Kekalahan Ahok dan Pesimisme Demokrasi

Ada suara pesimis dengan demokrasi Indonesia lantaran Ahok kalah di Pilkada Jakarta. Menurut suara-suara ini, demokrasi Indonesia sedang berbalik kebelakang.  Dimana pluralisme dan kebebasan ada dalam ancaman. Indonesia kembali ke politik sektarianisme agama. Anti kepada agama selain Islam. Setiap perbedaan selalu dipatahkan lewat tuduhan kafir, liberalisme, sekulerisme serta banyak stigma lain yang mudah diadu dengan Islam sebagai agama mayoritas.

Diskusi-diskusi buku atau diskusi ilmiah yang menampilkan pembicara dari unsur yang tidak disenangi kelompok Islam, dalam hal ini diwakili Front Pembela Islam (FPI), maka diskusi selalu terancam dibubarkan FPI. Awalnya, FPI terkesan dipelihara negara, saat ini ia tampak sedang berhadapan dengan negara.

Begitu juga dengan isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang pada periode Orde Baru mainstream dipakai setiap kelompok tertindas, termasuk yang memakai identitas Islam, untuk membela diri ketika berhadapan dengan negara.

Saat ini, situasi berbalik 180 derajat. Ketika ada yang bersuara memakai justifikasi HAM dan demokrasi, maka yang bersuara tersebut akan dicap sekuler dan bertentangan dengan Islam.

Kita seperti sedang meninggalkan Pancasila. Begitulah sekelumit kekecewaan teman-teman prodemokrasi yang mendukung Ahok. Kekalahan Ahok ditumpahkan kepada demokrasi kita.

Kata pendukung Ahok,

“Kami pesimis dengan demokrasi Indonesia”,

“Kami dicurangi”,

“Kami dikalahkan dengan hukum yang lahir dari tekanan massa”.

Inilah kesimpulan yang tersirat dari Diskusi Refleksi 19 Tahun Reformasi Indonesia yang dilaksanakan Perhimpunan Nasional Aktivis 98. Berlangsung pada 06 sampai 15 Mei 2017 bertempat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Saya diundang menjadi pemateri dalam diskusi ini. Ikut berkontribusi memberi evaluasi terhadap 19 tahun reformasi Indonesia dari prespektif ke-Aceh-an.

Tidak ada yang salah dengan pendapat ini. Tergantung dilihat dari sudut yang mana. Sumbu utama demokrasi kita selalu berasal dari kebebasan dan toleransi; semua pihak mendapat kesempatan yang sama, mayoritas maupun minoritas. Semua kita berbeda tetapi tidak untuk dibedakan. Hukum harus mengabdi kepada tujuan. Karena hal ini pengejawantahan dari kalimat “…melindungi segenap tumpah darah Indonesia…” yang tertulis dalam pembukaan konstitusi kita. Inilah yang menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Terbalik dengan pendapat pesimis. Saya justru optimis dengan demokrasi Indonesia. Apa yang terjadi di Pilkada Jakarta baru-baru ini ialah wajah “tarik-menarik” politik identitas, dan inilah wajah lama politik Indonesia yang belum selesai.

Perdebatan bentuk negara kita, kesatuan atau serikat. Atau perdebatan dalam menerjemahkan Pancasila sebagai sistem negara kita ditilik dari cara pandang Islam, Nasionalisme, Sosialisme dan Komunisme merupakan perdebatan Bapak-Bapak pendiri bangsa dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Tidak selesai disana. Perdebatan masih berlanjut menjadi agenda utama politik parlemen (Majelis Konstituante) era demokrasi liberal tahun 1950-an.

Perdebatan ini sebenarnya tidak selesai. Melainkan diselesaikan secara paksa. Diinterupsi oleh kekuasaan Bung Karno dengan Dekrit Presiden 1959 yang berisi perintah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan Majelis Konstituante, sekaligus juga membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Ketika Bung Karno digulingkan Soeharto pada 1966, Pemerintah Orde Baru juga melanjutkan kebijakan tidak memberi ruang kepada “politik identitas” berkembang di Indonesia. Di era Orde Baru politik cenderung seragam. Perbedaan dilihat sebagai malapetaka. Persatuan dimaknai dengan keseragaman. Ideologi negara seperti harga mati yang tak boleh ditawar. Tak boleh ada islamisme, sosialisme, komunisme dan liberalisme. Yang boleh ada hanya nasionalisme dan Pancasila, itupun dengan terjemahan kekuasaan.

