Perjuangan Demokrasi Indonesia vs Perjuangan Aceh; Terawangan Masa Lampau

Tulisan ini sengaja ditulis mengenang gerakan reformasi Indonesia sembilan belas tahun lalu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat di tahun-tahun yang berpeluh tanpa keluh.

Mana lebih penting; isu pembangunan demokrasi nasional atau pembebasan lokal? Pertanyaan ini kerap jadi perdebatan dikalangan pejuang demokrasi Aceh. Pikiran yang berkembang saat itu, kita tak perlu ambil pusing dengan perjuangan demokrasi secara nasional yang lebih banyak ditentukan di Jakarta. Lebih baik fokus pada perjuangan kepentingan Aceh serta meninggalkan yang lain. Pemikiran ini jadi diskusi hangat di Aceh setelah Soeharto dilengserkan.

Banyak orang kehilangan tujuan perjuangan setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Kami menyebutnya dis-orientasi perjuangan. Secara nasional ada yang berpikir pekerjaan reformasi telah selesai karena Soeharto berhasil dipaksa mundur. Para mahasiswa yang sudah berbulan-bulan meninggalkan bangku kuliah, sudah kembali ke ruang kuliah lagi meneruskan pendidikan masing-masing menggapai cita-cita sebagai penerus bangsa.

Ada juga mahasiswa yang berpikir perjuangan reformasi belum selesai. Mundurnya Soeharto belum bermakna runtuhnya Orde Baru dan berdirinya Orde Reformasi. Masih ramai kroni Orde Baru berada pada posisi penting negara ini; Soeharto belum diajukan ke pengadilan atas tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran HAM yang dilakukannya selama menjabat presiden, sistem multi partai belum menjadi regulasi negara, dwi fungsi ABRI belum dicabut, otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya dan masih banyak tuntutan rakyat yang belum dituangkan kedalam agenda politik negara. Mahasiswa yang berpikir seperti ini tidak kembali ke kampus, mereka tetap berada dijalan –menggunakan bahasa mereka- menuntaskan agenda reformasi.

Kelompok berpikiran seperti ini berjumlah sedikit. Namun tidak membuat semangat mereka kendor karena kelompok ini meyakini kualitas selalu kalah dari segi jumlah, atau apa yang disebut dengan kuantitas. Dari kuantitas bergerak ke kualitas. Meski dari segi jumlah terjadi penurunan, namun diyakini jumlah kualitatif akan bergerak menjadi lebih banyak. Menjadi kuantitatif yang baru, kemudian menjadi kualitatif yang baru lagi. Siklus ini terus berputar semacam teori evolusi, yang terus bergerak kearah lebih maju. Keyakinan inilah membuat teman-teman terus berada di jalan menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai.

Darimana mereka memulai?

Ada macam tahapan perjuangan menuntaskan reformasi. Diantaranya, menggaungkan gugatan seret Soeharto ke pengadilan, turunkan Habibie dari presiden dan bubarkan Golkar karena dianggap sebagai penerus kekuasaan Orde Baru, sekaligus penghambat agenda reformasi. Untuk menuju kesana, gerakan ini menyerukan pembentukan pemerintahan transisi yang bekerja melaksanakan Pemilu tanpa Golkar dan membentuk pemerintahan baru yang demokratis, tanpa melibatkan elit serta mesin politik Orde Baru. Gerakan ini tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana dimaksud dengan pemerintahan transisi dari segi operasionalnya.

Diluar gugatan yang sudah ada ini, kelompok yang sering dilabelkan dengan gerakan kiri di Indonesia, menambahkan agenda tuntutan; cabut dwi fungsi ABRI, bentuk demokrasi multi partai, penyelesaian kasus HAM, kemerdekaan Timor Leste dan penyelesaian konflik Aceh lewat cara referendum.

Polarisasi politik pusat juga berdampak sampai ke seluruh provinsi. Kelompok-kelompok di Jakarta melebarkan pengaruh alur pikir mereka tentang politik nasional dan sikap yang harus diambi atas situasi yang ada. Pikiran-pikiran inipun berdinamika sampai ke daerah-daerah.

Polarisasi agenda politik penuntasan reformasi 98 kemudian berdinamika dengan politik lokal yang ada disetiap kabupaten dan provinsi. Yang menarik didaerah bermunculan tuntutan penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan pejabat lokal semisal Bupati dan Gubernur. Isu-isu ini tumpang menumpangi isu nasional. Lantas disinilah demonstrasi-demonstrasi kerap diboncengi kepentingan pertarungan elit di kabupaten/kota mahupun provinsi yang ada. Lama-lama redup, tidak mendapat dukungan publik, pulih perlahan-lahan sempena menjelang Pemilu 1999. Lalu kelompok-kelompok kepentingan disibukkan dengan pesta demokrasi pertama yang diikuti multi partai dan dilangsungkan dengan suasana yang sangat demokratis. Setelah itu daerah-daerahpun kembali tenang sembari konsolidasi kekuasaan demokrasi yang semakin baik dan pulih.

Lantas Dimana Aceh?

