Jawa adalah Koentji

Yusri Ihza Mahendra menulis di akun twitternya, “Kampanye cukup di enam provinsi saja, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim dan DIY. Menang di Jawa, sudah memenangkan 65 persen pemilih”.

Pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI), D.N. Aidit dalam rumusan memenangkan revolusi komunisme Indonesia mengatakan, “Jawa adalah koentji”. Menguasai Jawa sama dengan menguasai Indonesia. Kedua tokoh ini sama-sama pemuda Belitung, dari Sumatera.

Mereka bukan mendiskreditkan atau memuja Jawa. Mereka sedang mengatakan kebenaran. Menakar angka dalam matematika politik demokrasi Indonesia. Membanding-bandingkan makna angka dan subtansi tujuan perjalanan demokrasi bangsa; sebuah negara terdiri dari 17.508 pulau dengan keragaman bahasa, suku bangsa, yang mendiami 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Dari segi jumlah, kemenangan pemilu atau pemilihan presiden diluar Jawa tidak berpengaruh sama sekali bila tidak diikuti kemenangan di Jawa. Negeri kita yang besar ini harus tunduk pada keputusan yang dibuat  masyarakat di pulau Jawa. Jumlah politisi dari Jawa di parlemen –karena pemilu diukur dengan jumah penduduk dan bukan keterwakilan wilayah- lebih ramai bila dibanding luar Jawa. Tentu hal ini mempengaruhi politik anggaran yang pasti lebih banyak berpusat di pulau Jawa.

Kenapa demikian? Prof Emil Salim dalam akun twitternya menulis, “karena Pilpres didasarkan pada one person one vote, maka episentrum politik berpusat di pulau Jawa dengan jutaan orang”.

Disaat yang sama, pemimpin dan politisi kita berfikir bagaimana mengurangi sentralisasi Jawa yang berdampak pada tidak meratanya penduduk akibat kebijakan pembangunan yang terpusat. Bagaimana tidak, sistem pemilu dan pemilihan presiden Indonesia dilandasi pada keterwakilan individu tanpa melihat keterwakilan rentang demografi wilayah.

Hasan Tiro, dalam bukunya Demokrasi untuk Indonesia juga mempersoalkan ketimpangan mekanisme pemilihan dan  keterwakilan dalam demokrasi kita. Ada yang timpang antara Jawa dan luar Jawa. Hasan Tiro lebih tajam lagi beranggapan telah terjadinya dominasi etnik mayoritas atas etnik minoritas yang bila disatukan bisa mengalahkan kuantitas yang mayoritas.

Emil Salim menyambung pendapatnya, berharap supaya Dewan Perwakilan Daerah –DPD, mencari jalan keluar ketimpangan demokrasi kita sehingga partisipasi seluruh Indonesia dapat dinilai dengan adil.

 —

Partai Golkar adalah pemenang kedua pada Pemilu 1999, 2009 dan 2014. Sejak pasca reformasi 1998 sampai sekarang, Partai Golkar selalu dipimpin seorang ketua dari luar Jawa. Patut bila partai ini -meski memenangkan pemilu- tidak bisa otomatis menjadi presiden Indonesia. Pernah sekali, Jusuf Kalla –sebagai ketua Golkar- dicalonkan menjadi presiden Indonesia pada pemilihan 2009, hasilnya beliau kalah. Banyak analisa menceritakan kekalahan ini, alasan utama karena Jusuf Kalla bukan Jawa.

Pada pemilihan presiden 2014, muncul kasak kusuk politisi muda di Golkar, mengkritisi kenapa partai Golkar sebagai pemenang kedua pemilu tidak bisa berpartisipasi dalam Pilpres sebagai calon presiden padahal musyawarah nasional memutuskan Ketua Golkar sebagai calon presiden Indonesia. Bau-baunya mengarah kepada pergantian kepemimpinan dalam tubuh Golkar. Pesan saya kepada politisi Golkar, bila dilaksanakan musyawarah partai maka pilihlah ketua dari Jawa, dengan demikian anda sudah memenuhi salah satu kriteria pemenang presiden masa depan.