Begitu juga dengan bentuk negara, tak boleh ada tawar menawar. Harus negara kesatuan tidak boleh federal atau bentuk lainnya.

Ketakutan Orde Baru terhadap politik identitas mengharuskan negara merasionalisasi partai politik. Tahun 1973 negara menerapkan kebijakan fusi kepada partai politik yang dianggap memiliki identitas sama. Mereka yang terdiri dari beberapa partai tapi punya identitas yang mungkin bisa dipersamakan, maka dipaksa bersatu dalam satu partai saja. Partai-partai itu kemudian dibatasi sesuai dengan klasifikasi identitas yang diakui kekuasaan.

Lahirlah tiga parpol. Partai dengan identitas Islam dan santri dipaksa gabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang nasionalis –abangan sekuler-, dipaksa bersatu ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Terakhir, kekuatan politik kekuasaan diwakili Golkar (Golongan Karya). Meski Golkar tidak menamakan diri sebagai partai politik, tapi fungsinya tetap sama.  Bahkan lebih kuat dibanding kedua partai yang memiliki akar partai politik lama. Golkar bisa lebih kuat karena didukung militer dan birokrasi. Golkar menjadi partai kekuasaan yang dalam terminologi barat disebut partai tengah, berfungsi sebagai penyeimbang dan kelak menjadi mayoritas tunggal diantara dua kekuatan politik “kanan” dan “kiri”.

Pemerintah Orde Baru merasa tak cukup hanya dengan kebijakan fusi saja. Stabilitas politik masih dirasa perlu ditingkatkan dengan penyeragaman azas tunggal dikalangan partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Lalu, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan azas tunggal; setiap partai politik dan organisasi masyarakat wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas partai dan organisasi mereka. Bila tidak, maka partai dan organisasi yang dimaksud akan dibubarkan pemerintah. Kebijakan ini diatur  lewat UU No 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Rupanya di rahim rezim otoriter selalu mengandung rezim demokrasi. Semakin otoriter sebuah rezim, maka akan semakin cepat rezim demokrasi itu lahir. Soeharto diturunkan tahun 1998 dan Orde Reformasi berdiri.

Semua perdebatan lama, dinamika lama, kontradiksi lama serta dialektika lama diantara kekuatan-kekuatan politik yang pernah ada dan sempat terinterupsi dimasa lampau kembali mencuat kepermukaan menjadi komoditi politik rakyat Indonesia.

Bentuk negara ini -kesatuan atau serikat- yang sempat terhenti dalam perdebatan di Majelis Konstituante era demokrasi liberal tahun1950-an, kembali mencuat ke permukaan. Amien Rais, Tabrani Rab, Hasan Tiro, Theys Hiyo Eluay, dan Xanana Gusmao mengajukan gugatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski memiliki kasus yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun harus diakui semuanya merupakan masalah masa lalu yang dipendam dan atau salah dalam penanganan. Kini di era reformasi satu-persatu kembali mencuat ke permukaan, mencari dan menemukan cara penyelesaiannya sendiri-sendiri dengan negara.

Reformasi juga telah memberi kemungkinan kepada partai-partai politik dengan identitas  Islam, Kristen, sosialis dan nasionalis bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Ada yang terjebak dengan romatisme politik, berusaha membangun kenangan lama dan semangat lama dengan menghidupkan kembali nama-nama partai politik lama seperti Masyumi Baru, PNI, PNI Massa Marhein, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Demokrasi (bukan kekuasaan) lantas menyeleksi mereka. 48 partai politik peserta Pemilu tahun 1999 yang mencakup hampir seluruh spektrum politik kecuali komunisme diseleksi rakyat. Mereka mengangkat sebagian dan banyak yang lainnya terdepak.

