Berkaca ke Pilkada 2006; H2O versus Irwandi

Pilkada 2006, hampir tak ada yang mengatakan kalau pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah akan kalah dalam pilihan raya yang pertama digelar secara langsung di Indonesia. Bagi Aceh, menjadi lebih istimewa karena pemilihan raya ini pertama kali dilakukan setelah penandatanganan damai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pasangan Humam-Hasbi, disingkat H2O menang di pencitraan tingkat atas. Hampir seluruh billboard besar sepanjang jalan pesisir barat-selatan dan pesisir timur-utara -yang sedang disewa sepeda motor Honda- bertukar tayang. Gantinya, terpasanglah wajah H2O.

Bagi kalangan intelektual dan masyarakat perkotaan, kemenangan ini diartikan sebagai representasi nasionalisme pusat yang diwakili Humam dan nasionalisme Aceh yang diwakili Hasbi.

Keduanya menyulih klaim jejak perjuangan Aceh masa lalu. H2O berasal dari keluarga darah biru perjuangan DI/TII Daud Beuereueh. Humam putera Ayah Hamid Samalanga dan Hasbi putera Abdullah Trubue.

Mungkin alasan ini juga yang membuat pimpinan GAM, Malik Mahmud jatuh hati. Kenyataanya H2O ditolak dijajaran bawah GAM. Malik Mahmud dan jajaran elit GAM tetap memaksa duet H2O supaya dapat dimenangkan.

Dalam konstalasi itu, saya berada di kubu H2O. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pilihan politik ini. Pertama, saya setuju dengan pendapat elit menengah perkotaan bahwa Aceh pasca damai harus bisa membangun jembatan rekonsiliasi politik sesama elit dalam masyarakat yang sebelumnya terpecah dalam dua kubu saling bertentangan. Yaitu pendukung otonomi seluas-luasnya dan mantan pendukung kemerdekaan Aceh.

Rekonsiliasi politik dipandang penting karena dikedua kubu ini terdapat sumberdaya manusia yang dibutuhkan Aceh. Terutama dalam menata kembali negeri yang luluh lantak akibat Tsunami alam dan politik. Menurut saya, pemerintah Aceh setelah perdamaian perlu menghimpun segenap sumberdaya Aceh yang memiliki pengaruh di lokal, nasional dan internasional. Dengan persatuan ini diharapkan Aceh bisa mengejar ketertinggalannya.

Pikiran tentang rekonsiliasi politik inilah yang membuat saya bersetuju dengan keputusan Malik Mahmud; memilih tidak menggunakan fasilitas calon independen, yang diperjuangkannya dalam perundingan Helsinki. Melainkan menggunakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang notabene partai nasional sebagai kendaraan politik, menjadi gubernur Aceh.

Kedua, pilihan H2O merupakan keputusan pimpinan politik GAM. Tindakan melawan keputusan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi konsolidasi perlawanan selanjutnya. Membuat kekuatan perlawanan di Aceh terbelah dua dan bisa memperkecil daya tawar ke pemerintah pusat. Sementara kita masih memiliki agenda perjanjian Helsinki yang membutuhkan soliditas GAM dan soliditas ke-Acehan lainnya. Terutama dalam mendobrak pemerintah pusat segera merealisasikan kesepakatan damai Helsinki.

Sebagai pendukung H2O, serta memiliki kedekatan personal dengan H2O, saya ikut terlibat dalam kerja-kerja pemenangan. Sayangnya, tim kerja H2O bukanlah tim kerja impian. Terlalu ramai orang tua disana yang tidak akrab dengan situasi akar rumput, suka menyepelekan realitas, menggampangkan sesuatu serta terlalu percaya pada superioritas “peuneutoh” pimpinan.

Yang terjadi dibawah saat itu, para mantan kombatan saling bertanya sesama sendiri, “Kenapa harus mendukung kandidat dari partai nasional yang sebelumnya kita lawan? Yang sebelumnya kita larang masyarakat mendukungnya? Kenapa kita tidak mencalonkan kandidat dari kalangan sendiri? Kenapa GAM yang bisa memaksa pemerintah Indonesia berunding, lalu bersikap kehilangan kepercayaan diri mendukung calon gubernur dari kalangan sendiri? Siapa Humam dan Hasbi? Kenapa kita tak pernah mengenal keduanya di era konflik 1999-2005? Jangan-jangan pimpinan kita sudah diperdaya Jakarta?”. Ada banyak pertanyaan lain yang tak perlu saya tuliskan disini.

