekonomi dan politik Aceh memiliki karakter yang khusus untuk jangka waktu yang juga ditentukan.

Aceh perlu melakukan program massal pertanian. Pemerintah perlu menghimpun kekuatan massal masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan produktifitas pertanian. Pemerintahan gampong, perbankan, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, ulama dan cendekiawan, satgas-satgas penyuluhan pertanian, UPTD-UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) perlu disinergikan dalam rangka memajukan pertanian.

Tidak ada yang tidak mungkin. Malaysia telah menunjukkan keberhasilannya disektor tersebut. Petani Aceh tidak boleh sendiri dalam perjuangannya. Pemerintah Aceh sudah sepatutnya berada didepan menjawab tantangan perekonomian global yang kurang ramah terhadap petani. Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab besar memajukan pertanian karena pemberi mandat utama dalam pemenangan Zaini-Muzakir adalah petani.

Cara kerja seperti ini, akan memberi warna tersendiri pada trend politik masa depan Aceh.  Gerak politik Aceh akan bergeser dari peran politik tradisional yang mendasarkan diri pada hal-hal simbolis yang tak memberi warna apapun kepada kehidupan nyata berubah kepada peran politik modern yang mendasarkan diri pada hal-hal yang nyata memiliki pengaruh lansung terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat.

Note : Kautsar Muhammad Yus / Menulis untuk tulisan di terbitan suplemen Dinas Ketahanan Pangan Aceh yang diterbitkan Atjeh Times /  17 Juli 2013.