Nostalgia Perlawanan

Ada banyak cara orang Aceh bernostalgia tentang konflik di kampungnya. Kebanyakan orang Aceh –persis film Hindustan- senang dengan hal-hal bernuansa patriotik dan pengorbanan. Saya mencoba mengambil cara lain mengenang konflik dan sembilan tahun perdamaian Aceh.

Tulisan ini saya dedikasikan untuk adik-adik di Komunitas Kotak Hitam yang bekerjasama dengan BEM FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unsyiah. Mereka bersusah payah memperingati 9 tahun perdamaian Aceh dengan pemutaran film dan diskusi di bioskop darurat, yang sengaja dibuat di Taman Sari Banda Aceh.

 —

Suatu ketika sekitar tahun 2000, saya ngobrol dengan Teuku Kamaruzzaman, S.H, salah seorang juru runding Gerakan Aceh Merdeka, di Hotel Kuala Tripa Banda Aceh. Beliau akrab dipanggil Ampon Man.

Obrolan tentang asal muasal konflik Aceh. Ada perbedaan pendapat diantara kami. Menurut Ampon Man konflik ini muncul sebab ‘maruah atau dignity’ yang diinjak-injak oleh komponen asing (baca; Jawa-Jakarta). “Harta kita dirampas, kewenangan kita ditiadakan. Ketika kita melawan, mereka membunuh dan memperkosa perempuan-perempuan kita”. Kata Ampon Man.

Sementara menurut saya, perlawanan Aceh disebabkan tindakan pemiskinan struktural oleh negara.

Bila masyarakat kaya; memiliki akses kepada pekerjaan, pendidikan dan tentunya kewenangan-kewenangan (kekuasaan), maka masyarakat tak akan melakukan pemberontakan.

Sementara faktor sejarah, dendam, pride atau kebanggaan kepada Aceh, hanya menjadi pembungkus dan motivator gerakan perlawanan.

Ampon Man menafikan persoalan ‘kemiskinan’ sebagai asal muasal konflik Aceh.

Beliau mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai kelas menengah, bagian dari elit ekonomi dan politik di Kabupaten Aceh Utara, lalu bergabung bersama Gerakan Aceh Merdeka.

Pertanyaannya; “Apakah saya melakukan perjuangan lantaran ekonomi? Karena kemiskinan?”.

Kata Ampon Man, “Kita melawan karena maruah, kebanggaan dan nasionalisme ke-Acehan”. Saya melihat dirinya seperti Lord yang menjadi patriot di abad pencerahan.

Saya setuju dengan Ampon Man tentang maruah dan kebanggaan.  Tapi, itu muncul setelah hal-hal mendasar manusia selesai.  Sentimen maruah dan kebanggaan muncul diatas sendi-sendi kemiskinan dan pengetahuan akan masa lalu sejarah kolektif kita masyarakat Aceh. Lalu, tumbuh solidaritas kekompakan melakukan perlawanan, kemudian membentuk sebuah imajinasi baru tentang masyarakat setelah kemerdekaan Aceh. Ben Anderson menyebutnya masyarakat imajiner; embrio sebuah nasionalisme.

 —

Suatu ketika (zaman konflik dahulu), saya berkunjung ke Kuala Lumpur. Dijemput Nur Djuli. Dari airport ke kota, kami menempuh perjalanan menggunakan mobil pribadi. Melewati jalan bebas hambatan yang besar-besar. Kiri dan kanan berdiri apartemen, mulai yang menengah sampai kondominium mewah.

Nur Djuli menyampaikan kepada saya, “Malaysia memberi banyak kemudahan kepada rakyatnya. Disini, orientasi masyarakat ialah bekerja mencari uang untuk menutup semua kebutuhan dan kenyamanan hidup yang mereka nikmati lewat fasilitas kredit perbankan. Banyak kesempatan yang disediakan negara sehingga masyarakat tak punya alasan menjadi miskin”.  Tentu, tak punya alasan melakukan pemberontakan.

Malaysia, negeri yang menyediakan kebebasan berdemokrasi memberi kesempatan kepada masyarakat berekspresi secara politik. Disana tumbuh pesat partai-partai oposisi yang memiliki kebebasan melakukan propaganda terbuka disetiap negeri. Beberapa kali saya menghadiri acara-acara yang diadakan oleh oposisi. Tokoh-tokoh mereka berpidato berapi-api, menghasut dan menyerang pemerintah tanpa memberi ampun.

Saya membayangkan, jika pidato seperti itu dilakukan di Aceh, pastinya setelah pidato usai, pengunjung akan menyerang semua bentuk simbol yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Tapi, hal seperti ini tidak terjadi di Malaysia.

Apa yang membedakannya dengan Aceh? Malaysia memiliki struktur ekonomi yang lebih menjanjikan kepada masyarakat. Struktur dan infrastruktur kapitalisme Malaysia menunaikan janjinya tentang “Siapa yang bekerja keras, pasti akan berjaya”. Dalam negeri seperti  ini, negara tak memberi celah dan alasan sedikitpun kepada benih-benih ekstrimis berinkubasi.

Setelah Soeharto berhasil kita turunkan pada Mei 1998, fokus utama perlawanan mahasiswa beralih ke perjuangan penegakan HAM – Hak Asasi Manusia.

Saya mengelilingi kampung di Pidie dan Aceh Timur. Melakukan investigasi serta penggalangan perlawanan masyarakat supaya ikut berpartisipasi bersama elemen mahasiswa dan LSM menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Aceh.

Ada fenomena lain yang tumbuh serta berkembang  dalam kesadaran masyarakat Aceh saat itu. Kejatuhan Soeharto terus diikuti dengan perjuangan mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Indonesia.

Setiap korban yang saya temui, semuanya bertanya, “Apa pendapat saya tentang Indonesia?”.  Pertanyaan yang dapat saya mengerti.

Sekembali ke Banda Aceh, saya mendiskusikannya bersama seorang teman, .. Aguswandi. Sekjend Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat. Menurut saya, kenapa kita –mahasiswa- tidak secara lansung ikut bersama elemen rakyat berjuang memproklamirkan negara Aceh yang berbeda dari Indonesia? Kenapa kita tidak berani mendukung GAM? Gerakan Aceh Merdeka.

Agus, balas bertanya kepada saya. “Apa esensi hidup dan bernegara?” Saya jawab, “Bebas dan sejahtera”.

“Lantas, apa kamu bisa menjamin, bila Aceh Merdeka kebebasan dan kesejahteraan akan bisa kita dapat?”, Tanya Agus.

“Apakah dengan Indonesia, bila reformasi ini berhasil, kamu tidak yakin kebebasan dan kesejahteraan bisa kita raih bersama-sama?”. Tanya Agus menyerang.

“Jika kita bisa dapatkan kebebasan dan kesejahteraan tanpa perlu negara, lantas untuk apa negara? Kita tidak perlu berspekulasi terhadap hal-hal yang belum pasti. Terlalu besar resikonya”. Tutup Agus.

Kami memadai perjuangan ini hanya untuk kebebasan dan kesejahteraan tanpa perlu batas wilayah. Berjuang untuk kebebasan diri sendiri dan menghargai kebebasan yang lainnya. Termasuk menghargai keyakinan politik sebagian masyarakat Aceh yang ingin mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Indonesia. Inilah landasan pikir kami kenapa harus memperjuangkan referendum Aceh.

Banda Aceh,12 Agustus 2014