Aceh Bukan Planet Sendiri

Yang berpikiran sempit berkesimpulan, “Apa yang berlaku disuatu tempat tidak memiliki kaitan dengan tempat yang lain. Sebaliknya, sesuatu yang terjadi di tempat kita, tidak membawa pengaruh kepada tempat yang lain”. Kita memandang dunia ini, negara dan daerah kita, sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan sesuatu diluarnya. Beginilah cara pikir orang-orang dibawah tempurung.
Pernahkah kita renungkan, jika era kebangkitan nasional Indonesia dan era kelahiran PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) terjadi akibat politik etis Belanda terhadap daerah jajahannya? Situasi ini menciptakan iklim subur tumbuhnya gerakan memerdekakan diri dari Hindia Belanda.
Bisakah anda bayangkan, perubahan politik di Den Haag yang berjarak ribuan mil dari negeri kita, bisa memberi dampak terhadap perubahan situasi disini.
Begitu pula, ketika Nagasaki dan Hiroshima dihantam bom atom sekutu. Mengakibatkan momen penting terjadi, dan Indonesia merdeka. Aceh yang sebelumnya merdeka dan berdiri sendiri, tiba-tiba bergabung bersama keluarga baru; Indonesia.

Pasca perdamaian GAM dan RI di Helsinki, Aceh mendapat keistimewaan politik. Mengakomodir calon perseorangan/independen (non partai politik). Untuk ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini tertuang dalam pasal 256 UU No.11/ 2006 tentang Pemerintah Aceh.
UU No 11/2006 tidak berlaku diluar Aceh. Fasilitas demokrasi ini berlaku sekali saja. Dalam rangka memberi ruang politik kepada mantan GAM untuk memerintah Aceh melalui mekanisme pemilihan lansung.
Perjuangan supaya calon independen dimasukkan dalam konstitusi Indonesia sudah menjadi agenda kelompok demokrasi sejak tahun 2000-an. Gerakan ini dipelopori Fazlurrahman. Perjuangannya belum berhasil.
Tiba-tiba Aceh tanpa pernah ada perjuangan calon independen -hanya lantaran perjanjian Helsinki-, calon independen diadopsi kedalam UU No.11/ 2006. Hanya berlaku satu kali.
Sontak kebijakan ini disambut gembira oleh gerakan calon independen di Jakarta. Ada semangat baru. Calon independen dikenal oleh undang-undang, meski hanya berlaku sekali dan di Aceh saja. Gerakan ini membutuhkan langkah berikutnya. Memperluas ke seantero negeri. Gerakan inipun berhasil lewat putusan Mahkamah Konstitusi, yang selalu mengabulkan permohonan calon independen, untuk bisa berpartisipasi dalam proses politik pemilihan kepala daerah.
Yang ingin saya sampaikan disini, setiap kebijakan besar pasti memiliki pengaruh terhadap daerah-daerah yang memiliki hubungan disekitarnya.
—-
Tengku Pakeh, seorang narapidana lanjut usia asal Indrapuri. Beliau, penghuni penjara Keudah, Banda Aceh sekitar 2001. Dia ditangkap dengan tuduhan terlibat GAM. Kebetulan, saya bersamanya sejak ditahan di Polres Jambo Tape sampai ke penjara Kedah.
Ketika peristiwa “9/11” baru saja terjadi, dia datang menghampiri bilik saya. “Dampak apa yang akan diterima Aceh setelah menara kembar New York jatuh? Apakah situasi ini menguntungkan Aceh?”, Tengku Pakeh bertanya.
Saya tertegun oleh pertanyaan lansia yang tak bisa baca tulis. Saya menggelengkan kepala, tanda tak punya ide apapun., “Kejadian ini sangat merugikan Aceh. Amerika tak akan punya waktu menggubris persoalan Aceh dan Indonesia. Dia mesti memikirkan persoalan dalam negerinya sendiri, dan kita sangat dirugikan”. Tengku Pakeh menjawab santai pertanyaanya sendiri. Saya hanya mengangguk-angguk meski belum paham sekali maksudnya.
Tiga bulan kemudian baru saya mengerti apa yang disampaikan lelaki tua itu. Kejadian di Amerika rupanya memiliki dampak besar terhadap Aceh.
—–
Ketika konflik Aceh paska reformasi baru dimulai. Pejuang pro Aceh merdeka berprilaku seakan Indonesia tidak punya pengaruh dalam penyelesaian kasus Aceh. Apa yang berlaku di Jakarta seakan tak punya korelasi dengan Aceh. Pejuang mabuk dengan eforia intervensi internasional. Khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Begitu juga dengan peran wartawan dan lembaga independen yang bermarkas di Jakarta. Dilihat sebelah mata. Saya menamainya potret kebangkitan nasionalisme baru di Aceh.
Meski awalnya menolak pandangan demikian. Akibat situasi, pada akhirnya saya terhasut. Elemen mahasiswa dan pemuda menolak segala simbol politik yang punya hubungan dengan Jakarta. Lalu melihat semuanya sebagai hitam dan putih.
Di penghujung pemerintahan Gus Dur, saya tertegun bahwa presiden yang buta ini telah melakukan banyak hal untuk Aceh dan Indonesia. Dia, mencabut fungsi politik tentara dalam parlemen. Merubah budaya tentara yang selama orde baru didominasi angkatan darat, lalu menjadikannya setara dengan angkatan lain.
Untuk masyarakat Papua, Gus Dur mengizinkan penggunaan nama Papua sebagai ganti nama Irian Jaya. Memperkenankan mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora. Mengakomodir pendirian Dewan Rakyat Papua.
Masyarakat Cina di Indonesia juga menerima berkah Gus Dur . Negara ini mengakui Tionghoa sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.
Untuk Aceh, Gus Dur melakukan inisiasi jalan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. Gus Dur menilai tuntutan referendum masyarakat Aceh sebagai kewajaran dalam iklim berdemokrasi. Masih banyak sumbangsih peradaban yang diberikan Gus Dur untuk Indonesia. Dalam hal ini, Aceh menikmati keuntungan tersendiri.
Gus Dur terlihat begitu mulia setelah Megawati menggantikannya sebagai presiden. Pada masa Mega, Aceh dinyatakan Darurat Militer dan Darurat Sipil. Pada masa ini malapetaka kemanusiaan terjadi kembali di Aceh.