Elit GAM di pusat komando seperti, Malik Mahmud, Zakaria Saman, dr Zaini Abdullah, Usman Lampoh Awe dan Muzakir Manaf tidak mampu memberi rasionalisasi atas pertanyaan-pertanyaan diatas. Jawaban yang bisa disampaikan; ini keputusan pimpinan yang wajib diamankan.

Kelompok muda penentang keputusan elit tua GAM mencoba membangun rasionalisasi politik mereka diatas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memberi jawaban kongkrit serta melempar pertanyaan kritis lainnya, sembari menawarkan solusi politik yaitu keharusan berjuang memenangkan pasangan Irwandi-Nazar.

Saya melaporkan situasi ini kepada Zakaria Saman. Sekaligus menawarkan solusi supaya disampaikan kepada Meuntroe Malik Mahmud, bahwa beliau segera perlu melakukan safari politik ke setiap wilayah dan menjawab semua pertanyaan diatas.

Jawaban Zakaria Saman, “Tenang, semuanya akan aman pada waktunya. Kita tinggal mengatakan ke media massa bahwa H2O adalah keputusan pimpinan tertinggi GAM, maka semua kombatan dan masyarakat akan manut pada keputusan tersebut”. Sebuah jawaban yang saya tahu tidak akan efektif di lapangan.

Saya juga menyampaikan informasi ini kepada Humam. Beliau menjawab hal tersebut ranahnya pimpinan GAM. “Saya hanya mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan yang diluar GAM saja”, jawab Humam.

Akhirnya, kandidat H2O terlihat kuat dipermukaan tapi sebenarnya rapuh dibawah.

Gerakan Irwandi di Pilkada 2006

Sofyan Dawood sebagai kepala tim pemenangan Irwandi-Nazar mengerti betul situasi objektif Aceh. Sebagai mantan pengatur dan pelaksana strategi politik GAM di era perang, ia memahami benar alur pikir serta alur emosi massa di tingkat akar rumput.

Dia mengerti bagaimana mengawinkan alur pikir dengan alur emosi massa, sehingga menghasilkan energi besar yang kelak memenangkan Irwandi sebagai gubernur Aceh 2007-2012.

Sofyan Dawood menyadari ramai panglima wilayah -kecuali Pidie, Pidie Jaya dan sebagian Bireuen-, terpatron pada dirinya karena ia dilihat sebagai manifestasi seorang Mualem sejak zaman perang.

Para panglima wilayah dan mantan kombatan GAM kemudian mentransformasikan diri ke dalam organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA). Pembanguna struktur KPA dilakukan Mualem dan Sofyan Dawood. Struktur ini kemudian dimamfaatkan sebaik mungkin dalam pemenangan Irwandi.

KPA dibawah bekerja mulai dari mengumpulkan KTP, memobilisasi massa ke tempat kampanye, melakukan intimidasi dan kekerasan, serta mengarahkan massa di hari “H” pemilihan.

Sofyan Dawood menceritakan pengalaman pemenangan Pilkada 2006. Baginya, mengkonsolidasikan panglima-panglima KPA untuk mendukung Irwandi bukan pekerjaan sulit. “Yang mengkonsolidasikan mereka sejak era konflik adalah saya”, Kata Sofyan, mantan juru bicara GAM.

Dari mana Sofyan bergerak? Pertama, Dia memulai dari membuat garis pembeda antara H2O dan calon-calon lain. Ia menyematkan identitas GAM pada Irwandi-Nazar.

Benar Irwandi tidak didukung orang tua pimpinan GAM, tapi identitas GAM justru ada pada Irwandi, tidak ada pada kandidat lain.

Hal paling cerdas ialah ketika Irwandi memilih mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, bukan partai politik nasional. Kesan yang dijual ke publik, melawan partai nasional, melawan Jakarta, meneruskan perjuangan serta konsistensi kepada MoU Helsinki dan UUPA yang menyediakan fasilitas calon perseorangan sebagai jalan bagi mantan kombatan GAM menuju kursi kekuasaan. Lalu, kekuasaan ini akan membentuk pemerintahan sendiri di Aceh.