Rakyat tidak seperti bayangan Orde Baru. Pemilu 1999 saat euforia demokrasi terjadi, rupanya tak membuat rakyat terhalusinasi dengan politik kenangan masa lalu yang terinspirasi dari buku dan cerita generasi lampau. Tidak juga terpengaruh oleh politik agama yang mencolok. Rakyat punya logika sendiri dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilu pertama di era reformasi ini mengantarkan kemenangan kepada PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Semua partai ini mewakili cara pikir moderat dan karakter politiknya adalah Pancasila.

Nah, ketika Ahok kalah di Pilkada Jakarta, sebuah pendapat mengatakan kekalahan ini terjadi akibat ada pertarungan politik identitas yang mencolok. Pertarungan politik muslim versus non muslim, pertarungan muslim sekuler dan Islam politik. Sebagian kalangan menyayangkan ketika politik Pilkada di Jakarta hanya mampu menyorot Ahok yang kafir, yang menistakan agama, dan yang Cina. Menurut kalangan ini kenapa tidak mengangkat kepermukaan  perdebatan tentang program apa yang sedang atau akan dilaksanakan Ahok. Disinilah politik kita dinilai masih mengabdi kepada politik identitas bukan politik programatik. Disini pulalah kelompok-kelompok pendukung Ahok menilai pesimis dengan demokrasi kita.

Bagi saya, Pilkada Jakarta akan memberi pelajaran penting kepada generasi sekarang dan akan datang tentang sejauh mana politik identitas berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Hal ini akan diperlihatkan oleh kinerja Anies-Sandy saat menjabat Gubernur. Apabila kinerjanya lebih buruk dari Ahok, maka di Pilkada selanjutnya ataupun disetiap pilihan elektoral, politik identitas akan dihakimi oleh publik.

Pengalaman menarik adalah Pilkada Aceh. Tak ada yang menduga jika Muzakir Manaf, calon Gubernur dari Partai Aceh. Mantan Panglima GAM, Ketua Partai Aceh, partai pemenang Pemilu di Aceh. Didukung mayoritas partai-partai nasional lainnya akan kalah di Pilkada 2017.

Muzakir Manaf, sejarah dirinya, partainya dan isu-isu yang menjadi materi kampanye adalah tampilan politik identitas ke-Aceh-an. Politik inilah yang mengantarkan Partai Aceh bisa menang 10 tahun sejak Pilkada pertama di Aceh paska perdamaian tahun 2006. Partai Aceh bisa menang di lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota seluruh Aceh. Mendominasi kursi parlemen di tingkat  kabupaten/kota dan provinsi. Siapa akan menduga, kami kalah di Pilkada 2017? Dikalahkan Irwandi Yusuf yang tidak bicara politik identitas.

Politik selalu membutuhkan identitas. Ini yang membedakan dan memberi alasan kenapa rakyat harus datang ke TPS untuk memilih. Identitas saja tanpa membumi dengan kepentingan dasar masyarakat membuat politik identitas akan ditinggalkan oleh rakyat. Hakim yang paling adil dalam hal ini ialah demokrasi; memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menghakimi. Atas alasan apapun, demokrasi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat tak perlu di interupsi. Biarkan saja dia berjalan mengikuti evolusi yang ada. Andai bumi adalah rakyat, maka demokrasilah orbitnya. Perlu dijaga jangan ada upaya untuk merusak orbit ini.

Dengan begitu saya berharap kepada teman-teman pendukung Ahok bisa berlapang dada dengan kekalahan ini. Mari lakukan evaluasi dan introspeksi. Akan ada banyak peristiwa politik lain didepan yang mengharuskan kita melakukan persiapan-persiapan. Karena demokrasi selalu memberi peluang kepada yang kalah untuk menang.

Untuk itu saya menaruh optimis kepada demokrasi kita. Sembilan belas tahun sudah perjuangan kita, mari tumbuh kembangkan demokrasi ini, dorong ia mencapai kualitasnya. Dari demokrasi sekedar artifisial, simbolik dan dalam makna lembaga, menuju demokrasi yang kualitatif. Ketika kita mampu melihat semua manusia yang berbeda-beda ini dengan pandangan yang sama, setara, serta memiliki kesempatan yang sama pula.

***