Boikot Pemilu 2014.

Tidak memilih adalah Hak Asasi Manusia, Begitu ditulis pada stiker yang dicetak oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Aceh. Inilah sikap politik KIPP Aceh menghadapi Pemilu pertama yang dilaksanakan setelah kejatuhan Soeharto, reformasi 1998.

Sikap ini bertolak belakang dengan atmosfir politik Indonesia, yang mengganjurkan masyarakat mencoblos pada Pemilu 1999. Seluruh komponen bangsa berkampanye agar publik percaya pada sistem politik yang baru terbuka, liberal, dan demokratis.

Sikap berbeda KIPP Aceh ini ialah bentuk proteksi atas kesadaran dan gerakan masyarakat, yang memilih untuk tidak memilih.

Lain KIPP, lain pula Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Organisasi  mahasiswa ini mempelopori kampanye Boikot Pemilu Aceh 1999. Sebabnya; pertama, Pemilu yang demokratis, jujur dan adil hanya dapat dilaksanakan dalam situasi kondusif tanpa todongan senjata dari pihak manapun juga. Kedua,  Pemilu tidak boleh dilaksanakan sebelum ada penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh semasa diberlakukan Daerah Operasi Militer.

Lain pula Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada tahun yang sama, gerakan bersenjata ini ikut menggerakkan boikot Pemilu sebagai penolakan kegiatan politik “negara asing” di Aceh. GAM berpendapat, ikut partai politik serta turut dalam aktifitas politik dalam bingkai Indonesia, adalah  pengakuan atas eksistensi negara Indonesia di Aceh. Ini berlawanan dengan ideologi Aceh Merdeka.

Gerakan boikot Pemilu bukanlah barang baru pasca reformasi. Perjuangan ini pertama sekali dideklarasikan kelompok perlawanan intelektual dan mahasiswa menjelang Pemilu 1971. Gerakan boikot pemilu menamakan dirinya sebagai Golongan Putih (Golput) dipimpin Arief Budiman yang rekam jejaknya dikenal sebagai intelektual tidak biasa, manusia dengan kualitas –tak bisa tunduk- pada rezim.

Golput adalah gerakan protes terhadap otoritarianisme orde baru yang tidak menyediakan fasilitas berdemokrasi. Kekuasaanpun mengkategorikan Golput sebagai subversif, meski tidak ada konstitusi dan undang-undang yang menyatakan bahwa memilih adalah kewajiban. Akibatnya, banyak aktivis Golput  terpaksa mendekam dalam penjara lantaran sikap politik mereka.

Mereka protes pada pemerintah  yang memakai  militer untuk mencampuri urusan internal partai politik. Negara melalui tangan-tangannya memecah belah partai politik. Membubarkan  partai-partai yang dianggap mampu menyaingi struktur negara dalam masyarakat. Dengan cara pembatasan jumlah partai politik.

Negara membatasi gerak partai supaya tidak menjangkau massa pedesaan. Negara mengikat segala aturan sehingga partai politik tak memiliki fungsi  sarana politik masyarakat. Alhasil, kebebasan politik adalah barang mewah pemerintah orde baru. Pemilu sekedar formalitas demokrasi, supaya tidak dikatakan negara diktator.

Disamping itu, fungsi media dan kebebasan berbicara serta berserikat juga berada dibawah todongan senjata. Dalam situasi ini mahasiswa menjadi putus harapan. Tak ada yang bisa dikerjakan. Melawan juga tak menemukan bentuknya. Mereka menolak tunduk pada rezim. Akhirnya, boikot pemilu menjadi alternatif. Sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1999 gerakan boikot pemilu selalu menjadi perbincangan hangat semua golongan.

Sepanjang sejarah, gerakan boikot pemilu 1999 di Aceh adalah paling berhasil di Indonesia. Tujuh puluh persen masyarakat tidak memilih. Dalam waktu bersamaan, aparatur negara bekerja memobilisasi pemilih supaya hadir ke tempat pemungutan suara.

Meski Pemilu tidak mendapat sambutan masif, namun kursi-kursi di DPRD  kabupaten, propinsi dan DPR pusat tetap terisi penuh. Tidak mungkin kosong. Negara memerlukan simbol keterwakilan rakyat, lambang kontrak sosial menurut Rousseau, sebagai syarat disebut negara demokrasi.

Apakah sikap ini masih relevan?. Bukankah negara sudah menganut sistem multi partai?. Bukankah semua orang bebas mendirikan partai politik sesuai tujuan dan kepentingan masing-masing?. Khusus Aceh, mendapat super kemudahan  diperboleh membentuk partai lokal.

Sistem Pemilu semakin bebas dan transparan. Dominasi partai mengecil. Seiring   menguatnya eksistensi perseorangan, dalam tata laksana pemilu yang mendekati sistem distrik. Kebebasan pers, berkumpul dan memberi pendapat juga dijamin oleh undang-undang. Partai politik diberi  kemudahan membangun basis politiknya sampai ke desa. Kesimpulannya, negara ini adalah milik partai politik.

Tidak cukup disini. Negara juga mengakui pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Tidak perlu partai politik. Semua fasilitas demokrasi ini hasil jerih payah pejuang demokrasi Indonesia sejak Pemilu 1971. Khusus bagi keistimewaan politik di Aceh, adalah hasil perjuangan GAM.

Sistem pemilu saat ini memanjakan para pejuang, yang mengklaim dirinya pro demokrasi dan pelaksana perubahan Indonesia. Diharapkan mereka berkiprah menunjukkan eksistensi politik perubahan dalam masyarakat.

Saya heran, dalam situasi politik sangat terbuka seperti saat ini, muncul ajakan memboikot pemilu. Alasannya, tidak ada calon legislatif yang bersih dan berkualitas. Padahal ada banyak partai politik yang merekrut kader-kader baru untuk dicalonkan sebagai kontestan pemilu.

Bilapun tidak ada calon legislatif yang memenuhi kriteria pelaku perubahan, atau tak ada partai politik yang bisa disebut pelopor perubahan, maka undang-undang  memberi kemudahan bagi warga negara tersebut untuk membuat partai politik sendiri. Apalagi untuk Aceh, prosedur mendirikan partai lokal sangatlah mudah.

Jika tak sanggup mendirikan partai, sistem pemilu saat ini memberi kemudahan kepada publik, memilih legislator yang ia sukai tanpa perlu melihat latar belakang partai pengusung. Anda bisa memilih lansung pada nama dan nomor urutnya. Siapapun yang mampu meraih suara, maka ia akan duduk sebagai legislator. Melakukan perubahan di parlemen nanti.

Sebagai mantan penggerak boikot pemilu 1999, saya merasa tidak ada lagi alasan mengusung ajakan boikot pemilu. Boikot pemilu hanya memperlihatkan kedhaifan kita yang linglung dan apatis; tidak mampu mengisi peran politik dalam sebuah era yang kita ikut memperjuangkannya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2013