Dalam hal memilih kostum resmi kandidat yang kemudian dipakai menjadi gambar di kertas suara saat pemilihan, pasangan Irwandi-Nazar memilih menggunakan pakaian adat Aceh. Sementara kandidat lain termasuk H2O menggunakan jas dan dasi, pakaian yang lazim dipakai para pembesar. Soal kostum ini, kemudian memiliki pengaruh besar saat hari pemilihan. Para relawan Irwandi tinggal mengarahkan kepada pemilih, bahwa kita akan memilih “orang sendiri” sebagai gubernur Aceh.

Siapa “orang sendiri” itu? Lihat saja yang pakai baju Aceh, tusuk di gambarnya nanti! Orang gampong lebih mengerti arahan yang sederhana, lugas, simbolik, dan masih memberi ruang kepada pemilih berimajinasi serta menerjemahkan sendiri secara luas dan dalam.

Dalam hal mengelola isu perpecahan keputusan internal KPA antara mendukung H2O atau Irwandi, Sofyan Dawood mengatakan, “KPA akar rumput mendukung Irwandi, sementara hanya sekelompok elit yang berumur tua saja yang mendukung H2O”. Menurutnya, orang-orang tua GAM mengabaikan musyawarah dalam menentukan pimpinan Aceh kedepan.

Sofyan Dawood menuduh orang tua GAM bertindak nepotisme dengan menunjuk Hasbi Abdullah, adik kandung dari Zaini Abdullah sebagai calon gubernur Aceh yang kemudian ketika didaftarkan melalui PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berubah komposisi menjadi calon wakil gubernur Aceh.

Lalu, tuduhan ini mendapat simpati dari media dan para aktivis yang memiliki afiliasi serta kedekatan dengan GAM. Media menulis ada dua kelompok dalam tubuh GAM yang saling bertentangan; kelompok muda dan tua.

Yang tua identik dengan stigma lambat, peragu, menganggap yang muda tak tahu apa-apa dan konservatif. Sementara yang muda selalu diasumsikan dengan terbuka, progresif dan enerjik.

Ketika isu tua vs muda dimunculkan ke permukaan, tentu mood publik memilih kemana yang muda berpihak. Apalagi, situasi Aceh baru saja selesai dari konflik, dan masih menyisakan aroma gelora perjuangan.

Secara fisik, bagaimana membedakan antara kelompok tua dan muda? Yang muda ialah yang menguasai kantor KPA pusat di Lamdingin, Banda Aceh.

Kantor ini simbol besar GAM pasca damai. Di tempat ini Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan seluruh rombongan luar negeri GAM singgah pertama sekali saat tiba di Aceh setelah 35 tahun pelarian mereka ke luar negeri.

Disini juga markas segala rutinitas politik GAM dalam melaksanakan setiap tahapan perjanjian Helsinki; dari pemusnahan senjata, pembebasan Tapol/Napol, pembagian dana reintegrasi, rapat-rapat tentang partisipasi GAM dalam Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR-Aceh), penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan segala sesuatu yang terkait Pilkada.

Kantor penting ini dikuasai kelompok muda yang sedang melawan kelompok tua. Kelompok muda ini sedang berkerja memenangkan pasangan Irwandi-Nazar yang mereka sebut sebagai pasangan perjuangan.

Kelompok tua tak bisa memasuki kantor ini. Yang tua terpaksa hengkang dan tak punya kantor tandingan lainnya. Aktifitas-aktifitas politik kelompok tua tak memiliki bentuk apapun baik dari segi kantor, struktur, simbol, rasionalisasi kebijakan politik mahupun penguasaan isu-isu yang berkembang liar ditingkatan publik.

Sofyan Dawood, bergerak mengkonsolidasikan struktur di tingkat kabupaten melalui singkronisasi antara kerja pemenangan Irwandi dengan pemenangan bupati/walikota dari jalur independen. Klop-lah sudah antara kepentingan propinsi dan kepentingan kabupaten/kota. Slogan internalnya, “Kita GAM, maka kita menggunakan jalur independen, jalur independen hanya dibenarkan sekali saja dalam undang-undang, dan itu dikhususkan bagi GAM saja karena yang lain bisa menggunakan jalur partai politik nasional”.

