Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haytar.

Malik Mahmud Al-Haytar. Hari ini resmi dipanggil dengan sebutan Paduka Yang Mulia setelah dilantik menjadi Wali Nanggroe di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Beliau tidak lagi milik kelompok pejuang saja, tetapi orang tua yang membimbing dan memperpersatukan anak-anaknya untuk tujuan mulia; Aceh yang lebih baik.

Laqab Paduka Yang Mulia tidak asing bagi yang pernah bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka. Meski tanpa sumpah dan pelantikan, gelar serupa sudah sejak lama ditabalkan kepada Hasan Tiro pendiri gerakan tersebut.

Wali Nanggroe Aceh
Wali Nanggroe Aceh

Sebutan ini dulunya tidak sekedar penghormatan kepada pimpinan. Sebutan ini mengandung subtansi perlawanan serta pengakuan diri (syahadah). Adanya kepemimpinan baik dari segi sosok mahupun teritori; Aceh adalah bagian yang terpisah dari Indonesia, dengan pemerintahan di negeri pengasingan.

Panggilan Paduka Yang Mulia pada masa itu, memiliki subtansi ideologis mahupun politis. Ia merupakan sejarah, tuntunan politik dan simbolisasi pada identitas politik perlawanan Aceh. Paduka Yang Mulia disini –mungkin- punya kadar yang hampir sama dengan sebutan Dalai Lama di Tibet.

Pemakaman Yang Mulia Hasan Tiro juga merunut pada identitas perlawanan dan legacy perjuangan. Beliau dimakamkan di samping nenek moyangnya yang terkenal sebagai pelaku perlawanan kolonial Belanda.

Hari ini, Pelantikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe di gedung DPRA, tidak lagi pada ruh dan dimensi yang sama dengan sebelumnya. Lembaga itu bukan lagi cerminan dari perlawanan, tetapi sudah menjadi bagian dari kekuasaan yang nyata; salah satu lembaga Muspida (Musyawarah Pemerintah Daerah) Aceh.

Perdamaian Aceh telah memberi kemungkinan kelompok perlawanan “melanjutkan” aktivitas perjuangan melalui mekanisme yang ada. Menghapus hasrat kemerdekaan Aceh dan memupuk keinginan memajukan dan mensejahterakan rakyat.

Negara memberi fasilitas kepada mantan pejuang untuk membuktikan darma bakti mereka. Salah satunya, –selain partai politik lokal- ialah lembaga Wali Nanggroe, yang kini dan kedepannya menjadi instrumen pembangunan. Bukan  perlawanan.

Pertama sekali bertemu beliau akhir Desember 1999 di Singapura. Saya bersama dengan beberapa pimpinan mahasiswa dan ulama yang bergabung di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Kami bersilaturahmi dalam rangka merentas jalan damai penyelesaian konflik Aceh. Kunjungan tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Abdurahman Wahid.

Seminggu sebelum berkunjung, nama Malik Mahmud yang akrab dipanggil Meuntroe terus menerus menjadi kosentrasi pikiran. Beliau sangat misterius. Setiap sumber yang saya tanya –termasuk teman-teman GAM yang saya kenal-, semuanya hampir tak tahu pasti bagaimana sosok beliau.

Bagi saya, mengenali sosok yang akan kita temui dalam satu pertemuan penting adalah hal yang wajib, sehingga tujuan yang diinginkan optimal tercapai.

Dalam kunjungan kali ini, saya tidak mendapat bayangan apapun tentang orang yang ingin saya temui. Rumor bahwa beliau, pribadi yang layaknya hantu, mafia senjata api, pengendali utama serangkaian gerakan kekerasan di Aceh, sosok yang tak banyak bicara, dan pastinya pemarah. Dalam bayangan saya Malik Mahmud mungkin seperti Alpacino pada film The Godfather.

