Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

 TERHADAP

RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2014

 

 DISAMPAIKAN OLEH :

 KAUTSAR, SH.I

 

DALAM RAPAT PARIPURNA – 5

MASA PERSIDANGAN II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

13 Agustus 2015

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Alhamdulillahillazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar abduhu warasaluhu. Allahumma shalli wasallim ‘alannabiyyil kariim Muhammadin SAW wa’ala alihi washahbihi ajma’in. Amma ba’du

Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW.

Yang Kami hormati :

  1. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
  2. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPR Aceh
  3. Sekretaris Daerah, Para Asisten, dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta Kakanwil
  4. Sahabat-Sahabat dari Media Cetak dan Elektronika, perwakilan Ormas, Pemuda dan Hadirin yang kami muliakan.

Sebelum mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh. Fraksi kami mengajak semua hadirin yang hadir disini untuk mengenang hari penting bagi Aceh, 10 tahun Perdamaian Aceh. Sepuluh tahun yang lalu, Gerakan Aceh Merdeka    dan Pemerintah Republik Indonesia secara ikhlas berjanji untuk sama-sama membangun Aceh dalam bingkai yang saling percaya. Bahwa membangun Aceh adalah membangun Indonesia. Begitu juga sebaliknya, membangun Indonesia ialah membangun Aceh. Keikhlasan ini termaktub dalam sebuah perjanjian di Helsinki 15 Agustus sepuluh tahun yang lalu.

Perjanjian itu, menyisakan kita pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan, karena menyangkut dengan nilai keikhlasan yang kita deklarasikan 10 tahun yang lalu. Masih ada butir-butir perjanjian yang belum sepenuhnya tertampung dalam tata hukum Indonesia. Pun begitu, yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sekalipun, kita masih menunggu butir-butir aturan pelaksanaan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Terutama tentang Bendera, Lambang dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang qanunnya sudah disahkan oleh DPR Aceh dan belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. Kami, Fraksi Partai Aceh mengetuk pintu hati bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk berkenan menjaga keikhlasan yang sudah kita bangun bersama ini, dengan konsisten melaksanakan semua poin-poin yang pernah disepakati bersama pada 10 tahun yang lalu.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik seluruh komponen masyarakat Aceh, pemerintah Indonesia dan elemen internasional yang terlibat dalam proses menciptakan perdamaian Aceh 10 tahun yang lalu.

Tak lupa juga, melalui sidang paripurna ini. Kami Fraksi Partai Aceh mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Diusia yang senja ini, kita masih harus bekerja keras mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang ada. Tanggungjawab “Ayo Bekerja” juga menjadi tanggungjawab masyarakat Aceh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Muliakan

Saudara Kepala Pemerintah Aceh yang kami hormati

Setelah kami mendengar dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014, baik pendapat, usul dan saran Panitia Anggaran, Komisi-Komisi dan Pandangan Umum Anggota DPR Aceh serta jawaban/penjelasan saudara Gubernur Aceh.

Fraksi Partai Aceh perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

  1. Kesuksesan pembangunan Aceh sangat tergantung kerjasama yang baik antara legislatif, eksekutif dan komponen unsur Rakorpimda. Kami mengajak saudara Gubernur untuk selalu membangun kebersamaan dalam kerja-kerja membangun Aceh, sehingga situasi keamanan dan politik dapat terjaga dengan baik.

Khususnya dengan lembaga DPRA, saudara Gubernur kami harap dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dalam setiap kebijakan penting daerah, sehingga tidak menimbulkan celah yang bisa melahirkan kecurigaan antar sesama. Saudara Gubernur, kami harap mampu menjalin komunikasi secara langsung dengan DPRA tanpa selalu hanya mengandalkan SKPA-SKPA saja. Setidak-tidaknya saudara Gubernur selalu bisa meluangkan waktu hadir di acara-acara penting yang dilaksanakan DPRA, untuk bisa menyelami langsung aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam setiap sidang paripurna. Hanya dengan cara inilah komunikasi DPRA dan Pemerintah Aceh dapat terjalin secara harmonis.

Kami Fraksi Partai Aceh, menyesali sikap dan tindakan saudara kepala Dinas Bina Marga Aceh yang mangkir ketika diundang Komisi IV DPRA untuk membahas persiapan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2014. Tindakan ini kami anggap merupakan pelecehan terhadap lembaga DPRA. Dan dalam waktu kedepan dikhawatirkan bisa membuat hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh tidak harmonis.

  1. Kami mengapresiasikan keinginan Gubernur untuk menindak lanjuti seluruh hasil temuan BPK-RI Perwakilan Aceh. Kami Fraksi Partai Aceh, sangat mengharap adanya informasi lanjut dan berkala dari saudara Gubernur tentang langkah-langkah kongkrit yang sudah dilakukan terkait temuan BPK RI. Informasi ini disampaikan kepada DPRA secara tertulis yang kemudian diteruskan kepada Komisi-Komisi DPRA.

