Korupsi dan Utilitas Manusia

Hari anti korupsi 10 Desember baru saja berlalu. Izinkan saya menulis pandangan latar tentang korupsi dalam kontek budaya politik dan kekuasaan.

Durasi 1995-1997, saya aktif di kelompok diskusi mahasiswa, mengikuti banyak seminar dan pelatihan yang difasilitasi senior dinorganisasi intra mahupun ektra kampus.

Setiap diskusi atau acara semacam itu selalu bermotivasi menggalakkan semangat kritisme mahasiswa sebagai agen perubahan.

Yang menjadi pemateri seringnya para kanda mantan aktivis era 80-an, 70-an bahkan angkatan 66 yang kesohor mampu menggayang PKI dan Orde Lama.

Dalam setiap momen itu, saya selalu bertanya kepada para kanda tersebut sehabis beliau bernostalgia tentang patriotisme mahasiswa tempo dulu dalam membela kebenaran.

Pertanyaan saya, “Kenapa para aktivis, mantan demontran jalanan ketika kelak menjadi bagian dari kekuasaan baik sebagai politisi, pengusaha mahupun birokrat sering menjadi pelaku semisal korupsi, kolusi dan nepotisme padahal ketiga hal tersebut pernah menjadi motivasi dalam melawan kekuasaan sebelumnya. Hal ini semacam lingkaran setan yang terus berulang tanpa ada generasi yang mampu keluar. Saya memberi contoh nama-nama senior yang sebelumnya menjadi aktivis angkatan 66 yang menjadi bagian dari kabinet presiden Soeharto”.

Saya merasa keren dengan pertanyaan ini yang menurut saya melambangkan keberanian dan kecerdasan. Inilah pertanyaan andalan saya.

Terkait pertanyaan tersebut, saya tak pernah puas dengan jawaban pembicara saat itu. Terlalu mengambang, abstrak dan tidak empirik.

Ketika menjadi Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA medio tahun 2014-2017, saya sering diundang memberi materi dalam diskusi dan pelatihan mahasiswa. Pertanyaan sama yang pernah saya tanyakan ketika mahasiswa dulu ditanya ulang oleh adik-adik yang baru tumbuh menjadi aktivis mahasiswa.

Saya seperti melihat diri saya pada mereka. Dalam benak saya mereka pasti bangga bisa bertanya semacam itu kepada saya, bertanya sambil memberi “jeb-jeb” kecil mengkritik eksistensi saya sebagai mantan aktivis yang menjadi pejabat daerah.
***

Saya mencari tahu apa latar belakang terjadinya korupsi oleh para birokrat dan pollitisi meninggi di negara-negara berpenduduk miskin. Apalagi korupsi tersebut ikut menyeret keterlibatan para mantan aktivis yang sebelumnya punya integritas aktivisme.

Dibanyak kejadian justru pelaku korupsi adalah orang-orang baik, royal dan loyal.

Saya tak pernah percaya dengan naluri buruk pada manusia. Saya selalu percaya kalau manusia adalah individu rasional yang selalu digerakkan oleh dua motif; kepentingan atau keterpaksaan.

Fukuyama dalam bukunya Identitas; tuntutan atas martabat dan politik kebencian menjawab pertanyaan saya ini.

Menurutnya manusia tidak selalu digerakkan oleh motif ekonomi sebagaimana definisi Karl Marx terkait determinisme ekonomi dalam menilai hubungan manusia dengan manusia.

Fukuyama menjelaskan bahwa motivasi ekonomi pada manusia -saya mengkhususkan kepada politisi dan aparatur negara- sebenarnya tidak mencerminkan keinginan lansung untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya tetapi menunjukkan fakta bahwa uang dianggap sebagai penanda status dan bisa membeli rasa hormat.

Jika ingin menafsirkan prilaku manusia di era kini dengan baik, kita harus memperluas pemahaman mengenai motivasi bertindak manusia melampaui model ekonomi sederhana yang mendominasi penilaian manusia atas setiap tindakan semacam korupsi, kolusi dan nepotisme.

Identitas dan politik identitas adalah istilah yang relatif baru. Pertama dipopulerkan oleh Erik Erikson, psikolog dekade 1950-an. Lalu muncul secara sekilas dalam politik budaya di dekade 1980-an serta 1990-an.

Saat ini identitas memiliki banyak arti. Dalam beberapa kasus merujuk pada kategori atau peran sosial di masyarakat. Dalam hal lain sebagai informasi atau penanda dasar tentang seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain diluar dirinya.

Identitas ini kemudian menerjemahkan diri menjadi lebih batiniah sebagai sebuah martabat, sebagai sebuah kehormatan yang memicu pencarian akan pengakuan publik yang akan memunculkan penghormatan dan penghargaan dari komunitasnya.

Secara batiniah -menurut Fukuyama- setiap Manusia mmebutuhkan pengakuan akan martabat, penghormatan dan keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul dari yang lain.

Demokrasi liberal yang modern memfasilitasi manusia mendapatkan ketiga hal yang asasi secara batiniah tersebut tersalurkan secara baik dan adil dalam prespektif one man one vote, semuanya mendapat kesempatan yang sama sebatas mendapat dukungan dari publik.

Dalam komunitas masyarakat dan negara miskin dimana kebutuhan primer manusia belum sempurna terlaksana, pendidikan masih rendah dan solidaritas serta kesadaran politik yang maju juga belum tersosialisasi dengan baik maka politik uang dapat menjadi alat untuk membeli kehormatan, pengakuan dan perasaan lebih unggul dari yang lain.

Disinilah korupsi, kolusi dan nepotisme dapat berinkubasi dengan baik. Disini kita membutuhkan uang untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan akan menghasilkan uang untuk memaksimalkan utilitas rasa lebih unggul manusia atas manusia yang lain.

Banda Aceh, 15 Desember 2021