Dinamika Koalisi Politik

Teman saya, Zirhan, kader Partai Aceh dari Aceh Selatan, pernah berkomentar pada tulisan saya berjudul Koalisi dan Kompromi.

Menurutnya, membentuk koalisi lebih mudah daripada menjaganya. Membangun  koalisi antar partai politik tidak semudah membangun koalisi sesama gerakan mahasiswa atau masyarakat sipil non partai politik.

Koalisi partai politik sarat kepentingan ekonomi dan politik. Tentu disana ada manajemen ‘sharing kekuasaan’ yang berdampak pada ‘sharing keuntungan’ diantara  sesama partai koalisi. Jika manajemen ‘sharing’ tidak berjalan seimbang maka koalisi   juga tidak akan berlansung lama.

Zirhan menyandarkan pernyataan ini kepada Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Sebuah koalisi yang terdiri dari 8 partai politik di Aceh, berkomitmen melaksanakan langkah politik bersama di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

Saya sependapat dengan Zirhan. Sahabat saya, aktivis sekaligus mantan anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Aceh Selatan ini memahami pemaknaan koalisi dalam praktek politik  keseharian, bukan dalam kerangka teoritis lagi. Realitas empiris selalu mendekati kepada kebenaran.

Pengalaman saya, koalisi gerakan mahasiswa atau gerakan non partai politik biasanya didasari kepentingan-kepentingan moral yang memboncengi idealisme tertentu. Disana, tarik menarik kepentingan tidak terlalu mencolok. Sama-sama bekerja untuk pengabdian tujuan dari dibentuknya koalisi tersebut. Jika ada dinamika tarik menarik kepentingan, biasanya tidak terlalu tajam layaknya partai politik. Paling rebut-rebutan pengaruh, popularitas dan akses kepada lembaga donor saja.

Hal ini berbeda dengan koalisi partai politik yang senantiasa memiliki gairah untuk merebut posisi-posisi tertentu yang akan didapat dari kosekwensi membentuk sebuah koalisi. Posisi-posisi dalam bentuk jabatan akan membuka akses kepada penguasaan pundi-pundi ekonomi. Disinilah awal dari politik dagang sapi terjadi. Alasannya, karena perjuangan politik selalu menuntut biaya-biaya politik.

Ketika manajemen koalisi tidak bisa diatur sedemikian rupa antara apa yang diberi dan apa yang didapat, maka koalisi tersebut akan mengalami pasang dan surut. Selanjutnya, mengikuti logika alam bahwa tak ada yang abadi di dunia ini.

Manajemen koalisi memerlukan timbangan-timbangan yang mengukur secara adil antara modal politik yang diberi setiap partai dengan keuntungan politik yang bisa didapat. Lalu, benefit politik apa yang bisa didapat secara bersama dengan mengusung simbol-simbol kebenaran yang menjadi basis perjuangan bersama. Disinilah dinamika itu bermain.

Disini KAB akan diuji. Ujian pertama akan terjadi setelah alat kelengkapan DPRA terbentuk. Kedua, setelah pengesahan anggaran pendapatan  belanja Aceh dan ketiga dalam tahapan-tahapan perjuangan selanjutnya.

Dua tahun kemudian, perpecahan politik koalisi juga dimungkinkan terjadi, mengingat akan segera memasuki tahapan Pilkada kembali. Masing-masing partai pasti memiliki kebijakan sendiri yang membuka peluang terjadinya perbedaan sudut pandang tentang sosok yang didaulat pada kontes Pilkada nanti.

Merujuk kepada koalisi politik yang pernah ada. Koalisi selalu tak memiliki jangka waktu tetap. Bisa panjang dan bisa pendek, sesuai konstelasi yang ada. Ditentukan oleh dinamika yang terjadi pada kekuatan-kekuatan politik yang saling berdialektika baik didalam koalisi mahupun yang berada diluarnya.

Meski begitu, bukan berarti tidak perlu membangun koalisi. Tak perlu ada sikap pesimis didalamnya. Koalisi adalah mekanisme dimana partai-partai politik membangun komunikasi politik. Menjembatani kepentingan-kepentingan politiknya, sehingga tujuan politik masing-masing partai dapat terwujud dalam koridor demokrasi.

Banda Aceh, 22 Desember 2014