Aceh tak lepas dari diskusi dan perdebatan tentang arah langkah reformasi Indonesia, terkhusus di internal organisasi Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Organisasi mahasiswa ektra kampus ini memiliki hubungan komunikasi yang intens dengan kelompok-kelompok pergerakan penuntasan agenda reformasi di Jakarta.

Meski demikian, situasi politik Aceh ikut memberi warna tersendiri bahkan dengan takaran yang lebih dibanding isu nasional. Di SMUR sendiri terjadi perdebatan antara menuntaskan agenda perjuangan Aceh dengan perjuangan nasional. Di internal SMUR muncul pemikiran, kita tak perlu terlalu sibuk dengan agenda menuntaskan reformasi nasional karena kita punya agenda maha penting yaitu penyelesaian kasus Aceh secara beradap, adil dan demokratis; pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM), pemboikotan Pemilu 1999 sebagai tekanan supaya pemerintah melakukan pengusutan dan pengadilan HAM serta penyelesaian politik melalui referendum Aceh menjadi platform perjuangan menuntaskan agenda reformasi nasional. Dalam pikiran SMUR saat itu, “Tak ada demokrasi tanpa penyelesaian agenda politik Aceh”
Inilah yang menjadi dasar pemikiran Pemilu 1999 harus diboikot dan partai politik nasional dianggap bagian yang harus bertanggungjawab dengan kemahuan Jakarta dalam menuntaskan demokrasi melalui penyelesaian kasus Aceh.

Lalu pertanyaannya, mana yang harus diutamakan agenda Aceh atau Jakarta? Nezar Patria selalu mengingatkan saya bahwa agenda nasional dan lokal sama penting serta saling berkaitan. Menurutnya, apapun yang disuarakan di Aceh tak punya pengaruh ditingkat nasional apabila agenda reformasi tidak dituntaskan secara nasional.

Pemerintah pusat yang berkarakter demokrasi serta menghormati HAM akan mempermudah penyelesaian kasus Aceh. Ia mencontohkan isu Aceh bisa mendapat tempat di nasional dan internasional pada saat setelah Soeharto jatuh dibanding sebelumnya. Itulah dampak dari atmosfir demokrasi yang terjadi. Tanpa kejatuhan Soeharto sangat sulit kasus pelanggaran HAM Aceh diangkat ke permukaan. Jangankan membangun kelompok-kelompok solidaritas, untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan saja tidak bisa. Begitu juga dengan konsolidasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan internasional baru massif bisa dilakukan setelah Soeharto turun.

Kenapa Aceh bisa lebih mudah diperjuangkan dengan cara demokrasi dan di alam yang demokrasi pula? Syarat utama atmosfir demokrasi selalui dimulai dari kebebasan pers, kebebasan bicara, kebebasan berkumpul dan kebebasan berorganisasi. Setelah itu, semua terserah anda; terserah ideologi dan kepentingan politik anda. Yang perlu digarisbawahi, anda yang hidup karena ide-ide demokrasi tentu juga harus menghargai kebebasan yang lain karena dengan begitu kita bisa menyelesaikan banyak hal yang belum selesai dengan satu gerakan saja.

Tak semua setuju dengan cara pikir ini. Eforia kebangkitan etno-nasionalisme Aceh membuat kelompok perjuangan menafikan eksistensi politik nasional punya dampak paling berpengaruh terhadap perubahan Aceh. Yang jadi pikiran hanya bagaimana mendapat dukungan internasional bukan nasional. Padahal simpati internasional dipengaruhi pula oleh simpati masyarakat nasional. Jika pejuang Aceh tidak terlibat dengan isu nasional, dampak yang akan dirasa perjuangan Aceh seperti mengisolasi diri dari dinamika politik nasional, akhirnya menjadikan kasus Aceh tidak se-populer Timor Leste.

SMUR menyadari ini, sehingga organisasi mahasiswa ini bermain dalam tiga dinamika sekaligus; Aceh, nasional dan internasional. Dalam kontek nasional SMUR selalu menjadi agen yang menitipkan agenda perjuangan Aceh menjadi agenda perjuangan menuntaskan reformasi Indonesia. Begitu juga di Aceh, SMUR menjadi agen yang mengkampanyekan isu penuntasan reformasi Indonesia menjadi agenda perjuangan Aceh. Sebagai contoh demontrasi berdarah di jembatan Pante Pirak, Banda Aceh yang menolak kehadiran Presiden Habibie di Mesjid Raya Baiturrahman adalah bagian integral dari penolakan Habibie sebagai presiden Indonesia.

Dampak yang dirasa kemudian, SMUR menjadi lebih mudah melakukan advokasi kasus Aceh, jaringan yang dimiliki jadi lebih luas, kelompok-kelompok solidaritas ditingkat nasional juga jadi lebih kuat. Sebagai contoh, ketika menanggulangi pengungsian lokal (IDPs) yang tersebar diseluruh Aceh, SMUR dengan mudah mendapat bantuan logistik dan politik dari kelompok-kelompok solidaritas yang terbentuk lantaran interaksi intern antara kelompok perjuangan di Aceh dengan kelompok perjuangan di nasional. Semuanya merekat dalam satu bahasa yang bisa lebih dipahami secara bersama; demokrasi dan kemanusian bukan kebangsaan dan agama.

Banda Aceh 21 Mei 2017