Masa Depan Demokrasi dan Kepemimpinan Aceh

Pada sistem otoriter, negara menandakan selera pemegang kekuasaan. Pada sistem demokrasi, negara adalah perwakilan kebudayaan rakyat. Pemerintahnya jadi bayangan lansung karakter masyarakat pemilih. Memperbaiki demokrasi di negara demokratis adalah memperbaiki kebudayaan masyarakatnya.

Saya ingat pernyataan Presiden Soeharto diujung kekuasaan orde baru, ketika ditantang membangun demokrasi liberal. Dia menjawab, “Masyarakat Indonesia belum siap dengan demokrasi barat”.

Kini saya terpikir dengan pernyataan sang mantan diktator itu, bahwa masyarakat kita belum siap benar dengan demokrasi yang sepenuhnya. Demokrasi kita masih berjalan ditataran prosedural dan simbolik bukan demokrasi yang subtantif.

Ditataran regulasi dan praktek pemerintahan, demokrasi Indonesia berdiri diatas pilar trias politica, ditunjang dengan kebijakan kebebasan berserikat, berbicara dan berkumpul. Serta regulasi partai politik yang memberi ruang kepada setiap warga negara membangun partai politiknya. Demokrasi kita berada diperingkat yang liberal. Situasi ini adalah cita-cita pejuang demokrasi Indonesia.

Apakah kita sudah menuju kepada cita-cita demokrasi? Cita-cita melahirkan kepemimpinan yang mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia?

Mari tidak membebani demokrasi dengan semua cita-cita kita. Demokrasi tidak diciptakan untuk membawa semua kepentingan nilai yang kita anut. Demokrasi hanya “pintu gerbang” atau “iklim yang sehat” kepada semua kelompok kepentingan, untuk saling bermuamalah dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Politik Demokrasi Prosedural

Demokrasi prosedural adalah sistem politik yang bicara tentang mekanisme peralihan kekuasaan serta mekanisme pengambilan dan pelaksanaan kebijakan negara. Demokrasi prosedural bicara tentang mesin demokrasi. Bagaimana sebuah demokrasi dilaksanakan oleh negara.

Pemilu dan Pilkada adalah bentuk dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Disini demokrasi ialah penjelmaan beauty contest (lomba kecantikan). Semua kelompok politik berlomba untuk dipilih masyarakat sebagai pemimpinnya, dipilih untuk mewakili karakter, kepentingan dan cita-cita mereka.

Dalam prakteknya, politik demokrasi prosedural sering sekali jadi ajang komoditi ekonomi. Kelompok relawan pemenangan berpartisipasi hanya sekedar mengharap ada jasa sewa mobil, biaya operasional penggalangan dukungan atau janji limpahan ekonomi setelah menang nantinya.

Begitu juga dengan lembaga pelaksana pemilu atau pilkada ditingkat terendah, aparatur desa dan lain sebagainya. Semua memiliki rate tertentu.

Wabah politik uang mulai merasuki masyarakat kita akibat liberalisasi politik yang diikuti miskinnya gerakan ideologis dan miskinnya masyarakat kita. Bahwa gerakan politik ideologis belum berhasil memberi nilai lebih perbaikan nasib masyarakat Aceh.

Prakmatisme politik tidak hanya ditingkat kontestan tapi juga diikuti masyarakat pemilih. Menjadi pemimpin atau wakil rakyat diasumsikan akan memiliki hubungan dengan akses kekayaan, akan menikmati keistimewaan-keistimewaan sosial dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian berbondong-bondong orang mencoba peruntukan nasib di setiap pelaksanaan politik prosedural. Ajang Pemilu dan Pilkada adalah mekanisme yang memfasilitasi jalan mendapat pekerjaan tetap dan perubahan nasib para pengangguran yang menamakan diri politisi.

Masyarakat pemilih juga memaknai politik prosedural sebagai mekanisme pergantian elit dalam masyarakat. Ada anggapan dalam setiap Pemilu dan Pilkada mereka sedang berjuang mengantarkan elit-nya menjadi orang kaya baru dengan limpahan kemewahan hidup. Dengan begitu, masyarakat pemilih memiliki hak terhadap kemewahan tersebut. Masyarakat jadi pamrih, merasa memiliki andil dan modal terhadap kesuksesan si-elit.

Politik pamrih atau tepatnya “balas budi uang receh” ini –lantas- jadi masalah baru dalam politik pelaksanaan negara. Para politisi akan terbiasa dengan tujuan capaian-capaian kecil pelaksanaan pemerintahan. Akan terbiasa dengan politik uang, program-program kerakyatan yang sifatnya konsumtif dan politik ala sinterklas.

Situasi ini terjadi lantaran partai politik gagal melakukan pendidikan politik. Partai politik idealnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, Partai cenderung berfikir praktek politik sederhana yaitu bagaimana menang dalam pemilu atau pilkada saja.