Bayangan itu seratus persen terbalik. Beliau ibarat seorang ayah dan saudara,  menyambut keluarga yang datang dari sebuah negeri terpencil; dimana kebudayaannya berada dibawah standar modernisasi Singapura.

Meuntroe menuntun kami, bagaimana membeli dan menggunakan MRT (Mass Rapid Transportation). Menjelaskan dengan semangat, bagaimana sebuah stasiun kereta api yang setiap harinya mengelola jutaan jiwa pengguna jasa, hanya diatur oleh beberapa tenaga manusia saja. Selebihnya komputer dan mesin.

Beliau bertindak bak pemandu wisata, berceramah terus menerus, meski sambil berdiri dalam MRT, atau sedang berjalan di trotoar Singapura yang asri. Menjelaskan kehebatan Singapura mengatur negerinya. Sebuah negara yang tak memiliki sumber kekayaan alam, tapi menjadi raja di Asia Tenggara. Meuntroe tidak sedang berpidato tentang Aceh Merdeka. Tersirat dibenak saya beliau sedang menjelaskan, jika suatu saat Aceh ditakdirkan Merdeka, kita akan bawa Aceh menyamai Singapura.

Malam sebelum berpisah kembali ke Banda Aceh, saya berkesempatan bertemu  secara privat. Diundang kerumahnya yang nyaman dan bercerita tentang perjuangan. Beliau menjelaskan, “Apapun rencana kita tentang Aceh, tak akan bisa tercapai bila tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak terkoordinasi satu dengan yang lainya”.

Beliau mengkritisi pelaksaan Sidang Umum Masyarakat Penuntut Referendum (SU MPR) yang baru saja dilaksanakan pada 8 Nopember 1999, yang tidak sedari awal direncanakan bersama dengan GAM.

Menurutnya, jika dikomunikasikan jauh hari sebelumnya mungkin massa yang datang bisa melebihi dari jumlah saat itu. Koordinasi dan kerjasama sesama pejuang menjadi sangat penting.

—-

Kini, beliau sudah menjadi Paduka Yang Mulia. Ada kalangan masih memendam rasa tak tahu tentang lembaga Wali Nanggroe.

Bagi mereka, sepintas terkesan menghidupkan kembali monarki yang telah hilang. Padahal, Aceh sudah lama menjadi bagian dari republik yang mendewakan rakyat bukan dinasti.

Mesin Wikipedia menerjemahkan kata monarki sebagai istilah, untuk menyebut sistem pemerintah yang dipimpin seorang raja. Memerintah seumur hidup dan mewariskan kepada dinasti sesudahnya.

Merujuk kepada istilah diatas, saya tidak menemukan ada pertautan darah dari seorang Hasan Tiro kepada Malik Mahmud.

Begitu juga sesudah beliau mangkat nantinya. Kewalian tidak serta merta diserahkan kepada silsilah keturunan sesudahnya. Semua kembali kepada mekanisme qanun, yang dibuat para wakil rakyat pemenang pemilihan umum.

Bertanya kepada Paduka Yang Mulia, tentang ambisinya menjadi Wali Nanggroe, beliau menjawab sebagai tanggungjawab sejarah melaksanakan butir-butir perjanjian Helsinki. “Jika kita tidak menghormati apa yang pernah kita sepakati, maka siapa lagi yang akan menghormati itu”.

Meski ada kelompok yang “sekilas” melihat; sudah tidak relevan dengan perkembangan politik kekinian. Adalah tugas pemangku kepentingan perundingan Helsinki untuk menjalankan amanah itu secara konsisten dan konsekuen. Setidak-tidaknya telah diletakkan dasar  bentuk pemerintahan sendiri untuk Aceh.

Seterusnya, waktu dan realitas masa depan akan memberi terjemahan sendiri terhadap bentuk lembaga kewalian tersebut. Yang pasti; hukum adalah produk dari interaksi kepentingan politik. Politik pulalah yang menjadi penerjemah selanjutnya.