Seketika itu, struktur dibawah lansung ter-merger dengan struktur pemenangan Irwandi. Irwandi tinggal memetik hasil dari kerja-kerja calon bupati/walikota ditingkat bawah. Akhirnya Irwandi berhasil memenangkan pertarungan ini dengan mengumpulkan 38,20% suara dan H2O berada di peringkat kedua dengan perolehan suara 16,62%.

Politik Kekerasan pada Pilkada 2006

Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai kelanjutan organisasi GAM pasca damai selalu dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi melakukan kekerasan politik. Persepsi ini tidak berlebihan. Sebagai organisasi mantan kombatan yang pernah melawan negara dengan metode politik dan militer pasti memiliki kecakapan melakukan kekerasan politik.

Untuk mencapai tujuan, kelompok pendukung Irwandi menggunakan kecakapan ini. Ada banyak catatan kekerasan politik yang dilakukan pendukung Irwandi terhadap kelompok H2O.

Pemukulan terhadap Apawan, salah seorang relawan pemenangan H2O yang juga anggota KPA, di Jangka, Bireuen. Pemukulan ini mengakibatkan korban harus dirawat di rumah sakit kabupaten karena mengalami patah rusuk.

Penculikan juru bicara KPA, Adi Laweung oleh tim Irwandi di Aceh Besar. Korban disekap dan dipukul hingga mukanya memar dan harus dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh.

Pemukulan terhadap kandidat gubernur sendiri, Humam Hamid dan rombongan di Matang Glumpang Dua, Bireuen yang dipimpin Saiful Cagee. Akibat serangan ini, beberapa orang yang ikut dalam rombongan kampanye tersebut harus dirawat di rumah sakit Bireuen. Penyerangan ini juga ikut merusak bis yang ditumpangi rombongan kandidat H2O.

Pemukulan oleh pendukung Irwandi terhadap pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saat berlansungnya debat kandidat di hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Acara ini disiarkan secara lansung oleh TVRI saluran lokal Aceh.

Ada banyak intimidasi kecil lainnya yang dirasakan tim pemenangan H2O di lapangan. Khususnya di wilayah penguasaan GAM diluar Pidie dan Pidie Jaya.

Anggapan publik, kemampuan kandidat mengorganisir kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan penguasaan struktur KPA sepenuhnya. Ketika tim pemenangan Irwandi mampu melakukan politik yang keras di beberapa tempat secara sistematis, itu pertanda ia menguasai sepenuhnya mesin KPA. Dengan begitu pemilih sudah tentu akan mengarahkan pilihan dimana KPA berada karena ada asumsi publik; kemenangan berada dimana KPA berada.

Apa yang dilakukan orang tua menghadapi desakan dari kelompok muda?       

Kelompok ini masih anteng saja. Tak pernah berfikir bahaya delegitimasi sedang mengintai dirinya. Orang-orang tua cukup puas dengan struktur pemenangan di Pidie dan Pidie Jaya saja, tapi tak pernah mewaspadai wilayah Pase, Aceh Timur dan Bireuen yang punya potensi suara paling tinggi di Aceh. Disana menjadi lumbung suara dalam setiap politik pemilihan di Aceh.

Kebanyakan elit-elit tua GAM berasal dari Pidie. Hanya Malik Mahmud dari Aceh Besar, tetapi secara emosi beliau juga sudah tercerabut dari identitas kedaerahan yang sempit. Beliau lahir dan besar di Singapura. Oleh sebab itu perhatian konsolidasi lebih banyak dilakukan di Pidie dibanding wilayah yang lain.

Masalah besar menurut saya, elit GAM tidak bisa mengkomunikasikan secara efektif dan sederhana; kenapa harus mendukung H2O dan memilih jalur partai nasional. Distorsi komunikasi ini dimanfaatkan kalangan muda di tubuh KPA, menjadi peluang dalam memenangkan pertarungan politik elektoral.

Sementara, Humam sebagai calon gubernur juga menjaga jarak dari personel KPA. Ia terlihat sebagai elit baru, dianggap pendatang baru dalam mesin perjuangan Aceh.

