Pak Mawardi Nurdin dan Penundaan Pilkada Aceh

Seorang pengusaha Cina asal Singapura bertanya kepada saya – pada acara ta’ziah malam pertama meninggalnya bapak Mawardi Nurdin di kediaman dinas wali kota Banda Aceh-. “Apa kelebihan Pak Mawardi, sehingga dia harus dikenang?”. Saya bingung, terlalu banyak kelebihannya. Belum saya menjawab, Cina itu sudah duluan menyodorkan jawabannya, “Pak Mawardi punya banyak relasi. Dia membangun Banda Aceh dengan relasi yang dimilikinya”. Saya tertegun sejenak. Cina itu terus ‘nyocor’ bercerita tentang relasi-relasi Pak Mawardi. Dia menyamakan wali kota Banda Aceh ini dengan Ahok, ketika menjabat bupati Belitung Timur.

Terlalu singkat saya mengenal Mawardi Nurdin. Ketika pemilihan walikota tahun 2006, Abu saya (Muhammad Yus), bercerita tentang sosok Mawardi, anak seorang pejuang. Orang tuanya, Tengku Nurdin asal Indrapuri, Aceh Besar, menjadi ketua PPP Pidie (Partai Persatuan Pembangunan) sekaligus ketua DPRK Pidie era 70-an. Pernah ditangkap awal 80-an karena dicurigai terlibat Aceh Merdeka dan ditahan di kantor Polisi Militer Banda Aceh.

“Dia seorang teknokrat”, kata Abu mengagumi. Saya yakin saat itu Abu sedang berkampanye supaya saya memilih pasangan Mawardi-Iliza sebagai walikota Banda Aceh. Menurut saya, Abu ingin saya mendukung Iliza dari PPP dengan cara menawarkan Mawardi sebagai penarik perhatian. Inilah politik!.

Warga kota, angkat topi dengan kepiawaian Pak Mawardi mengelola Banda Aceh. Setelah lima tahun pemerintahannya, sekalipun saya tak pernah bertemu dengannya. Hingga pada suatu hari tercetus ide melakukan gerakan penundaan Pilkada Aceh pada 2012. Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haitar menyetujui proposal politik saya; Partai Aceh perlu merangkul partai-partai nasional (Parnas) dalam rangka penyelesaian konflik regulasi Pilkada Aceh. Bahwa, tarik-menarik sengketa Pilkada Aceh tidak boleh dibiarkan hanya terjadi antara parlemen Aceh dan pemerintah pusat saja. Perlu ada pemangku kepentingan lain yang sebenarnya memiliki pengaruh lebih dasyat. Adalah Parnas, empunya kebijakan politik di Jakarta, sekaligus menguasai sejumlah kursi diluar Partai Aceh.

Lantas darimana kita memulai?. Saya menyodorkan nama-nama untuk pertemuan awal. Sarapan pagi di mess meutroe Jl. Residen Danusubroto, Banda Aceh. Pertemuan putaran pertama ini dimulai dari tiga partai besar di Aceh dan nasional; Golkar, Demokrat dan PAN. Saya menuliskan sendiri nama Pak Mawardi, kepada Yang Mulia yang kini sudah menjadi Wali Nanggroe Aceh. Dari sanalah, saya kemudian memiliki kesempatan bekerja dekat bersama Pak Mawardi. Dari satu pertemuan ke pertemuan lain, dari Aceh sampai ke Jakarta. Koordinasi serta langgam kerja sangat strategis dan efisien. Beliau pemimpin yang tak bertele-tele. Cepat mengambil keputusan dan tidak “meu aneuk ye” (kebijakan yang berubah-rubah). Perasaan saya sedang bekerja dengan teman yang memiliki usia sama, padahal beliau lebih muda tiga tahun dibanding Abu saya. Pak Mawardi dipilih sebagai koordinator koalisi Parnas dan Parlok Aceh, yang menolak calon independen dan menuntut adanya penyelesaian konflik regulasi dalam pelaksanaan Pilkada Aceh. Sikap Mawardi tidak bisa diterima sebagian teman-teman di Partai Demokrat (PD) Aceh. Hal ini disebabkan, Partai Demokrat sudah final mencalonkan pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Disisi lain, ada yang menginginkan supaya Partai Aceh (PA) tidak mendaftarkan diri. Bila demikian, kandidat yang tersisa hanya Irwandi, Muhammad Nazar, Abi Lampisang dan Darni Dawood. Pak Mawardi berpikiran lain, Bila PA tidak ikut Pilkada, berdampak tidak baik untuk Aceh. Hal ini disebabkan kursi PA di parlemen sangat dominan. Ditambah lagi keterwakilan KPA (Komite Peralihan Aceh), sebagai organisasi mantan pejuang akan liar, karena kehilangan ‘cantelan’ politiknya. Aceh terancam dalam konflik lagi. Kecintaannya kepada Aceh melebihi kecintaan pada partainya sendiri. Sebagai sikap mendukung penyelesaian konflik regulasi Pilkada Aceh, Pak Mawardi ikut menyetujui tidak mendaftarkan kandidat dari partainya (Nazar-Nova) ke KIP, sebelum ada kejelasan persoalan calon independen (penghapusan pasal 256 UUPA). Atas kerjasama semua pihak, Pilkada Aceh ditunda (dibuka dan ditutup pendaftaran kandidat) sampai dua kali.

