Koalisi dan Kompromi

Beberapa minggu sebelum deklarasi 8 partai politik membentuk Koalisi Aceh Bermartabat, ada gerakan khusus dilakukan segelintir politisi Aceh dalam membangun koalisi politik di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Tanpa menyertakan Partai Aceh, mereka  berkumpul di Medan.

Jika berhasil, Partai Aceh sebagai pemenang pemilu sekaligus pemilik 29 dari 81 kursi dan pemegang kekuasaan eksekutif, menjadi minoritas di DPRA. Tanpa diketahui siapa aktor pemrakarsa utama, pertemuan ini berhasil menghadirkan seluruh pimpinan partai politik pemilik kursi DPRA. Hasilnya; tujuan pertemuan gagal. Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Gerindra menolak membentuk koalisi tanpa keikut-sertaan Partai Aceh.

Secara budaya politik, keinginan membangun koalisi tanpa mengikutsertakan Partai Aceh perlu diapresiasi positif dalam rangka membangun keseimbangan politik. Demokrasi senantiasa menuntut keseimbangan karena kekuasaan tanpa penyeimbang adalah tiran. Kekuasaan dalam sistem demokrasi selalu memerlukan kelompok oposisi. Langkah ini sudah digagas, meski kemudian belum berhasil.

Budaya membangun koalisi di parlemen dan pemerintahan ialah budaya baru politik Indonesia setelah kejatuhan Soeharto. Budaya ini pernah dipraktekkan di era 1950-an. Saat Indonesia masih menjalankan demokrasi liberal menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Periode itu, partai politik jadi sentrum utama politik Indonesia. Pemerintahan adalah kabinet politik yang terdiri dari partai koalisi penguasa kursi terbanyak di parlemen.

Tahun diakhir kekuasaan Soeharto, menjelang pemilu 1997, muncul gerakan politik maju di Solo. Deklarasi Mega-Bintang, kolaborasi PPP dan PDI. Dua partai “oposisi” bersatu bersama memenangkan Pemilu 1997. Sekaligus melawan gerakan “kuningisasi” yang dilakukan penguasa.

Koalisi ini dinilai luar biasa, berhasil memecah kebuntuan politik saat itu. Meski banyak orang menggeleng-gelengkan kepala karena bingung; bagaimana partai berlatarbelakang Islam bisa bersatu bersama partai abangan yang sekuler. Melawan Golkar yang semakin Islam. Terutama sejak dideklarasikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Sayangnya, gerakan tersebut tidak bisa diklaim secara nasional adanya gerakan oposisi PPP dan PDI melawan pemerintah orde baru. Gerakan Mega-Bintang berusia seumur jagung. Hanya terjadi di Kotamadya Solo. Tak mampu berpolar sampai ke kepengurusan nasional di Jakarta. Malah, kedua pimpinan partai di tingkat nasional justru membantah ada gerakan koalisi dari kedua partai tersebut.

Kini, budaya membangun politik oposisi sedang tumbuh kembali di Indonesia. Semangat ini “diprovokasi” situasi menjelang dan sesudah pemilihan presiden yang untuk pertama sekali hanya diikuti dua calon saja. Terjadi pembelahan dukungan secara ekstrem. Bagai siang dan malam. Prabowo berangkat dari elit yang sudah mapan melintang dalam pergumulan politik-ekonomi Indonesia. Melawan Jokowi; tokoh baru dalam pentas politik nasional.

Pembelahan ini di maintain melalui pers dan partisipasi publik lewat media sosial. Dua faktor ini menjadi mesin pemicu, sekaligus penjaga pembelahan dukungan bergerak kualitatif. Membedakan satu dengan yang lain. Menanam radikalisasi di masing-masing kubu dan pendukungnya. Padahal, visi dan program keduanya tidak signifikan berbeda. Yang beda hanya gaya, penampilan dan cerita masa lalu saja.

Dulu, ketika partai politik hanya PPP, Golkar dan PDI, setiap pemilu saya merasakan ketiga-tiganya berusaha membangun perbedaan antara satu dengan  lainnya.