Dengan demikian DPRA dapat melakukan fungsi pengawasan dalam rangka mempercepat kerja-kerja pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh BPK RI kepada Pemerintah Aceh. Semangat kami ialah; supaya Pemerintah Aceh segera mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

  1. Saudara Gubernur perlu memanggil secara regular setiap SKPA yang memiliki catatan hitam dari BPK-RI dan meminta secara tegas kepada SKPA tersebut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya, bila penggunaan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Kepala SKPA harus diganti. Jika kelebihan bayar, maka segera ditagih dan bila sifatnya pemborosan anggaran, maka harus dibenahi.
  1. Terkait dengan munculnya kelompok-kelompok tertentu yang disinyalir berpotensi mengganggu ketertiban umum, perdamaian dan pembangunan Aceh, Saudara Gubernur perlu melakukan terobosan khusus melalui program-program pemberdayaan sehingga mampu menimalisir atau mencegah membesarnya kelompok-kelompok tersebut. Pemerintah Aceh perlu menyakinkan Pemerintah Pusat bahwa hanya lewat pemberdayaan ekonomilah yang mampu menimalisir potensi gangguan keamanan di Aceh bukan dengan pendekatan keamanan. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu menyakinkan Pemerintah Pusat dalam penggunaan kebijakan keuangan di Aceh dapat diberi kekhususan-kekhususan tertentu sehingga program-program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud di atas dapat dibenarkan dalam aturan pengelolaan keuangan daerah.
  1. Fraksi Partai Aceh, mendukung setiap langkah hukum yang sedang ditempuh dalam beberapa temuan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Muliakan

Saudara Kepala Pemerintah Aceh yang kami hormati

 

  1. Perencanaan; Fraksi Partai Aceh memberi apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang berhasil mendapat Anugerah Pangripta Nusantara. Namun indikator keberhasilan perencanaan daerah bukan semata-mata di ukur dari penghargaan ini. Fraksi Partai Aceh menilai, perencanaan pembangunan Aceh yang tertuang dalam dokumen APBA Tahun Anggaran 2014 belum memperlihatkan fokus yang jelas pembangunan Aceh. Tidak tergambar jelas perioritas utama pembangunan serta kurang memiliki kesinambungan dari APBA Tahun Anggaran 2013, masih terkesan tambal sulam.

 

Pansus DPRA masih melaporkan proyek-proyek terlantar, tidak berkelanjutan dan terancam menjadi bangunan hantu dan besi tua karena tidak dilanjutkan lantaran tidak mendapatkan perhatian perencanaan dan perhatian pendanaan.

Kepada Pimpinan DPRA, Fraksi Partai Aceh mengusulkan pembentukan Pansus proyek-proyek terbengkalai, serta melakukan pengkajian serta tingkat urgensi dan daya guna suatu pekerjaan tersebut supaya mendapat perhatian pendanaan ditahun 2016.

Pemerintah Aceh perlu membangun koneksitas perencanaan pembangunan pembangunan antara pusat dan provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota,

Koneksitas ini dalam bentuk persamaan persepsi pembangunan Aceh secara keseluruhan baik ditingkatan ide, pendanaan maupun pelaksanaan. Fraksi Partai Aceh mendukung rencana jangka panjang Pemerintah Aceh, menyusun peta jalan (road map) perencanaan penggunaan dana otsus sampai tahun 2027.

Hal ini penting dan perlu sehingga rencana pembangunan Aceh bisa terkoneksi dan berkelanjutan antara periode sekarang dengan periode-periode selanjutnya.

Dokumen petajalan ini menjadi kesadaran kepada segenap komponen politik di Aceh sehingga siapapun yang memimpin Aceh dimasa-masa mendatang memiliki tanggungjawab moral mensukseskan cita-cita pembangunan jangka panjang tersebut.

APBA merupakan cerminan dari perencanaan pembangunan Aceh. Melihat kepada APBA 2014, Pemerintah Aceh terlihat tidak fokus khusus pembangunan Aceh. Pemerintah Aceh belum menggali potensi-potensi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh sebagai contoh, Pemerintah Aceh

Pada tahun 2014 kami anggap lalai dalam melakukan interfensinya pada proyek regasifikasi arun, pemerintah tidak melakukan langkah persiapan terkait penglibatan diri diproyeknya menjadi kebanggaan masyarakat Aceh tersebut.

Padahal pemerintah Aceh disediakan 30 persen saham yang harus disetor melalui perusahaan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah Aceh. Proyek regasifikasi ini mampu mendulang PAD disektor migas, serta dapat menghidupkan sektor lainnya dikawasan Lhokseumawe dan Aceh utara.