Indonesia mencoba mengelaborasi kepentingan keterwakilan wilayah melalui amandemen UUD 1945 pada bulan Nopember 2001. Yaitu, membentuk Dewan Perwakilan Daerah –DPD, sebuah lembaga tinggi negara yang baru. Kedudukannya sejajar dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia –DPR RI. Anggota DPD dipilih melalui pemilu yang sama dengan  memilih DPR RI, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten. Mereka bukan mewakili partai politik, tetapi mewakili daerahnya. Meski dalam praktek politik sulit  memutus mata rantai antara partai tertentu dengan kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Kendati demikian, situasi demokrasi setelah amandemen UUD 1945, menjadi lebih baik  dibanding masa orde baru. Ketika itu, perwakilan daerah disebut utusan daerah yang notabene sebagai anggota MPR-RI. Mereka ditunjuk presiden melalui surat keputusan dan bukan dipilih oleh rakyat. Pada prakteknya, yang duduk sebagai utusan daerah dan golongan di MPR adalah orang-orang presiden yang ditunjuk sebagai bumper berlapis pelindung kekuasaan bila saja ada rongrongan demokrasi dari DPR RI.

Kini, Indonesia formalnya memiliki sistem politik yang sama seperti Amerika. Punya fasilitas demokrasi dua kamar (baca; bicameral). Kamar pertama adalah representasi politik yang diperankan partai politik di DPR RI. Kamar kedua, representasi teritorial atau regional yang diperankan lembaga DPD. Kedua lembaga ini memposisikan rakyat sebagai pijakan dasar pengabdian karena keberadaan mereka disana dipilih rakyat melalui pemilihan lansung.

Secara subtansi, kedua lembaga ini memiliki perbedaan mencolok pada kedudukan, fungsi dan kewenangan. Dalam perjalanan tugasnya, DPD  hanya penunjang fungsi DPR. Tidak memiliki fungsi legislasi kecuali hak usul  serta tidak berwenang ikut membahas kecuali sekedar memberi masukan atau pertimbangan kepada DPR terkait otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Sementara untuk hal lain yang lebih luas, DPD hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan pembuat rekomendasi-rekomendasi saja.

Dalam kondisi ini bagaimana –kemudian- DPD diharap dapat melaksanakan pikiran Prof Emil Salim, supaya ada pendelegasian demokrasi  merata di seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah, suku, bangsa dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Berbeda dengan Amerika, meski undang-undang memberi porsi kewenangan sama antara perwakilan daerah atau biasa disebut house of senate dengan  dewan perwakilan rakyat yang disebut house of representative, tapi dalam prakteknya perwakilan daerah lebih dominan dibanding dewan perwakilan rakyat.

Pemerataan demokrasi penting supaya Republik Indonesia bisa memberi kesempatan sama kepada seluruh anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Hal ini bisa menjawab persoalan krisis kepemimpinan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Semakin memberi peran dan keran kepada semua anak bangsa untuk berpartisipasi membangun negeri, maka insya Allah kita akan mendapat peluang memperoleh pemimpin-pemimpin yang tercerahkan karena pemimpin itu tidak hanya dititipkan Tuhan pada kelompok mayoritas.

Kedepannya, perlu mekanisme pemilihan presiden yang bisa membuat seluruh wilayah Indonesia dapat berpartisipasi secara sejajar. Tidak lantas daerah dengan penduduk banyak menjadi penentu kepada daerah berpenduduk sedikit.

Pemilihan presiden perlu dibenahi kembali. Usulan saya, setiap propinsi diberi satu poin. Seluruh Indonesia memiliki 34 poin. Kemenangan kandidat setelah di potong persentase minimal yang harus dimiliki, kemudian dihitung per-poin berdasarkan kemenangan di masing-masing propinsi. Siapa yang paling banyak mengumpulkan kemenangan di setiap propinsi berarti dialah yang layak menjadi presiden.

Dengan demikian, episentrum politik akan beralih ke setiap propinsi. Pola hubungan daerah dan pusatpun menjadi lebih harmonis dan saling menghargai.