Pak Mawardi selaku koordinator tim, bekerja menggunakan semua relasi yang ada, mengkoordinatori ketua-ketua Parnas di Aceh. Saya rasa, bukan pekerjaan mudah. Dalam bekerja, beliau terlihat sungguh-sungguh serta tidak bermuka dua layak biasanya politisi. Partai Demokrat Berkhianat Dari semua rentetan gerakan yang dilakukan di Jakarta, dapat disimpulkan satu-satunya cara menyelesaikan pertikaian regulasi terkait calon independen hanya lewat gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi).

Keputusan politik pemerintah pusat menunda pelaksanaan Pilkada -sembari menunggu keputusan MK-, yang akhirnya memutuskan calon independen diperbolehkan ikut Pilkada Aceh, sekaligus memerintahkan KIP membuka kembali pendaftaran kepada siapapun yang ingin mendaftar diri sebagai kandidat gubernur. Keputusan ini dilakukan supaya peluang kandidat  PA bisa mendaftar kembali. Tahapan Pilkadapun mendapat pergeseran waktu lagi. Disinilah muncul perbedaan persepsi antara Pak Mawardi dengan PA.

Sedari awal, ‘deal bawah tangan’ antara Parnas dan PA ialah, apapun keputusan MK dan pemerintah pusat, jika digeserkan waktu yang memberi kemungkinan PA untuk mendaftar kembali, maka PA akan mendaftarkan kandidatnya. Tapi, jika kemungkinan mendaftarkan PA tidak diakomodir, maka semua partai yang tergabung dalam koalisi tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada. Jadi –sekali lagi- deal koalisi-nya bukan pada calon independen atau bukan, karena keputusan itu adalah ranah MK. Parnas tidak setuju dengan calon independen, tetapi keputusan tentang itu sangat tergantung ketokan palu MK. Parnas berkeyakinan keputusan MK final, mengikat dan dapat berlaku tanpa bisa diganggu gugat. Sementara PA berkeyakinan keputusan MK -atas dasar pendapat Iskandar A. Gani, Yahya Muadz, Abdullah Saleh, Adnan Beuransah dan Dr. Rafiq, – tidak bisa mengutak atik atau melangkahi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sebagai solusinya perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Internasional, yang lembaganya tak pernah dikenal dalam tata hukum yang ada.

Dalam tarik menarik terjemahan hukum diatas, kepada saya pak Mawardi mengatakan tugasnya sudah selesai. Mendobrak Jakarta supaya tidak pernah bermain-main dengan UU No.11 tahun 2006 sekaligus mengantar PA untuk bisa mendaftarkan kembali kandidatnya, dan ini sesuai dengan kesepakatan awal. Pak Mawardi juga bingung dengan definisi hukum dari PA. Ia sepenuhnya menyerahkan itu kepada PA. PD harus mengambil sikap mendaftarkan kadidat, karena sudah diputuskan oleh pimpinan pusat di Jakarta. Apapun cerita, PD tidak menjadi bagian dari koalisi menaikkan Zikir (Zaini-Muzakir) karena tugasnya hanya mengantar Zikir bisa mendaftar, sementara PD sedari awal memang sudah memiliki kandidatnya sendiri. Disinilah kebesaran hati seorang Pak Mawardi, orang Aceh yang tidak ingin melihat Aceh kembali ke konflik yang tidak perlu. Darinya saya mendapat pesan bahwa Aceh masa akan datang ada ditangan pemuda dan generasinya sudah selesai.                                                                                  ——-

Tulisan ini sengaja saya buat untuk menjelaskan posisi Pak Mawardi. Yang pada hari “H”, PD mendaftarkan Nazar-Nova, beredar sms berantai bahwa Pak Mawardi telah melakukan pengkhianatan politik dengan mendaftarkan kandidat dari partai yang ia pimpin. Saya sebagai pelaku sejarah, ingin menyampaikan bahwa Pak Mawardi memiliki jasa yang besar sehingga Zikir bisa ikut kontes Pilkada Aceh. Semoga beliau dilapangkan kuburnya dan diberi balasan yang setimpal dengan kebaikannya. Amien.

—-