DPRA melalui komisi III sudah memanggil Tim Regasifikasi Arun bentukan Gubernur Aceh. keterangan yang disampaikan tim tersebut memperlihatkan Pemerintah Aceh memang benar-benar lalai. Kelalaian tersebut berdampak pada Pendapatan Aceh.

Kini, proyek regasifikasi ini sudah berjalan, gas dari BP Tangguh Papua dimasukkan melalui pelabuhan eks PT Arun Aceh dan sudah mengalir melalui pipa darat kekawasan industri di Sumatera Utara.

Sekali lagi, kita hanya menjadi penonton dari aktifitas ekonomi tersebut. Kita menjadi penonton karena kelalaian Pemerintah Aceh

Untuk itu, kami Fraksi Partai Aceh mengultimatum saudara Gubernur Aceh, untuk menyelesaikan masalah keterlibatan kita dalam proyek regasifikasi Arun paling lambat 2 bulan setelah laporan LHP ini ditutup. Jika dalam waktu 2 bulan belum juga selesai, kami meminta kepada Saudara Gubernur untuk membubarkan Tim Regasifikasi gas tersebut dan membentuk personalia baru yang benar-benar professional.

Kami memberi apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang sedang melakukan negosiasi intensif supaya memperoleh posisi yang lebih menguntungkan dalam kerjasama regasifikasi Arun, tetapi faktor atau elemen waktu perlu dipertimbangkan sehingga kita tidak terjebak dalam ilustrasi “PREH BOH ARA HANYOET”.

  1. Irigasi dan Pertanian; Kami mengajak Pemerintah Aceh untuk memberi perhatian khusus kepada sektor pertanian, khususnya kepada petani dan nelayan karena disanalah mayoritas masyarakat Aceh bermata pencaharian. Penuntasan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dan nelayan merupakan langkah-langkah kongkrit mensejahterakan masyarakat Aceh.

Masalah utama dan mendasar sektor pertanian Aceh ialah tidak tersedianya jaringan irigasi. Luas total persawahan di seluruh Aceh ialah 320.979 Ha, dari jumlah ini yang dialiri oleh irigasihanya 195.455 Ha. Sementara 124.056 Ha masih berharap kepada kebaikan malaikat Mikail dan shalat Istisqa.

Petani kita, bukanlah petani manja. Bukan petani yang mengharap berbagai bantuan dari pemerintah baik bibit, pupuk dan ketersediaan pasar. Mereka warga kita yang memiliki daya juang dan daya tahan hidup yang kuat. Sekaligus memiliki etos kerja yang juga bagus.Yang dibutuhkan petani hanya satu; sawah-sawah mereka dialiri air.Tugas pemerintah Aceh ialah menjamin ketersediaan air di sawah-sawah mereka.

Dana Otsus Aceh harus mampu menjawab tantangan ini secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga di tahun 2027 tidak ada satu jengkal sawahpun yang tidak dialiri irigasi teknis.

  1. Perbankan, Bank Aceh dan BPR Mustaqim adalah Badan Usaha Milik Aceh yang ikut menyumbang Pendapatan bagi Aceh. Perusahaan plat merah yang setiap tahunnya meraup keuntungan dari aktifitas bisnisnya yang didukung oleh Pemerintah Aceh. Sayangnya, Bank Aceh khususnya masih terfokus kepada melayani kredit konsumtif pegawai negeri dan belum menunjukkan adanya kesungguhan peningkatan ekonomi masyarakat kecil khususnya disektor, pertanian, kelautan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan perkebunan.

Disisi lain, Pemerintah Pusat semakin meminimalkan penggunaan anggaran APBA untuk urusan yang bersifat konsumtif, hibah dan jenis-jenis bantuan sosial lainnya. Sementara masyarakat Aceh, pelaku ekonomi kecil masih membutuhkan stimulus pengembangan usaha dalam bentuk persediaan dana tunai. Pemerintah Aceh tidak boleh hanya berpangkutangan dan menjadikan kebijakan pusat sebagai pembenaran serta lari dari tanggungjawab pembiayaan bantuan dana tunai untuk sektor ekonomi kecil ini.

Pemerintah sebagai pemilik saham terbesar pada Bank Aceh perlu menyusun kebijakan-kebijakan di Bank Aceh supaya pelaku ekonomi kecil mendapat perioritas utama pelayanan pinjaman.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat Bank Aceh berada pada status bank dengan keuntungan yang berlimpahruah. Jika Bank Aceh menyambut positif tawaran ini, maka Fraksi Partai Aceh akan mendukung penambahan penyertaan modal untuk Bank Aceh.