Begitu juga Hasbi Abdullah. Meski ia pernah dipenjara sampai belasan tahun lantaran perjuangan Aceh Merdeka, namun setelah mendapat amnesti dari Habibie pada 1998 ia tak lagi bersinggungan dengan mesin Aceh Merdeka era baru yang tumbuh pasca reformasi. Hasbi tidak dikenal dengan baik oleh para kombatan. Ketika namanya disebut sebagai kandidat wakil gubernur, ia juga dinilai sebagai orang baru dalam perjuangan.

Dengan begitu, kedua kandidat ini tak punya kontak dengan struktur dibawah sama sekali. Saya mendapat informasi kalau Humam mencoba merangkak sendiri, bersafari dengan pentolan KPA di tiap wilayah, ia datang tanpa ditemani para sepuh GAM, ia datang sebagai orang baru untuk membantah rasionalisasi Sofyan Dawood orang lama dalam GAM, tentu saja ini tidak efektif.

Tidak hanya ke struktur GAM, Humam juga lebih banyak membangun komunikasi dengan tokoh PPP dan tokoh independen lainnya yang tersebar di setiap kabupaten. Humam membangunnya sendiri tanpa disertai elit tua GAM.

Humam berjalan mencari dukungan kebawah menggunakan mesin PPP, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang oleh mantan kombatan di anggap figur yang pernah memiliki rekam jejak berlawanan dengan perjuangan masa lalu.

H2O dan struktur pemenangan komando berjalan masing-masing, tidak saling terkoordinasi satu dengan yang lain. Struktur pemenangan H2O dari kalangan KPA tidak jelas bentuknya, tidak jelas siapa ketua, sekretaris dan bendaharanya. Tidak jelas pengendali di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan begitu tidak ada kerja-kerja sistematis terkait pemenangan Pilkada. Semuanya hanya mengandalkan kemampuan leaflet, stiker, billboard dan media massa saja.

Apalagi untuk tingkatan pemilihan bupati/walikota, pimpinan sama sekali tidak melakukan intervensi apapun. Semuanya mengambang dan mengandalkan kekeramatan pimpinan GAM, sepertinya para elit tidak tahu bahwa yang sedang membangkang ini adalah orang yang membangun kekeramatan elit GAM di akar rumput.

 Posisi Mualem di Pilkada 2006

Dalam situasi ini, pentanyaan paling penting adalah; dimana posisi Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem?

Irwandi mengklaim bahwa pencalonannya sebagai gubernur Aceh tidak mendapat larangan dari Mualem. “Saya tinggal serumah dengan Mualem, tadi pagi saya baru saja bertemu dengan Mualem dirumah, dia tidak melarang saya, malah menanyakan apakah saya sehat-sehat saja?” Begitu pernyataan Irwandi kepada media massa.

Memang benar, sejak damai Irwandi menumpang tinggal di rumah Mualem di Meunasah Papeun. Rumah ini juga menjadi tempat singgahan bagi Sofyan Dawood ketika di Banda Aceh.

Peliknya, Mualem awalnya berdiri di sebelah keputusan elit GAM mendukung H2O bukan Irwandi. Hingga diujung menjelang pemilihan beliau mengeluarkan pernyataan resmi dalam sebuah temu pers yang dilaksanakan di kantor KPA Lamdingin. Mualem menyatakan KPA mengambil sikap netral (baca : tidak berpihak kemanapun, baik H2O mahupun Irwandi). Sikap inilah yang membuka kesempatan kepada Irwandi-Nazar untuk menang.

Pernah saya bertanya kepada Mualem, kenapa Irwandi bisa menang di Pilkada 2006? Jawaban beliau, “Menang karena saya berdiri disebelahnya, karena saya mengeluarkan pernyataan bahwa KPA netral. Kalau saya berdiri disebelah H2O pastinya Irwandi tak akan pernah menjadi gubenur Aceh”.

Pengakuan Mualem ini tidaklah mengada-ada. Saat itu, hanya pernyataan Mualem yang ditunggu banyak pihak untuk melerai pertentangan kedua kubu tersebut. Dan pernyataan Mualem tersebut kunci.