Kesimpulan yang ingin saya tulis; perubahan iklim politik di Jakarta dan internasional, memiliki pengaruh besar untuk Aceh. Untuk itu peran serta politik Aceh tak lagi boleh berkutat pada urusan domestik. Aceh harus mampu beraktifitas politik di nasional dan internasional.
Untuk itu, intervensi politik Aceh di Jakarta diperlukan supaya setiap dinamika politik Indonesia memiliki pengaruh positif untuk kemajuan Aceh.
—-
Pemilu sudah diambang mata. Setelah itu, pemilihan presiden. Masyarakat akar rumput Aceh, lebih tertarik membincangkan siapa yang akan duduk di parlemen kabupaten (DPRK), dan parlemen Aceh (DPRA), daripada DPR-RI.
Persaingan politik tingkat DPRK dan DPRA terlihat begitu dinamis. Sementara calon legislatif DPR-RI alpa dari perbincangan politik sehari-hari. Meski, keterwakilan DPR-RI sebenarnya sama penting. Jika melihat pada pergulatan politik mutahir di Aceh.
Banyak kebijakan politik yang sudah final di Aceh, harus kandas sesampai di Jakarta. Begitu juga di Jakarta. Peran Aceh dalam dinamika nasional harus membawa keuntungan bagi kepentingan Aceh.
Sudah waktunya politik lokal Aceh berpengaruh kepada nasional dan internasional. Begitu juga sebaliknya.
Banda Aceh, 5 Maret 2014