Meski tak ada lagi pertarungan ideologi, tapi atmosfir saat itu masih terasa seperti situasi politik era parlementer yang digambar Deliar Noer dalam buku Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 cetakan 1987, Jakarta. Partai Islam diwakili PPP berusaha mengkafirkan pendukung partai lain. Begitu juga PPP dan Golkar. Berusaha melabelkan PDI sebagai reinkarnasi Partai Komunis Indonesia. Khusus untuk Aceh, PPP dikaitkan kekuasaan dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Cerita ini hanya sampai perhitungan suara selesai, dan panitia pemilihan mengumumkan hasil Pemilu. Setelahnya, PPP, Golkar dan PDI menjadi kakak-beradik kembali, dibawah asuhan dan bimbingan Soeharto sebagai presiden Indonesia. Tak ada lagi perbedaan seperti di pemilu. Semua menjadi se-iya dan se-kata terhadap kebijakan pemerintah yang kerap dikritik PPP dan PDI di panggung kampanye mereka. Saya bertanya realitas ini kepada Abu yang juga fungsionaris PPP Aceh. Jawabanya; “Itulah politik”.

Memang, ada kecenderungan dalam setiap politik pemilihan; Pemilu, Pilpres bahkan Pilkada, semua partai dan kandidat pasti mendefinisikan diri mereka berbeda dari yang lain. Itu juga yang diharapkan publik dalam menentukan pilihan. Memilih karena dirinya berbeda dari yang lain. Semakin kita mampu meng-eksploitasi perbedaan-perbedaan itu, akan semakin kuat pula suara yang memilih kita. Kita memberi alasan kepada publik kenapa harus dipilih. Perbedaan kita adalah kekuatan kita.

Saat Jokowi melawan Prabowo dalam Pilpres 2014, kedua calon presiden ini juga melakukan hal yang sama. Begitulah politik Indonesia terus berjalan. Setelah pemilihan atau pemilu, ada kecenderungan dari pihak-pihak yang kalah merapat ke yang menang. Begitu juga yang menang, berusaha merapat ke yang kalah. Sehingga keduanya yang pernah berada disudut paling ekstrim, mencoba saling moderat. Bertemu di tengah untuk kepentingan yang sama.

***

Koalisi adalah persekutuan kelompok-kelompok berbeda untuk saling mendukung, baik untuk tujuan jangka panjang mahupun tujuan jangka pendek. I’tikad berkoalisi merupakan kreasi dari sifat alami manusia yang menurut Aristoteles diistilahkan dengan zoon politicon. Prilaku ini sudah berkembang sejak definisi tentang politik belum ditemukan.

Pada era primitif, koalisi banyak didasari motif ketakutan kepada komunitas yang lebih kuat. Komunitas-komunitas kecil memilih berkoalisi dengan komunitas besar. Harapannya dapat mempertahankan eksistensi dari komunitas lain.

Di era modern, filosofi “ketakutan” tidak lagi jadi alasan dalam membentuk koalisi bersama. Evolusi manusia yang semakin setara dan terbuka ikut mempengaruhi karakter prilaku organisasi modern. Di era sekarang, trend prilaku organisasi atau negara modern, lebih memilih melakukan kerja bersama-sama dengan yang lain dari pada melakukannya sendiri, meski hal itu sangat dimungkinkan.

Apalagi di negara penganut demokrasi, aktifitas koalisi mutlak diperlukan. Demokrasi susah memberi peluang lahirnya kekuatan dominan. Untuk itu, prinsip utama politik demokrasi ialah kompromi. Disana, kekuatan-kekuatan politik hasil pemilu mencari persamaan dan tujuan bersama. Disanalah koalisi-koalisi itu tumbuh.

Anda mungkin masih ingat, bagaimana Uni Soviet, negara komunis, musuh bebuyutan Amerika, bisa berkoalisi bersama melawan fasisme Hitler di Eropa. Begitu juga sekarang, Amerika dan Eropa sedang berfikir bekerjasama dengan Iran dan Suriah dalam membasmi kekuatan ISIS di Timur Tengah. Begitulah koalisi-koalisi dilakukan dan diperlukan.

Cerita tentang koalisi mengingatkan saya kepada pendidikan politik semasa di SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat). Kami selalu dicekoki pikiran untuk membangun gerakan bersama. Disana kami mengistilahkan koalisi dengan aliansi dan front bersama.

Organisasi-organisasi perlawanan harus membuka diri untuk dapat bekerjasama dengan kelompok perlawanan yang lain. Tentu banyak perbedaan diantara kelompok-kelompok itu. Ada banyak kepentingan yang berbeda, dengan kesadaran politik yang pasti berbeda juga. Tapi, perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri dengan menunggu kesadaran yang sama datang begitu saja. Front politik adalah wadah beragam kesadaran bermetamorfosa menjadi kesadaran bersama.