Ditengah gempuran prakmatisme politik, Partai Aceh juga mengkampanyekan sikap permisif dalam kampanye dengan slogan “Ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya”. Inilah sikap berdamai dengan situasi yang ada. Sikap yang memahami masyarakat kita miskin dan masyarakat kita memerlukan uang. Ketika mengatakan jangan ambil uang, lantas apa yang bisa kita berikan? Dalam Pemilu dan Pilkada kita juga tidak bisa memberikan apa-apa selain janji.

Demokrasi Subtantif

Perjuangan demokrasi bukan saja perjuangan politik prosedural yang bekerja menyiapkan fasilitas pergantian kekuasaan semata. Bukan hanya politik yang mengatur mekanisme pengambilan kebijakan dan pelaksanaan negara saja. Lebih dari itu, demokrasi ialah bagian dari perjuangan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, mengakui pluralisme, mengakui hak orang lain, berkesetaraan gender, anti kekerasan, berkontestan secara jujur dan berani mengatakan “tidak” terhadap politik uang.

Inilah nyawa yang menghidupkan demokrasi prosedural. Nilai-nilai ini berangkat dari karakter dan kesadaran masyarakat.

Ditilik dari sejarah, pemilik demokrasi yang sebenarnya adalah masyarakat kelas menengah. Masyarakat yang sudah menyelesaikan kontradiksi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat yang gandrung dan memiliki akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kualitas demokrasi akan dapat dicapai pada masyarakat yang memiliki jumlah kelas menengah lebih besar; semakin besar kelas menengahnya, semakin bagus kualitas demokrasinya.

Ketika ekonomi bagus, tentu masyarakat akan mendapat fasilitas pendidikan yang bagus pula, masyarakatnya akan melek ilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap bacaan berkualitas dan melek informasi global. Dengan begitu, akan membentuk karakter baru masyarakat dan sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi kita dari prosedural semata kepada demokrasi yang kualitatif dan subtantif.

Dalam sistem demokrasi, pemimpin yang baik dan ideal hanya akan lahir dari masyarakat yang berkualitas. Dalam sistem demokrasi, pemimpin itu adalah refleksi dari masyarakatnya. Pemimpin yang baik lahir dari iklim demokrasi yang baik pula dan dari situasi masyarakat yang siap melahirkan kepemimpinan yang bagus.

Untuk itu, musuh utama demokrasi di era liberalisme adalah kemiskinan dan kebodohan. Harusnya agenda pejuang demokrasi selanjutnya adalah mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

Disamping itu, politik prosedural juga penting. Hal ini menyangkut mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam koridor demokrasi. Bahwa politik –ujung-ujungnya akan diuji lewat politik prosedural. Namun, politik prosedural tidak akan bekerja efektif, selama demokrasi subtantif belum terwujud. Kualitas prosedural itu sangat ditentukan oleh kualitas masyarakatnya.

Masa Depan Kepemimpinan Aceh

Kepemimpinan Aceh sangat ditentukan oleh kualitas masyarakat dalam berdemokrasi. Pemimpin yang baik akan lahir dari masyarakat yang baik pula.

Secara umum kepemimpinan Aceh pasca damai masih dalam koridor evolusi perjuangan perebutan kewenangan antara pusat dan daerah. Sebuah kesadaran yang mewakili sejarah pergumulan politik Aceh-Jakarta sejak Indonesia merdeka.

Semua partai politik, lokal mahupun nasional menggunakan issu tersebut untuk meraih simpati masyarakat. Kepemimpinan Aceh kedepan harus mewakili dua kepentingan yaitu; pelaksanaan amanah pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan MoU Helsinki sebagai pijakan dasar pembangunan dan kemajuan Aceh dimasa yang akan datang.

Kepemimpinan Aceh kedepan harus mampu melahirkan sosok yang memiliki hubungan dengan apa yang pernah terjadi di Aceh. Memiliki sensitifitas kondisi Aceh masa lampau, punya rekam jejak perjuangan masyarakat, memiliki wawasan tentang Aceh masa depan, networking yang bagus baik di Aceh, nasional mahupun internasional serta punya pengalaman organisasi yang cukup.

Kita memerlukan sosok berpikiran cerdas, bertangan kuat dan berhati ikhlas.

Masyarakat sipil harus bisa melahirkan kriteria kepemimpinan Aceh masa depan. Lalu, disosialisasikan kepada masyarakat hingga menjadi issue utama sekaligus petunjuk alternatif kepada masyarakat pemilih tentang calon pemimpin kedepan.

Pada akhirnya saya percaya dengan pikiran Ulil Abshar Abdal yang dipetik dalam twitter-nya bahwa “Kemajuan dalam sebuah negara demokrasi bersifat kumulatif. Pemerintahan yang satu menyempurnakan pemerintahan sebelumnya, dan begitu seterusnya”.

 

Banda Aceh,17 Maret 2015

Disampaikan dalam Konferensi Masyarakat Sipil Aceh
Dilaksanakan oleo The Aceh Institute di Hotel Hermes Palace pada hari yang sama.

 

 

 

 

  • Win Wan Nur

    Idenya umum dalam demokrasi, pemerintah ya cerminan rakyatnya. Cuma untuk memahaminya perlu penjelasan panjang seperti ini