  1. Perdagangan dan Pelabuhan; Kunci utama kelancaran perdagangan ialah tersedianya sarana dan prasarana perhubungan. Pelabuhan merupakan sektor utama dibidang ini. Pelabuhan adalah pintu dunia. Presiden Indonesia memberiperhatian besar untuk pembenahan dan pengembangan di sektor ini. Aceh berada pada geografi laut yang strategis; mari melihat keatas bukan ke bawah. Di atas kita dihubungkan dengan India, Eropa dan Timur Tengah. Disamping kita ada Malaysia dan Thailand.

Hanya dengan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, kita bisa menggapai negara-negara yang sudah duluan maju itu. Menggapai negara-negara yang maju itu bisa menjadi pintu lompatan kemakmuran bagi masyarakat Aceh.

APBA 2014 belum memberiperhatian kepada sektor ini.

Pemerintah Aceh perlu membangun sinkronisasi dan koneksi yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempermulus cita-cita luhur ini; untuk meningkatkan sarana fisik dan prasarana yang bersifat regulasi sehingga Aceh tidak memiliki kendala apapun untuk melakukan aktifitas ekspor impor secara langsung melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh.

Kita bersyukur, Pemerintah Pusat telah memberi perhatian khusus dengan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe. Fraksi Partai Aceh mengharapkan kepada saudara Gubernur supaya memberi perhatian lebih serius untuk mempercepat rampungnya Peraturan Pemerintah tentang KEK. Jika PP ini selesai dalam dua bulan kedepan, maka Fraksi Partai Aceh meminta Pemerintah Aceh memberi perhatian khusus dalam anggaran APBA 2016 guna memaksimalkan sarana dan prasarana kawasan ekonomi khusus tersebut.

  1. Berkenaan dengan permasalahan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang selama ini menjadi sorotan masyarakat Aceh dalam hal pelayanan pengobatan dan sistem birokrasi yang mempersulit para pasien berobat menggunakan kartu BPJS. Dalam hal ini, Fraksi Partai Aceh meminta kepada saudara Gubernur untuk mengevaluasi kerja sama Pemerintah Aceh dengan BPJS.

Dilihat dari pagu anggaran tahun 2014 yang dialokasikan sebesar Rp. 415 milyar untuk mengkofer 1,6 juta jiwa penduduk Aceh seharusnya mampu memberikan pelayanan prima. Namun hal ini jauh dari pada harapan bila dibandingkan dengan kerjasama Pemerintah Aceh dengan PT. ASKES yang hanya dialokasikan dana Rp. 418 Milyar tapi mampu melayani seluruh masyarakat Aceh yang memiliki KTP Aceh dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Untuk itu pula, kami mengusulkan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk membentuk Pansus terkait dengan permasalahan ini. 

 

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Muliakan

Saudara Kepala Pemerintah Aceh yang kami hormati

 

Akhirnya sampailah Fraksi kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya berserah diri kepada Allah SWT Fraksi Partai Aceh dengan ini dapat MENERIMA Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 untuk DITETAPKAN menjadi Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh, kami sampaikan di dalam Sidang Paripurna ke 5 Masa Persidangan II DPR Aceh tahun 2015. Akhirnya kapada Allah jualah kita berserah diri dan memohon ampunannya. Amin Yarabbal ’Alamin.

Hadanallah wa iyyakum ajma’in

Wabillahi taufiq wal hidayah

Banda Aceh, 13 Agustus 2015

FRAKSI PARTAI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

          Ketua                                                                   Sekretaris

   Kautsar, SH.I                                                   Abu Bakar Bin Usman

Ketua Dewan Penasehat      : Tgk. Akhyar Rasyid

Wakil Ketua                          : Ridwan Abu Bakar, S,Pd.I. MM

Anggota                                : H. Abdullah Saleh, SH.MH

                                             : H. Muhammad Amru, SE. M.So

Ketua Fraksi                         : Kautsar, SH.I

Wakil Ketua I                         : Usman

Wakil Ketua II                        : DR. Hj. Mariati MR. M.Si

Sekretaris                             : Abu Bakar Bin Usman

Wakil Sekretaris I                  : Adam Mukhlis, SH

Wakil Sekretaris II                 : Rusli

Bendahara                            : Hj. Siti Nahziah, SPd

Anggota                                : Tgk. Anwar Ramli, S.Pd

                                             : Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I

                                             : Tgk. Khalidi

                                             : Tgk. M. Harun, S.Sos

                                             : Saifuddin

                                             : Ermiadi Abdul Rahman, ST

                                             : Nurzahri, ST

                                             : Ir. Makhrum Thahir

                                             : Ummi Kalsum, S,Pd

                                             : Zulfadhli, A.Md

                                             : Effendi, SE

                                             : Sulaiman

                                             : Abubakar A. Latif

                                             : Azhari

                                             : Tarmizi

                                             : Muhammad Isa

                                             : Jainuddin, SE

                                             : Iskandar Usman Al-Farlaky, SH.I