Istilah Nezar Patria, front bersama menjadi wadah untuk mengarahkan kesadaran yang ada, supaya bisa bergerak ke arah yang lebih maju dalam bentuk tindakan.

Ketika itu, saya sering berbeda dengan senior yang satu ini. Beliau lebih penyabar, sedangkan saya suka tergopoh-gopoh, bahkan cenderung reaksioner dalam menilai situasi. Inilah yang membuat koalisi-koalisi dimasa kami mahasiswa dulu sering berumur tak lama. Dan kesadaran yang maju menjadi kesadaran yang esklusif.

Pada masa itu, SMUR membagi koalisi kedalam tiga bentuk; koalisi ideologis, strategis dan taktis. Klasifikasi ini bukan dalam arti ingin membedakan diantara satu dengan yang lainnya, tetapi dalam rangka keinginan bekerja sama dengan semua komponen. Baik dengan yang pikiran dan tindakannya memiliki kesamaan total, mahupun dengan kelompok yang hanya bisa bertemu di beberapa program politik saja. Yang penting semuanya harus bisa masuk dan bekerjasama.

Ada banyak koalisi yang pernah kita rajut pada masa lalu. Diantaranya; Tim 21, kepanitiaan yang mendorong adanya cease fire di Aceh pada tahun 1999. KMS (Koalisi Masyarakat Sipil), yang mengkampanyekan perdamaian antara GAM dan RI. SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). Terakhir kami membentuk FPDRA (Front Perlawanan Demokrasi Rakyat Aceh).

Diluar SMUR, teman-teman dari pimpinan lembaga formal mahasiswa Aceh selain Unsyiah, juga pernah membentuk KARMA (Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh). Koalisi ini kemudian bersama-sama berjuang mencabut DOM (Daerah Operasi Militer di Aceh) kemudian mendorong terbentuknya SIRA. Begitulah kreasi teman-teman pergerakan mahasiswa pada masa itu.

***

Koalisi Aceh Bermartabat yang beranggotakan 8 partai politik yaitu, Partai Aceh, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem, Golkar, PPP dan PKS adalah bagian dari koalisi politik yang maju. Sudah menjadi sifat partai politik mencari persamaan tujuan dan kepentingan diantara sesama.

Ada beberapa kesamaan yang sudah tertuang dalam joint of understanding diantara partai koalisi. Sama-sama memperjuangkan MoU Helsinki beserta turunan UUPA segera diimplimentasikan. Kedua, sama-sama ingin melihat Aceh yang satu dan utuh (bukan Aceh yang terbelah kepada tiga atau empat provinsi). Ketiga, menjadikan kekuasaan Zaini-Muzakir sebagai kekuasaan bersama.

Catatan penting dari pengalaman politik lima tahun yang lalu, perjuangan tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Abu Radak –Wakil Ketua Partai Aceh- mengatakan, “Perjuangan harus dilakukan Partai Aceh bersama partai nasional. Eksistensi partai lokal hanya sampai di Banda Aceh, sementara daya jelajah partai nasional sampai ke Jakarta. Perlu gandeng tangan kekuatan politik lokal dengan unsur politik nasional di Aceh. Sehingga kita bisa mencontoh prilaku elit politik di Papua. Mereka tak punya partai lokal, tetapi semua unsur partai politik disana dapat bersatu ketika bicara kepentingan Papua”.

Ucapan Abu Radak adalah terjemahan dari pernyataan yang sering diucapkan Malik Mahmud tentang “The national interest of Aceh”. Bentuk kongkrit ucapan tersebut, lahirlah Koalisi Aceh Bermartabat.

Persatuan koalisi ini tidak diterjemahkan kedalam kesatuan fraksi di DPRA. Melainkan persatuan fraksi-fraksi di DPRA. Hal ini dilakukan supaya persatuan tidak lantas memberangus perbedaan, tidak menutup pintu dialektika demokrasi.

Kami percaya, kepentingan bersama akan semakin berkualitas ketika ruang untuk berbeda tak pernah ditutup. Bahwa perbedaan yang ada akan mengabdi kepada persatuan bersama, tentang perjuangan MoU Helsinki dan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Banda Aceh, 27 November 2014